Gempa Magnitudo 7,7 Guncang Nagekeo, Pemerintah Menindaklanjuti Penanganan Darurat

Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026, sekira pukul 05.30 Wita. Pusat gempa ditetapkan berada pada jarak 30 kilometer arah timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman hiposenter sekitar 12 kilometer. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa tersebut tergolong gempa dangkal yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap infrastruktur dan kehidupan masyarakat di sekitar episentrum.

Dampak dan Evaluasi Kerusakan

Getaran gempa dirasakan hingga radius ratusan kilometer, termasuk di Kota Kupang, Maumere, dan Ende. Tim gabungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait segera melakukan survei cepat untuk menilai tingkat kerusakan. Dalam laporan awal yang disampaikan kepada Gubernur NTT, tim menyatakan bahwa puluhan unit rumah warga di Kecamatan Mbay dan Aesesa mengalami kerusakan berat hingga ringan. Selain itu, sejumlah fasilitas umum, termasuk jalan penghubung antardesa, dilaporkan mengalami retak dan longsor susulan.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Dr. Ahmad Suryono, menegaskan bahwa gempa ini tidak memiliki potensi tsunami mengingat mekanisme sumber gempa dan kedalaman hiposenter. Namun, ia menyatakan bahwa masyarakat harus tetap waspada terhadap gempa susulan yang kemungkinan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan data BMKG, hingga pukul 12.00 Wita tercatat lima kali gempa susulan dengan magnitudo bervariasi antara 3,5 hingga 5,2.

Rapat Koordinasi Penanganan Darurat

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Gubernur NTT Viktor Laiskodat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Gempa Bumi di Aula Kantor Gubernur, Kota Kupang, pada Sabtu siang. Rapat tersebut dihadiri oleh Forkopimda, perwakilan BNPB, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, serta Bupati Nagekeo. Dalam rapat, Gubernur menegaskan bahwa penanganan korban dan distribusi logistik menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam 24 jam pertama pasca-bencana.

"Kami telah menetapkan status tanggap darurat di Kabupaten Nagekeo. Seluruh jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, dan relawan harus bekerja secara terintegrasi untuk memastikan bantuan sampai ke lokasi terdampak dengan cepat," ujar Gubernur NTT Viktor Laiskodat dalam keterangan resmi seusai Rapat Koordinasi.

Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco, menyatakan bahwa pihaknya telah mendirikan posko pengungsian di beberapa titik strategis di Kecamatan Mbay. Ia menegaskan bahwa evakuasi bersifat sukarela telah dilakukan terhadap warga yang tinggal di lereng-lereng rawan longsor. Hingga pukul 14.00 Wita, tercatat sebanyak 340 jiwa mengungsi di tiga lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah kabupaten bersama Palang Merah Indonesia (PMI).

Keputusan Pemerintah Daerah dan Pusat

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi, Gubernur NTT memutuskan untuk mengaktifkan dana darurat penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 188/2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Nagekeo. Dana tersebut akan dialokasikan untuk penyediaan tenda darurat, makanan siap saji, obat-obatan, serta kebutuhan sanitasi dasar bagi pengungsi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang dihubungi terpisah, menyatakan bahwa pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh terhadap penanganan bencana di NTT. Ia menegaskan bahwa BNPB telah diperintahkan untuk segera menurunkan tim reaksi cepat dan logistik tambahan ke lokasi terdampak. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengirimkan tim ahli untuk menilai kerusakan jembatan dan jalan provinsi yang menjadi akses utama menuju Nagekeo.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Endang Maria Astuti, menyatakan bahga pihaknya akan mengawal alokasi anggaran penanganan darurat agar tepat sasaran. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahga DPR bersama pemerintah akan menindaklanjuti evaluasi kebijakan mitigasi bencana di wilayah rawan gempa NTT. Ia juga menyoroti perlunya percepatan penataan ruang dan penguatan bangunan tahan gempa sesuai dengan standar yang berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sementara itu, warga di sejumlah titik pengungsian melaporkan bahwa kebutuhan mendesak saat ini adalah air bersih dan tenda. Koordinator Posko Mbay, Dr. Helena Meo, menyatakan bahwa tim medis telah membuka layanan kesehatan darurat 24 jam untuk menangani luka-luka ringan dan trauma pascagempa. Ia menambahkan bahwa stok obat-obatan di Puskesmas setempat masih mencukupi untuk penanganan pertama selama satu minggu ke depan.

Hingga berita ini diturunkan, proses pendataan kerusakan dan korban jiwa masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Pemerintah daerah menegaskan bahwa informasi resmi mengenai perkembangan terkini akan disampaikan melalui konferensi pers Pleno Penanganan Bencana yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 16 Agustus 2026, di Kantor Bupati Nagekeo.