Gempa M 7,7 Guncang Mbay, Pemerintah Tetapkan Tanggap Darurat

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kecamatan Mbay, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8/2026) pukul 05.23 Wita. Pusat gempa berada di darat pada kedalaman 10 kilometer dengan koordinat 8,52 derajat Lintang Selatan dan 121,48 derajat Bujur Timur. Akibat kejadian tersebut, sejumlah infrastruktur vital mengalami kerusakan dan warga setempat mengungsi ke titik-titik aman yang telah ditetapkan.

Dampak Infrastruktur dan Evakuasi Warga

Dampak guncangan kuat terasa hingga radius puluhan kilometer dari episentrum. Di Kecamatan Mbay, sebanyak 127 unit rumah warga mengalami kerusakan berat, 45 unit sekolah retak, dan tiga jembatan penghubung antardesa terputus. Tim Reaksi Cepat BNPB yang tiba di lokasi pada pukul 09.15 Wita menyatakan bahwa akses menuju beberapa desa terisolir akibat longsor yang menutup badan jalan provinsi.

Bupati Nagekeo, dr. Yosef Mau, menegaskan bahwa Pemkab Nagekeo telah membuka posko induk penanganan darurat di halaman kantor bupati. "Kami telah menetapkan status siaga darurat bencana dan membuka posko tanggap darurat sejak pukul 06.45 Wita. Seluruh perangkat daerah ditugaskan untuk menindaklanjuti instruksi penanganan darurat," ujarnya dalam keterangan resmi di Mbay, Sabtu pagi.

"Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah berkewajiban melindungi warga dari ancaman bencana. Kami telah mengaktifkan seluruh Sistem Penanggulangan Bencana Daerah."

Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, dan relawan telah mengevakuasi 834 warga dari tiga desa terdampak parah, yakni Desa Naru, Desa Mbuit, dan Desa Ondorea. Mereka diungsikan di tiga titik pengungsian yang ditetapkan, dengan pasokan logistik dan tenda darurat mulai didistribusikan pada siang hari.

Rapat Koordinasi dan Keputusan Darurat

Menyikapi kejadian tersebut, Gubernur NTT, Dr. Viktor L. Laiskodat, segera memimpin Rapat Koordinasi penanganan darurat gempa bumi di ruang rapat utama Kantor Gubernur NTT, Kupang, pada pukul 11.00 Wita. Rapat dihadiri oleh Forkopimda Provinsi NTT, perwakilan BNPB Pusat, dan jajaran pemerintah Kabupaten Nagekeo. Dalam rapat tersebut, Gubernur menyatakan bahwa provinsi akan memberikan alokasi dana darurat untuk penanganan tahap awal.

"Keputusan hari ini adalah mengalokasikan dana tak terduga APBD Provinsi NTT sebesar Rp5 miliar untuk operasi SAR, logistik, dan perbaikan akses jalan. Saya menegaskan kepada seluruh jajaran, prioritas utama adalah keselamatan jiwa manusia."

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Andri Ramadhan, S.Si, menyatakan bahwa gempa susulan telah terjadi sebanyak 12 kali dengan magnitudo berkisar antara 3,2 hingga 5,1 hingga pukul 14.00 Wita. "Gempa utama tidak berpotensi tsunami karena episentrum berada di darat. Namun, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap gempa susulan dan longsor yang mungkin terjadi," jelasnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut juga ditetapkan pembentukan tim terpadu untuk menilai kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi. Tim akan beranggotakan unsur teknis dari Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan yang ditugaskan untuk turun ke lapangan pada Minggu (16/8/2026).

Respons DPRD dan Fraksi di Tingkat Daerah

Di tingkat legislatif, DPRD Kabupaten Nagekeo menggelar rapat Pleno darurat pada Sabtu siang. Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan Fraksi dan berlangsung tertutup selama dua jam. Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, H. Ibrahim Maru, S.E., menyatakan bahwa hasil rapat akan disahkan dalam keputusan resmi DPRD terkait arahan pengawasan penyaluran bantuan.

"Seluruh Fraksi sepakat untuk menyalurkan anggaran bantuan darurat dari dana reses anggota DPRD. Kami juga akan mengawal ketat setiap keputusan eksekutif terkait penggunaan dana penanganan bencana agar tepat sasaran."

Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi NTT juga menyatakan kesiapan menggelar rapat konsultasi dengan pemerintah daerah. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Drs. Hendrik Foe, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil lapangan dengan mengajukan hak interpelasi jika ditemukan kelambatan distribusi bantuan. "Kami meminta seluruh pihak bekerja cepat. Jangan ada kebijakan yang mempersulit warga yang sudah tertimpa musibah," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagekeo, Romulus Lalu, S.ST, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiagakan gudang logistik daerah. Menurutnya, stok beras, mie instan, air mineral, dan obat-obatan telah didistribusikan ke tiga titik pengungsian. "Kami telah disahkan sebagai koordinator teknis operasi darurat di Kabupaten Nagekeo. Seluruh keputusan operasional harus melalui koordinasi dengan posko induk yang kami kelola," ucapnya.

Hingga pukul 18.00 Wita, data sementara yang dikumpulkan dari Posko Tanggap Darurat Kabupaten Nagekeo mencatat 834 orang mengungsi, 23 orang mengalami luka-luka ringan, dan 1 korban jiwa akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pendataan lebih lanjut untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar warga terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.