Ironi Kepemimpinan di Kuansing: Bupati Pengganti Kena OTT, Pendahulunya Pun Begitu

Jakarta - Sebuah ironi tajam mewarnai dinamika politik di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Pergantian tampuk kepemimpinan yang semula diharapkan menjadi babak baru justru berubah menjadi lingkaran setan korupsi. Dua bupati yang memimpin secara bergantian, kini kompak menjadi pesakitan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Suhadirman Amby, yang baru-baru ini ditahan oleh KPK, sejatinya naik ke kursi Bupati Kuansing untuk menggantikan sang pendahulu, Andi Putra. Ironisnya, Andi Putra terlebih dahulu terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Oktober 2021 lalu. Alih-alih belajar dari pengalaman pahit pendahulunya, Suhadirman justru mengikuti jejak kelam yang sama.

Berdasarkan penelusuran media kami, Suhadirman resmi dilantik sebagai Bupati Kuansing pada tahun 2023, menggantikan Andi Putra yang saat itu sudah bermasalah dengan hukum. Tak berhenti di situ, karier politik Suhadirman sempat berlanjut. Ia kembali terpilih dalam kontestasi politik dan dilantik untuk periode selanjutnya pada tahun 2025. Namun, belum lama merasakan kursi kekuasaan di periode keduanya, Suhadirman justru harus berhadapan dengan penyidik KPK.

Fenomena ini menunjukkan bahwa rapor merah pemberantasan korupsi di daerah seolah tak kunjung membaik. Dua pemimpin daerah dari periode yang berurutan sama-sama terjaring OTT, menandakan adanya persoalan sistemik yang akut.

Kasus yang menjerat Suhadirman Amby ini menambah daftar panjang ironi di pemerintahan Kuansing. Andi Putra yang ditangkap lebih dulu tentu berharap penggantinya bisa membawa perubahan dan mengembalikan kepercayaan publik. Namun kenyataan berkata lain. KPK seakan mengulang sejarah dengan mengamankan Bupati Kuansing untuk kedua kalinya dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.

Hingga kini, KPK masih mendalami lebih lanjut kronologi serta konstruksi perkara yang menjerat Suhadirman. Publik di Kuansing pun hanya bisa menyaksikan bagaimana pemimpin yang diharapkan menjadi "obat" justru berubah menjadi bagian dari "penyakit" yang sama. Kejadian ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi proses kaderisasi dan pengawasan di tubuh partai politik yang mengusung kedua pemimpin tersebut.