Gerindra: Jangan Ada Upaya Pecah Belah Prabowo-Gibran

Apaberita.com, Jakarta — Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Haryadi, menyuarakan peringatan tegas agar tidak ada pihak yang mencoba memecah belah hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seruan ini disampaikan langsung oleh Bambang sebagai bentuk penegasan bahwa soliditas di tingkat eksekutif nasional merupakan fondasi yang tidak bisa ditawar-tawar.

Dalam pernyataannya yang diwartakan melalui laporan media kami, Kamis (25/6/2026), Bambang Haryadi menekankan bahwa Fraksi Gerindra memandang dwitunggal Prabowo-Gibran sebagai sebuah entitas pemerintahan yang tak terpisahkan. Ia secara eksplisit menyebutkan kekhawatirannya terhadap potensi munculnya jurang pemisah yang sengaja diciptakan oleh isu-isu liar.

"Ini karena ini satu kesatuan. Jadi jangan sampai ini isu-isu ada upaya memecah belah dan membuat keretakan, ataupun ingin membuat satu apa jurang pemisahlah antara Presiden dan Wakil Presiden," ujarnya dengan nada prihatin.

Lebih lanjut, politisi senior Gerindra itu menyampaikan bahwa segala spekulasi dan rumor yang mencoba mengaitkan figur Gibran dengan insiden-insiden terkini tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, fokus seluruh elemen bangsa seharusnya tertuju pada keberhasilan program-program strategis yang tengah digodok kabinet, bukan teralihkan oleh isu-isu yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.

Soliditas Fraksi sebagai Pilar Stabilitas

Bambang Haryadi memastikan bahwa Fraksi Gerindra di DPR RI berdiri tegak di belakang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dukungan ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan cerminan dari komitmen untuk menjaga stabilitas nasional. Ia menyerukan kepada seluruh publik untuk tidak mudah terpancing oleh narasi-narasi yang berusaha membenturkan dua pemimpin tersebut.

Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, pernyataan Gerindra ini menjadi tameng politik guna meredam potensi konflik internal yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Langkah ini diambil sebagai antisipasi dini agar sinergi antara istana negara dan istana wakil negara tetap terjaga harmonis dalam menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi ke depan.