Ini Harta Kekayaan Gubernur Riau Abdul Wahid Pasca OTT KPK

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin sore. Operasi senyap ini berlangsung di dua lokasi berbeda di Kota Pekanbaru dan satu titik di Jakarta. Tim penindakan KPK juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain uang tunai dalam mata uang rupiah dan dolar Singapura, dokumen perizinan, serta satu unit kendaraan mewah.

Informasi yang dihimpun Apaberita menyebutkan OTT ini merupakan pengembangan dari penyelidikan atas dugaan transaksi suap terkait pemberian izin usaha perkebunan di Riau. Abdul Wahid diduga menerima sejumlah uang dari pihak swasta yang mengurus perizinan di lahan gambut. Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya kegiatan tangkap tangan dan menyatakan pihaknya sedang melakukan pemeriksaan intensif. “Benar, tim KPK mengamankan beberapa pihak, termasuk salah satunya pejabat tinggi di Pemerintah Provinsi Riau,” kata Ali Fikri kepada Apaberita melalui sambungan telepon.

Hingga Selasa dini hari, Abdul Wahid bersama enam orang lainnya masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Sebagaimana ketentuan KUHAP, lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. “Kami akan menyampaikan perkembangan secara resmi melalui konferensi pers besok,” ujar Ali Fikri menambahkan.

Profil Kekayaan Abdul Wahid Berdasarkan LHKPN

Sorotan publik langsung tertuju pada profil harta kekayaan Abdul Wahid yang tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan dokumen LHKPN periodik tahun 2024 yang disampaikan ke KPK pada 31 Januari 2025, total harta Abdul Wahid mencapai Rp 28,7 miliar. Angka ini relatif stabil dibanding laporan tahun sebelumnya yang tercatat Rp 27,9 miliar.

Rincian asetnya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 18,4 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan. Abdul Wahid memiliki tiga bidang tanah di kawasan elite Pondok Indah, Jakarta, serta satu rumah di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Selain itu, ia juga memiliki dua ruko di pusat bisnis Jalan Sudirman, Pekanbaru.

Pada alat transportasi, Abdul Wahid melaporkan kepemilikan satu unit Toyota Alphard tahun 2022 senilai Rp 1,2 miliar, satu unit Toyota Fortuner VRZ 2023 senilai Rp 650 juta, satu unit Honda CR-V tahun 2021 senilai Rp 480 juta, serta dua unit sepeda motor besar merek Harley-Davidson dan BMW. Total nilai alat transportasi yang dilaporkan mencapai Rp 2,8 miliar.

Sementara harta bergerak lainnya, termasuk logam mulia, perhiasan, dan koleksi seni, dilaporkan senilai Rp 3,5 miliar. Abdul Wahid juga mencatatkas dan setara kas sebesar Rp 2,1 miliar yang tersimpan di beberapa rekening bank nasional. Selain itu, ia masih menanggung utang sebesar Rp 1,9 miliar dari fasilitas kredit kepemilikan rumah di Jakarta.

Juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati, ketika dikonfirmasi terpisah menyatakan bahwa LHKPN Abdul Wahid selama ini tidak memiliki catatan ketidakwajaran yang mencolok. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebenaran isi LHKPN tetap dapat diuji di persidangan jika terindikasi adanya pidana. “LHKPN adalah instrumen pencegahan, pembuktian pidana tetap melalui proses peradilan,” kata Ipi.

Operasi Tangkap Tangan dan Barang Bukti

Berdasarkan penelusuran Apaberita, operasi tangkap tangan ini bermula dari penyadapan komunikasi antara Abdul Wahid dan seorang pengusaha berinisial HS. Dalam rekonstruksi awal, diduga terjadi penyerahan uang dalam amplop cokelat di sebuah kafe di kawasan Senapelan, Pekanbaru, pada Senin siang. Tim KPK yang telah berada di lokasi langsung melakukan penangkapan begitu transaksi usai. Saat digeledah, amplop tersebut berisi uang tunai sejumlah SGD 100.000 dan Rp 500 juta.

Dari rumah dinas gubernur di Jalan Jenderal Sudirman, penyidik menyita dokumen-dokumen yang berkaitan dengan izin perkebunan sawit di tiga kabupaten, yaitu Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Siak. Izin-izin tersebut diterbitkan pada rentang waktu 2023 sampai akhir 2024. Tidak hanya itu, tim KPK juga mengamankan satu unit mobil Toyota Alphard yang diduga digunakan untuk pengantaran uang.

Abdul Wahid, yang juga mantan Bupati Pelalawan dua periode, dikenal sebagai salah satu kepala daerah dengan kekuasaan besar di sektor agrobisnis. Riau merupakan provinsi dengan luas perkebunan sawit terbesar di Indonesia, sehingga perizinan di sektor ini kerap menjadi komoditas politik dan ekonomi. Kasus ini menambah panjang daftar gubernur Riau yang tersandung korupsi, setelah sebelumnya Annas Maamun dan Rusli Zainal divonis bersalah dalam perkara serupa.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Dr. Arif Syaifuddin, menilai OTT ini menunjukkan modus lama masih berulang. “Masih sama, transaksi dilakukan di tempat publik dengan dalih pertemuan informal. Pengawasan internal harus diperkuat,” kata Arif. Ia juga mendorong agar KPK tak hanya menjerat penerima, tetapi juga pemberi suap agar efek jera lebih maksimal.

Langkah KPK Selanjutnya dan Potensi Jerat Pasal

Abdul Wahid dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangannya. Ancaman pidananya minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Heryanto, menyatakan pemerintah provinsi menghormati proses hukum yang berjalan. “Kami akan menunjuk pelaksana tugas gubernur sesuai mekanisme yang diatur undang-undang agar jalannya pemerintahan tidak terganggu,” ujar Heryanto melalui keterangan resmi. Kemendagri juga telah menyiapkan mekanisme penunjukan penjabat gubernur jika penetapan tersangka benar-benar diumumkan KPK.

Juru bicara Fraksi PAN di DPRD Riau, Mulyadi, menyatakan partainya menunggu hasil resmi dari KPK. Menurutnya, Abdul Wahid merupakan kader yang memiliki rekam jejak baik di partai. Namun, ia menegaskan bahwa partai tidak akan menghalangi proses hukum. “Kalau memang terbukti, partai akan menindak tegas sesuai mekanisme internal,” katanya.

Penyidikan OTT ini diperkirakan akan berlangsung cepat mengingat barang bukti yang dianggap cukup kuat. KPK dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Selasa pukul 16.00 WIB untuk mengumumkan status hukum Abdul Wahid dan pihak-pihak lain yang diamankan. Masyarakat sipil di Riau telah menyuarakan dukungan penuh agar KPK tidak ragu mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya.

Dengan total harta yang mendekati Rp 30 miliar, sorotan terhadap asal-usul kekayaan Abdul Wahid dipastikan akan menjadi salah satu fokus dalam penyidikan. Transparency International Indonesia (TII) telah meminta KPK untuk membuka akses publik terhadap LHKPN terbaru secara rinci guna memastikan apakah ada ketidaksesuaian antara profil kekayaan yang dilaporkan dengan gaya hidup serta temuan di lapangan. “Transparansi aset penting untuk membangun kepercayaan publik bahwa aparat antikorupsi bekerja,” kata Sekjen TII Danang Widoyoko dalam keterangannya kepada media. Apaberita akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara ini.