dimas-permana
JAKARTA — Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menilai sosialisasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) belum berjalan efektif sehingga pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut masih rendah. Penilaian itu disampaikan FPAN dalam Rapat Koordinasi di Jakarta sebagai tindak lanjut atas disahkannya aturan pelaksanaan program dimaksud.
FPAN menyatakan banyak warga belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai mekanisme, manfaat, serta kewajiban yang menyertai kepesertaan Tapera. Akibatnya, informasi yang beredar di tengah masyarakat berkembang tidak utuh dan berpotensi menimbulkan kekeliruan pemahaman terhadap program yang ditetapkan berdasarkan undang-undang tersebut.
"Sosialisasi Tapera perlu ditingkatkan dan kebijakan harus adil," tegas FPAN dalam pernyataan resminya.
Menurut FPAN, pemerintah perlu memperkuat kanal komunikasi publik agar penyampaian materi Tapera menjangkau seluruh lapisan, termasuk pekerja informal, pekerja mandiri, serta masyarakat di daerah yang akses informasinya terbatas. Partai berlambang matahari terbit itu menekankan bahwa pemahaman yang utuh menjadi prasyarat agar program kepemilikan rumah bagi rakyat dapat diterima dan dijalankan tanpa resistensi.
Kebijakan Harus Berkeadilan bagi Seluruh Peserta
Selain persoalan sosialisasi, FPAN menyoroti prinsip keadilan dalam pelaksanaan Tapera. Fraksi itu meminta agar beban iuran yang dibebankan kepada peserta dihitung dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masing-masing kelompok. Menurut FPAN, kebijakan yang menempatkan seluruh peserta pada perlakuan serupa tanpa membedakan kapasitas finansial berpotensi menimbulkan ketidakadilan di lapangan.
FPAN menegaskan bahwa semangat Tapera adalah menghadirkan solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, instrumen pemotongan iuran harus dirancang sedemikian rupa agar tidak memberatkan pekerja dengan penghasilan terbatas, sembari tetap menjaga keberlanjutan dana peserta.
"Kebijakan Tapera harus adil dan tidak memberatkan rakyat kecil," ujar FPAN.
Fraksi PAN juga meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka mekanisme pengelolaan dana, tata kelola lembaga pengelola, serta jaminan pengembalian simpanan peserta. Transparansi tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap program yang bersifat wajib itu.
FPAN Dorong Evaluasi dan Pelibatan Publik
FPAN mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap tahapan implementasi Tapera sebelum kebijakan diberlakukan secara penuh. Fraksi itu menilai pelibatan publik, termasuk serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan organisasi masyarakat sipil, perlu diperluas agar setiap masukan dapat diakomodasi dalam penyempurnaan aturan.
Dalam Rapat Koordinasi tersebut, FPAN menegaskan sikapnya untuk mengawal isu ini melalui fungsi pengawasan di parlemen. Fraksi itu berkomitmen menindaklanjuti segala aspirasi yang berkembang di masyarakat, khususnya dari kalangan pekerja yang menjadi peserta program Tapera.
FPAN mengingatkan bahwa keberhasilan program perumahan rakyat tidak hanya ditentukan oleh diterbitkannya aturan, melainkan juga oleh kesiapan pelaksana, kejelasan informasi, serta keadilan dalam pembebanan kewajiban kepada peserta. Keputusan yang ditetapkan tanpa memperhitungkan aspek tersebut berisiko menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Harapan terhadap Pemerintah
FPAN berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kualitas sosialisasi Tapera, menyusun skema yang berkeadilan, dan membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan. Menurut FPAN, pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan awal pembentukan program, yakni memenuhi kebutuhan rumah layak bagi rakyat.
Fraksi PAN menyatakan akan terus mencermati perkembangan pelaksanaan Tapera dan menyampaikan pandangan resmi pada forum-forum parlemen berikutnya. FPAN menekankan bahwa setiap kebijakan yang menyentuh kepentingan luas harus dirumuskan secara cermat, adil, dan berpihak kepada rakyat.
Comments (0)