DPRD Samarinda Sebut Skill Teknis Jadi Pengungkit Industri Daerah

SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa penguasaan keterampilan teknis yang sesuai dengan permintaan sektor industri menjadi pilar utama untuk mendongkrak daya saing tenaga kerja lokal. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Senin (14/7/2025). Forum yang dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kepala Dinas Perindustrian, serta perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu, menyoroti rendanya serapan angkatan kerja daerah di tengah geliat industri yang kian massif.

Dalam paparannya, Helmi menyebut kebutuhan akan tenaga terampil di Samarinda terus melonjak seiring dengan ekspansi sektor pertambangan, pengolahan kelapa sawit, dan konstruksi. Namun, ia mengingatkan bahwa kesempatan tersebut hanya bisa dimanfaatkan secara optimal apabila sumber daya manusia setempat memiliki keahlian yang terukur dan relevan. “Penguasaan skill teknis bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan kebutuhan mutlak bagi angkatan kerja Samarinda untuk mampu bersaing, baik di tingkat regional maupun nasional,” ujarnya dengan nada serius.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda yang dirilis Juni 2025 mencatat, tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 68,7 persen, namun masih terdapat sekitar 23 ribu pencari kerja yang belum tertampung. Analisis Disnaker menunjukkan, lebih dari 40 persen tenaga kerja lokal belum memiliki sertifikasi keahlian spesifik yang dipersyaratkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Helmi menilai, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera dijawab melalui kebijakan yang terstruktur.

Kesenjangan Kompetensi Hambat Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Helmi menyoroti paradoks yang terjadi: di satu sisi investasi mengalir dan proyek-proyek industri tumbuh, namun di sisi lain warga Samarinda kerap menjadi penonton karena tak lolos tahapan seleksi berbasis kompetensi. Ia menjelaskan, banyak perusahaan terpaksa mendatangkan tenaga terampil dari luar Kalimantan Timur lantaran pasokan SDM lokal belum memenuhi standar. “Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada tenaga kerja dari luar daerah. Masyarakat Samarinda harus diprioritaskan, namun dengan catatan mereka memiliki kualifikasi yang memadai,” tegas politikus senior tersebut.

Kepala Disnaker Samarinda, Rina Wahyuni, yang hadir dalam rapat koordinasi itu, mengakui adanya kesenjangan antara output lembaga pendidikan dan kebutuhan industri. Menurutnya, banyak lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) belum dibekali keahlian spesifik seperti pengelasan bawah air (underwater welding), operator alat berat berteknologi digital, atau teknis perawatan mesin industri berbasis Internet of Things (IoT). Ia menyebut, pihaknya tengah merancang payung hukum untuk mewajibkan magang terstruktur bagi siswa SMK dan mahasiswa politeknik di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Samarinda. “Kami targetkan regulasi itu sudah bisa disahkan akhir tahun ini agar link and match antara pendidikan dan industri semakin kuat,” ungkap Rina.

Strategi Pemerintah Daerah dalam Penguatan Vokasi

DPRD Samarinda, melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait, berkomitmen mendorong alokasi anggaran yang lebih progresif untuk pelatihan vokasi. Helmi menyatakan, dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 mendatang, pihaknya akan memperjuangkan kenaikan pos belanja pelatihan keterampilan hingga minimal 20 persen dari pagu sebelumnya. “Kami di DPRD siap mendukung penuh melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Tahun depan, kami mendorong peningkatan alokasi dana untuk pelatihan vokasi yang terarah dan berbasis kompetensi industri,” ujar Helmi.

Selain dukungan fiskal, pemkot bersama DPRD juga merencanakan pendirian Pusat Sertifikasi Kompetensi (PSK) di kawasan Samarinda Seberang. Lembaga ini akan menjadi tempat uji keahlian bagi calon tenaga kerja, bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Balai Latihan Kerja (BLK) setempat. Helmi berharap PSK dapat beroperasi penuh pada pertengahan 2026 dan mampu meluluskan 1.500 tenaga bersertifikat per tahun. “Ini bagian dari strategi jangka menengah agar Samarinda tidak hanya dikenal sebagai kota transit, tetapi juga lumbung SDM industri yang mumpuni,” tambahnya.

Kolaborasi Triple Helix Dorong Relevansi Kurikulum

Helmi menekankan, keberhasilan penguatan skill teknis tidak bisa ditanggung sendiri oleh pemerintah. Ia menyerukan penguatan model kemitraan triple helix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan. Dalam rapat yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Samarinda, Budi Santoso, menyambut baik inisiatif tersebut. “Dunia usaha sangat membutuhkan tenaga siap pakai. Kami siap terlibat dalam penyusunan kurikulum pelatihan, penyediaan instruktur dari praktisi, hingga penyerapan lulusan melalui program magang dan rekrutmen langsung,” kata Budi.

Sebagai wujud nyata, Disnaker telah menandatangani nota kesepahaman dengan tiga perusahaan tambang besar dan dua pabrik pengolahan kelapa sawit untuk program pemagangan bertarget 800 peserta sepanjang 2025-2026. Program tersebut mencakup pelatihan operator mesin computer numerical control (CNC), teknisi otomasi, hingga pengelolaan limbah industri. Helmi menambahkan, DPRD akan mengawal implementasi kesepakatan ini melalui panitia khusus pengawasan ketenagakerjaan agar tidak sekadar seremoni. “Kami akan panggil secara berkala pihak-pihak yang terikat kerja sama untuk memastikan target penyerapan tenaga kerja lokal benar-benar tercapai,” pungkasnya.

Dengan rangkaian langkah strategis tersebut, Helmi optimistis Samarinda dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka secara siginifikan dalam dua tahun ke depan. Ia menargetkan, pada 2027 nanti, kontribusi tenaga kerja lokal terhadap industri-industri besar di wilayah itu bisa menembus 60 persen, naik dari posisi saat ini yang diperkirakan masih di bawah 40 persen. “Peningkatan skill teknis adalah prasyarat mutlak untuk menjadikan Samarinda sebagai pusat industri yang berdaya saing tinggi dan berkeadilan bagi seluruh warganya,” tutup Helmi.