Gerindra Bantah Survei Celios soal Penolakan Dua Program Prabowo

JAKARTA — Partai Gerindra membantah keras temuan survei Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menyebut mayoritas masyarakat dan kalangan ahli menolak dua program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Partai pendukung utama pemerintah itu menilai kesimpulan tersebut terlalu dini, tidak representatif, dan mengabaikan capaian yang sudah mulai dirasakan masyarakat di lapangan.

Survei Celios yang dipublikasikan pekan ini menjadi salah satu sorotan paling keras terhadap kinerja dua tahun Kabinet Merah Putih. Lembaga riset independen itu menyimpulkan bahwa dua program unggulan yang menjadi wajah pemerintahan Prabowo dinilai tidak tepat sasaran, baik dari sisi desain kebijakan maupun eksekusi di tingkat bawah. Temuan itu disebut berasal dari kombinasi survei opini publik dan wawancara mendalam dengan sejumlah pakar kebijakan publik serta ekonom.

Isi Temuan Celios

Dalam paparannya, Celios menyoroti adanya jarak antara narasi besar pemerintah di atas panggung dan kenyataan yang dihadapi warga. Responden yang menolak program tersebut, menurut lembaga itu, bukan semata karena menolak arah pembangunan, melainkan karena menilai mekanisme distribusi manfaat belum menyentuh kelompok yang paling membutuhkan. Sebagian besar responden bahkan menyatakan tidak merasakan dampak langsung dari program yang diklaim menyasar kelompok rentan.

“Penolakan publik ini bukan soal programnya tidak ada, tetapi soal desainnya yang belum menyentuh akar persoalan di tingkat rumah tangga,” ujar seorang peneliti Celios dalam paparan hasil survei.

Lembaga tersebut merekomendasikan evaluasi menyeluruh, transparansi data penerima manfaat, serta redesain kebijakan agar sasaran program benar-benar presisi.

Bantahan Kubu Gerindra

Menanggapi hal itu, elite Partai Gerindra menegaskan bahwa survei tidak bisa dijadikan vonis tunggal atas dua tahun pemerintahan. Mereka menyebut banyak indikator makro yang justru bergerak positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan ekstrem, hingga perluasan akses layanan dasar di daerah tertinggal.

“Kami menghormati setiap hasil survei, tetapi kami tidak bisa menerima kesimpulan yang digeneralisasi. Kalau bicara dua tahun, itu baru tahap fondasi. Yang penting hari ini adalah memastikan program sampai ke rumah tangga penerima manfaat,” tegas politikus Gerindra.

Partai besutan Prabowo itu juga menuding sebagian kritik sarat muatan politik menjelang siklus elektoral berikutnya. Menurut mereka, hasil survei kerap dipakai sebagai alat delegitimasi ketika capaian pemerintah tidak bisa dibantah secara faktual.

Perdebatan Metodologi dan Substansi

Pengamat kebijakan publik menilai polemik ini sejatinya sehat dalam demokrasi, asalkan tidak berhenti pada saling bantah. Yang paling dirugikan jika debat hanya jadi pertarungan citra adalah warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat, ujar mereka. Data penerima manfaat yang terbuka dinilai menjadi kunci meredam kecurigaan publik.

Taruhan Politik Dua Tahun

Apa yang terjadi setelah ini akan menentukan arah dua tahun sisa pemerintahan. Jika pemerintah mampu menjawab kritik dengan perbaikan yang terukur, survei semacam ini justru bisa menjadi bahan evaluasi berharga. Sebaliknya, jika yang muncul hanya bantahan tanpa koreksi, jurang antara narasi dan pengalaman warga berpotensi melebar.

Bagi Gerindra, dua tahun pemerintahan Prabowo adalah taruhan reputasi. Bagi Celios dan lembaga sejenis, temuan mereka akan diuji apakah berdampak pada perubahan kebijakan atau sekadar menjadi kutipan di ruang rapat. Sementara bagi publik, pertanyaan paling mendasar tetap satu: apakah program yang dibiayai uang negara benar-benar sampai ke dapur rumah tangga yang membutuhkannya?