Gubernur Bali Wayan Koster Tegaskan Tidak Hambat Program Makan Bergizi Gratis

DENPASAR — Gubernur Bali I Wayan Koster membantah dengan tegas tudingan yang menyebutkan dirinya tidak mendukung dan menghambat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Provinsi Bali. Bantahan tersebut disampaikan Koster di Denpasar menanggapi berkembangnya narasi di ruang publik yang membingkai sikapnya seolah bertentangan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Koster menyatakan, tudingan yang diarahkan kepadanya tidak memiliki dasar yang kuat dan cenderung dipelintir dari pernyataan utuh yang pernah ia sampaikan. Menurut dia, apa yang disampaikannya sebelumnya semata-mata menyangkut aspek teknis pelaksanaan program di daerah, bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Bantahan Tegas atas Tudingan Penghambatan

Dalam klarifikasinya, Koster menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang bertujuan menghentikan atau memperlambat jalannya program Makan Bergizi Gratis di Bali. Ia menilai tuduhan tersebut muncul karena potongan pernyataannya disebarkan tanpa konteks yang utuh.

"Saya tegaskan, tidak benar kalau saya disebut menghambat program Makan Bergizi Gratis. Silakan periksa pernyataan saya secara utuh. Yang saya sampaikan adalah bagaimana program ini berjalan baik, tepat sasaran, dan memberi manfaat ganda bagi masyarakat Bali," ujar Koster.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, dirinya justru memerintahkan jajaran Pemerintah Provinsi Bali untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan lancar, mulai dari pendataan penerima manfaat hingga kesiapan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di sejumlah kabupaten dan kota.

Dukungan terhadap Program Prioritas Presiden

Koster menyatakan, program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis yang memiliki tujuan mulia, yakni memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu, ia memastikan Bali tidak akan menjadi daerah yang tertinggal dalam pelaksanaan program tersebut.

"Program ini program yang sangat baik untuk masa depan anak-anak kita. Saya mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada sedikit pun niat saya untuk menghambat," katanya.

Sebagaimana diketahui, program Makan Bergizi Gratis resmi diluncurkan secara nasional pada 6 Januari 2025 dan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Program ini menyasar anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita, dengan target puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program pada tahun anggaran 2025, dengan nilai bantuan sebesar Rp10.000 per porsi bagi setiap penerima manfaat.

Pelaksanaan di Bali Libatkan Petani dan Nelayan Lokal

Terkait pelaksanaan di daerah, Koster menjelaskan bahwa arah kebijakannya adalah memastikan kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut dipasok oleh petani, peternak, nelayan, serta koperasi lokal Bali. Pendekatan ini, menurut dia, akan menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berpihak pada kearifan lokal.

"Kalau makanan bergizi ini bahannya dibeli dari petani Bali, dari nelayan Bali, dari peternak Bali, maka ekonomi rakyat kita ikut berputar. Anak-anak sehat, petani sejahtera. Itu yang saya maksud, bukan menolak programnya," ucapnya.

Selain itu, Koster mengingatkan agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih dengan berbagai program peningkatan gizi yang telah berjalan di Bali. Ia mencatat, prevalensi stunting di Bali berada pada kisaran 8 persen dan termasuk salah satu yang terendah di Indonesia, sehingga intervensi program perlu dirancang secara tepat sasaran.

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Terus Berjalan

Koster memastikan Pemerintah Provinsi Bali terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional serta kementerian terkait dalam menindaklanjuti pelaksanaan program. Koordinasi tersebut mencakup penetapan lokasi dapur satuan pelayanan, mekanisme penganggaran, hingga pengawasan kualitas menu yang disalurkan kepada penerima manfaat.

Ia juga meminta semua pihak tidak mempolitisasi program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, perbedaan pendapat mengenai teknis pelaksanaan merupakan hal yang wajar dalam tata kelola pemerintahan dan tidak sepatutnya diartikan sebagai bentuk pembangkangan.

"Jangan ada yang mengadu-adu. Urusan perut rakyat, urusan gizi anak-anak kita, harus dikawal bersama. Saya minta semua pihak fokus bekerja, bukan membuat gaduh," kata Koster.

Dengan klarifikasi tersebut, Koster berharap polemik yang berkembang dapat segera berakhir dan perhatian publik kembali diarahkan pada keberhasilan pelaksanaan program. Ia menegaskan komitmennya mengawal program Makan Bergizi Gratis di Bali agar berjalan efektif, transparan, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.