Golkar Usul Biaya Pendidikan Ideal Rp 18 Juta, Dana BOS Hanya 5

JAKARTA — Fraksi Partai Golkar mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar biaya satuan pendidikan nasional. Desakan itu mengemuka setelah kajian internal partai menunjukkan bahwa kebutuhan biaya yang layak untuk menopang kualitas sumber daya manusia Indonesia mencapai angka Rp 18 juta per siswa per tahun. Angka itu jauh melampaui besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang saat ini diterima sekolah dasar, yakni hanya sekitar Rp 900 ribu per siswa per tahun.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, menyampaikan hasil kajian tersebut dalam Seminar Nasional Pendidikan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/7). Ia menegaskan, penghitungan ulang terhadap biaya persatuan siswa menjadi langkah fundamental agar pemerintah memiliki pijakan yang lebih rasional dalam merancang kebijakan pembiayaan pendidikan. “Kita mesti bertanya secara jujur, sebenarnya berapa biaya pendidikan per siswa yang layak agar pendidikan benar-benar menjadi instrumen pengungkit mobilitas vertikal warga sekaligus pengungkit peradaban Indonesia,” ujar Sarmuji di hadapan peserta seminar.

Hasil Kajian Internal yang Mengejutkan

Kajian yang dilakukan oleh Fraksi Partai Golkar tidak hanya menghitung biaya operasional rutin yang ditanggung sekolah, melainkan juga merangkum seluruh lapisan pembiayaan yang selama ini kerap luput dari perhitungan resmi. Sarmuji menjelaskan bahwa angka Rp 18 juta per siswa per tahun merupakan hasil akumulasi dari tiga komponen utama: biaya operasional sekolah, beban finansial yang dipikul oleh keluarga, serta biaya-biaya tersembunyi yang sejatinya menjadi tanggungan para guru. “Ada hitung-hitungan dari Fraksi Partai Golkar yang mungkin saja berbeda dengan kajian lain. Kita menghitung keseluruhan layer, termasuk biaya yang selama ini tidak terhitung, misalnya beban yang ditanggung oleh guru sebenarnya,” tuturnya.

Dengan pendekatan tersebut, terungkaplah kesenjangan yang sangat lebar antara kebutuhan ideal dan alokasi dana BOS yang berlaku. Saat ini, dana BOS untuk jenjang sekolah dasar hanya mampu menutupi sekitar lima persen dari total kebutuhan sesungguhnya. “BOS baru Rp 900 ribu per siswa per tahun. Tentu masih sangat jauh karena hanya menanggung sekitar lima persen dari kebutuhan yang sesungguhnya,” lanjut Sarmuji. Ia menambahkan, meskipun hasil kajian ini merupakan versi Fraksi Golkar dan patokan kelayakannya bisa berbeda dengan studi lain, angka tersebut memberikan gambaran awal tentang betapa besarnya jurang antara kenyataan dan cita-cita pendidikan nasional.

Kesenjangan yang Mengkhawatirkan

Selisih antara Rp 18 juta dan Rp 900 ribu bukan sekadar persoalan angka, melainkan cerminan dari tantangan struktural yang dihadapi sistem pendidikan Indonesia. Dengan proporsi pendanaan yang hanya sebesar lima persen dari kebutuhan ideal, sekolah dasar—terutama di daerah terpencil dan bagi keluarga kurang mampu—kesulitan memenuhi standar minimal mutu. Sarmuji menekankan bahwa perhitungan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyalahkan kebijakan yang ada, tetapi untuk memancing diskusi yang lebih jujur dan terbuka di kalangan pengambil kebijakan. “Kita menghitung biaya per siswa yang memungkinkan kita menjadi negara maju, yaitu Rp 18 juta per tahun,” tegasnya.

Angka Rp 18 juta itu, menurut Sarmuji, mencakup biaya yang selama ini ditanggung secara mandiri oleh keluarga—mulai dari seragam, buku, transportasi, hingga les tambahan—serta pengeluaran pribadi guru yang sering kali tidak tercatat dalam anggaran resmi. “Biaya yang ditanggung oleh seorang keluarga dan biaya beban yang ditanggung oleh guru sebenarnya itu harus dihitung,” ujarnya. Karena itu, Fraksi Golkar memandang perlu adanya penyesuaian fundamental dalam formula dana BOS, bukan sekadar penambahan nominal bertahap yang tidak mengubah peta persoalan.

Tiga Lapis Pembiayaan sebagai Pijakan Baru

Kajian Fraksi Golkar memetakan tiga lapisan pembiayaan yang selama ini tidak terintegrasi secara utuh dalam kebijakan negara. Lapisan pertama adalah biaya operasional sekolah yang bersumber dari dana BOS dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lapisan kedua adalah kontribusi rumah tangga yang kerap menjadi penopang utama, terutama di sekolah-sekolah swasta dan di wilayah dengan kapasitas fiskal daerah rendah. Lapisan ketiga adalah biaya tak terlihat, seperti waktu, tenaga, dan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh guru untuk menutupi kekurangan sarana dan prasarana belajar.

Dengan menggabungkan ketiga lapisan itu, gambaran biaya pendidikan menjadi jauh lebih realistis. “Mungkin ada yang melakukan review, ada yang Rp 3 juta, ada yang Rp 6 juta, tetapi apa yang diungkapkan kajian dari Fraksi Partai Golkar ini kita menghitung keseluruhan layer,” kata Sarmuji. Ia berharap, pemerintah dan Komisi X DPR yang membidangi pendidikan dapat menggunakan hasil kajian ini sebagai salah satu acuan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) mendatang. Penyesuaian standar biaya pendidikan, menurutnya, harus menjadi prioritas agar mandat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dijalankan dengan sungguh-sungguh.

Seminar Nasional Pendidikan yang digelar di Senayan itu sendiri menjadi ajang bagi berbagai fraksi dan pemangku kepentingan untuk saling menguji gagasan. Kendati demikian, fraksi Partai Golkar menjadi yang pertama kali membuka data kuantitatif tentang biaya ideal pendidikan secara terbuka. Langkah ini diprediksi akan memicu perdebatan hangat, terutama terkait kemampuan fiskal negara untuk memenuhi standar ideal tersebut dalam jangka pendek. Fraksi Golkar sendiri belum merinci skema pendanaan yang dapat menjembatani defisit sebesar Rp 17,1 juta per siswa setiap tahunnya.

Baca juga:

• Diskon Listrik 50% Gas Pol, Deadline Akhir Februari 2025!
• Figo Meriahkan Pesta Bola HGI 2026, KORMINAS Perkuat Olahraga Pikiran