Gubernur DKI Pramono Anung Buka Rakorda Penanggulangan Bencana 2026

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 yang digelar di Aryaduta Hotel Jakarta, Selasa (6/10/2026). Pembukaan forum strategis tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi maupun bencana non-alam di wilayah ibu kota.

Dalam sambutannya, Pramono Anung menyatakan bahwa Rakorda ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden serta keputusan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang menekankan pentingnya integrasi lintas sektor. "Rapat Koordinasi Daerah ini menjadi momentum konsolidasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan setiap langkah penanggulangan bencana di Jakarta berjalan terukur, terpadu, dan tepat sasaran," ujar Pramono Anung di hadapan peserta rapat.

Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Mitigasi

Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan sejumlah prioritas kebijakan penanggulangan bencana untuk tahun anggaran 2026. Prioritas tersebut mencakup penguatan sistem peringatan dini banjir berbasis teknologi, penataan kawasan rawan genangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan dan kecamatan.

"Berdasarkan data historis, Jakarta menghadapi risiko banjir, rob, kebakaran permukiman, hingga cuaca ekstrem. Karena itu, kami menetapkan mitigasi sebagai fondasi utama, bukan sekadar respons setelah bencana terjadi," tegasnya.

Dalam forum tersebut turut dipaparkan sejumlah capaian dan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta. Rakorda diikuti oleh perangkat daerah, unsur TNI-Polri, Basarnas, BMKG, serta organisasi masyarakat dan relawan kebencanaan yang selama ini menjadi garda terdepan di lapangan.

Kolaborasi Lintas Sektor dalam Rakorda

Pramono Anung menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat ditangani secara parsial oleh satu instansi. Ia menyatakan bahwa Rakorda ini menghasilkan kesepakatan bersama mengenai pembagian peran, alur koordinasi, dan mekanisme pelaporan cepat pada situasi darurat.

"Setiap perangkat daerah wajib memahami posisinya. Tidak boleh ada tumpang tindih kewenangan ketika bencana terjadi. Keputusan dalam rapat ini akan kami tuangkan dalam rencana aksi yang terukur," tuturnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat melalui program Kampung Siaga Bencana dan pelatihan evakuasi berkelanjutan. Menurutnya, kesadaran publik merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem penanggulangan bencana yang tangguh.

Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan

Menghadapi puncak musim hujan, Gubernur meminta jajaran terkait mempercepat normalisasi saluran air, pengoperasian pompa, serta pengecekan berkala terhadap infrastruktur pengendalian banjir. Ia menegaskan bahwa seluruh sumber daya, baik personel maupun peralatan, harus dalam kondisi siaga penuh.

"Saya meminta laporan kesiapan peralatan dan personel diperbarui secara berkala. Jangan sampai kita baru bergerak setelah air naik. Deteksi dini dan respons cepat adalah keputusan yang tidak bisa ditawar," ujar Pramono Anung.

Rakorda ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antarperangkat daerah untuk memperkuat tata kelola penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan mengevaluasi pelaksanaan hasil rapat secara periodik guna memastikan setiap keputusan berjalan efektif di lapangan.