Jembatan Limau Gadang Kembali Berdiri, Andre Rosiade Sebut Bukti Perhatian Prabowo

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menegaskan bahwa Jembatan Gantung Limau Gadang–Batu Kunik di Nagari Limau Gadang Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, telah rampung dibangun kembali setelah terputus akibat banjir pada 2024. Penegasan itu disampaikan Andre dalam peninjauan langsung ke lokasi bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, pada Kamis (20/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Andre menyatakan bahwa selesainya pembangunan jembatan menjadi salah satu bukti nyata perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat. Ia mengingatkan, kerusakan jembatan terjadi pada masa sebelum Prabowo memimpin pemerintahan, dan saat ini fasilitas penyeberangan yang menjadi urat nadi mobilitas warga itu telah kembali dapat digunakan.

Perhatian Pemerintah Pusat bagi Sumbar

Andre menyebutkan, putusnya jembatan tersebut merupakan bagian dari rentetan dampak bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Sumatera Barat pada 2024. Setelah Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden, proses pembangunan kembali jembatan berjalan hingga akhirnya tuntas. Kondisi ini, menurut Andre, menunjukkan adanya kepastian penanganan pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana.

"Jembatan ini terputus sebelum Pak Prabowo menjabat, dan alhamdulillah, setelah beliau memimpin, jembatan ini kembali berdiri," ujar Andre di hadapan warga. Ucapan tersebut langsung dijawab serempak oleh masyarakat dengan ungkapan persetujuan.

Bagi Andre, berfungsinya kembali jembatan tersebut bukan sekadar pemulihan akses, melainkan juga wujud dari komitmen yang selama ini ia sampaikan, yakni menghadirkan anggaran pembangunan berskala besar bagi Sumatera Barat. Ia menilai, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda karena menyangkut kebutuhan dasar warga.

Anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Lebih lanjut, Andre mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah menyiapkan anggaran hampir Rp19 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera Barat pascabencana alam. Dana tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari keseriusan pemerintah pusat dalam memulihkan wilayah yang mengalami kerusakan akibat bencana.

"Ini membuktikan bahwa janji kami untuk membawa dana triliunan rupiah ke Sumatera Barat apabila Pak Ambo terpilih menjadi presiden, mulai kami wujudkan," tegas Andre.

Andre menjelaskan, alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi itu mencakup sejumlah daerah terdampak bencana, antara lain Pesisir Selatan, Padang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Agam, hingga Pasaman. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dalam rentang waktu 2025 hingga 2028.

Dengan pola bertahap tersebut, pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan prioritas penanganan di tiap daerah tanpa mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat. Andre menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar program pemulihan berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Menampung Aspirasi Warga

Dalam kunjungan tersebut, Andre juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan lain di wilayahnya. Sejumlah warga mengemukakan persoalan tanggul dan normalisasi sungai yang dinilai penting untuk melindungi areal persawahan dari ancaman longsor serta luapan air.

Menanggapi aspirasi tersebut, Andre menyatakan akan meneruskan persoalan itu kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) agar mendapat perhatian dan prioritas penanganan. "Besok saya akan menghubungi Kepala BWS dan menyampaikan agar permasalahan ini turut dibantu serta diprioritaskan," ujarnya.

Andre menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada satu proyek. Setelah kebutuhan masyarakat terkait jembatan dipastikan terpenuhi, ia meminta aspirasi lain terus disampaikan agar dapat dikawal melalui pemerintah dan kementerian terkait. Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari upaya memastikan pembangunan di Sumatera Barat berjalan merata dan berkesinambungan.

Ia berharap, kehadiran infrastruktur yang memadai dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di kawasan pedesaan yang selama ini mengandalkan jembatan gantung untuk mobilitas sehari-hari. Dengan kembali berfungsinya jembatan tersebut, distribusi hasil pertanian dan kegiatan sosial warga diharapkan berjalan normal kembali.

Di akhir peninjauan, Andre menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan pembangunan jembatan, termasuk BPJN Sumatera Barat, sehingga pengerjaan dapat diselesaikan sesuai target. Ia juga berkomitmen terus mengawal program-program pembangunan lain yang menyangkut kepentingan masyarakat Sumatera Barat di tingkat pusat.