Harga Telur Anjlok, Peternak di Berbagai Daerah Terancam Gulung Tikar

Jakarta — Gelombang protes mewarnai sejumlah sentra peternakan ayam petelur di Tanah Air sepanjang pekan ini. Para peternak menggelar aksi damai dan menyuarakan keputusasaan setelah harga jual telur di tingkat produsen ambruk hingga menyentuh titik terendah dalam dua bulan terakhir. Mereka menegaskan bahwa kondisi ini telah melampaui batas toleransi karena pendapatan tak lagi mampu menutup biaya produksi yang kian membengkak.

Aksi yang berlangsung serentak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, serta di beberapa titik di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara itu menjadi cermin nestapa pelaku usaha sektor perunggasan. Di Kabupaten Blitar, yang dikenal sebagai lumbung telur nasional, ratusan peternak mandiri berkumpul sambil membawa poster bertuliskan tuntutan agar pemerintah segera melakukan intervensi pasar. Mereka menyatakan bahwa penurunan harga mencapai lebih dari 25 persen dalam kurun waktu kurang dari tiga pekan.

Kerugian Akumulatif dan Ancaman PHK

Berdasarkan data yang dihimpun dari Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (HPULI), harga telur di tingkat kandang pada awal pekan ini hanya berkisar Rp18.000 hingga Rp19.500 per kilogram, tergantung wilayah. Padahal, titik impas atau break even point untuk ukuran kandang menengah berada di angka Rp23.000 per kilogram. Artinya, setiap kilogram telur yang dijual peternak saat ini sudah menimbulkan kerugian bersih sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000.

Salah seorang peternak di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Sutrisno, mengungkapkan bahwa kondisi serupa sudah berlangsung lebih dari delapan minggu. “Kami tidak hanya kehilangan margin, tetapi juga harus nombok untuk biaya pakan dan upah karyawan. Kalau turun lagi, kami tidak bisa bayar pakan dan pegawai,” ujarnya dengan nada lirih, Senin (14/4). Sutrisno mengelola 15.000 ekor ayam petelur dan terpaksa mengurangi jumlah pekerja hariannya dari delapan menjadi tiga orang.

Di Sulawesi Selatan, tepatnya di kawasan sentra produksi di Kabupaten Sidrap, keluhan serupa mencuat. Abdul Rahman, peternak dengan populasi 10.000 ekor, menyebutkan bahwa setiap hari ia mengalami kerugian rata-rata Rp1,2 juta. “Pakan naik, ongkos distribusi naik, tapi harga jual malah jatuh. Ini di luar nalar,” keluhnya. Abdul Rahman bersama rekan-rekannya kini tengah mempertimbangkan untuk melakukan pemotongan dini terhadap ayam-ayam produktif guna menekan biaya operasional.

Distribusi dan Overproduksi Jadi Sorotan

Fenomena anjloknya harga telur ini dinilai sebagai dampak dari rantai pasok yang tidak terkendali. Ketua Umum HPULI, Rudi Hartono, dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa terjadi kelebihan pasokan karena banyaknya peternak baru yang masuk selepas pandemi, sementara permintaan belum sepenuhnya pulih. “Produksi berlebih ini tidak diimbangi dengan penyerapan oleh industri pengolahan maupun program bantuan pangan pemerintah. Akibatnya, stok menumpuk di kandang dan harga dikendalikan oleh tengkulak,” tegas Rudi.

Lebih lanjut, Rudi mendesak Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional untuk segera menyerap kelebihan produksi melalui pembelian untuk cadangan pangan pemerintah dan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden. Ia juga meminta agar dilakukan moratorium pembukaan kandang baru di daerah yang sudah jenuh. “Kalau tidak ada langkah konkret dalam dua minggu ke depan, kami khawatir akan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja massal di subsektor ini,” tandasnya.

Respons Pemerintah dan Opsi Intervensi

Menanggapi keresahan yang meluas, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nasrullah, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memantau perkembangan harga secara harian. “Kami sedang menghitung neraca produksi-konsumsi secara nasional. Salah satu opsi yang dibahas dalam rapat koordinasi terbatas adalah mempercepat realisasi penyerapan telur untuk program bantuan stunting dan pangan murah,” ujar Nasrullah di Jakarta, Selasa (15/4).

Nasrullah menambahkan, pihaknya juga akan memanggil beberapa perusahaan pakan ternak untuk menegosiasikan harga bahan baku agar tidak berfluktuasi terlalu tinggi. Meski demikian, ia mengakui bahwa intervensi harga di tingkat peternak tidak mudah karena mekanisme pasar yang terbuka. “Kami tidak bisa menetapkan harga dasar seperti dulu, tetapi bisa memfasilitasi kemitraan yang lebih adil antara peternak dan offtaker,” jelasnya.

Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyebutkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan skema penugasan kepada BUMN pangan untuk membeli telur peternak dengan harga yang sedikit di atas pasar. “Kami sudah tetapkan target penyerapan sekitar 5.000 ton telur dalam bulan ini. Angkanya mungkin bertambah sesuai arapan Presiden,” kata Arief. Namun langkah itu menurutnya masih bergantung pada kesiapan gudang penyimpanan berpendingin (cold storage) dan mekanisme distribusi agar telur tidak rusak dalam perjalanan.

Efek Domino terhadap Ekonomi Daerah

Di luar Jawa, dampak penurunan harga telur mulai terasa pada ekonomi rumah tangga pedesaan. Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sejumlah peternak skala kecil yang mengandalkan telur sebagai sumber pendapatan utama kini terpaksa mencari penghasilan tambahan sebagai buruh tani. Seorang peternak bernama Lamhot Situmorang mengatakan, “Biasanya dari telur bisa pegang uang tunai setiap hari. Sekarang jangankan untung, buat modal pakan besok saja sudah sulit.”

Data Dinas Peternakan Sumatera Utara mencatat bahwa populasi ayam petelur di provinsi itu mencapai 12 juta ekor dengan kontribusi signifikan terhadap produk domestik regional bruto sektor pertanian. Kepala Dinas Peternakan setempat, M. Yusuf, mengakui bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan terkait penurunan harga. Ia berjanji akan mengusulkan pemberian subsidi pakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan. “Kami juga dorong agar peternak bergabung dalam koperasi supaya posisi tawar lebih kuat,” katanya.

Di tingkat nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rapat terbatas hari ini dikabarkan telah meminta Menteri Perdagangan agar memperketat pengawasan praktik permainan harga oleh spekulan. Kebijakan pembatasan impor jagung sebagai bahan baku pakan juga akan dievaluasi untuk memastikan ketersediaan dan harga yang stabil di dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat memutus lingkaran setan penurunan harga yang kini memperdayakan ribuan peternak kecil di seluruh Indonesia.

Baca juga:

• Aliran Modal Asing US$ 11 M Jadi Kunci Stabilitas Rupiah
• Brigitte Bardot Meninggal Dunia pada Usia 91 Tahun