DPRD Bali — Kenaikan UMP Berpotensi Picu Gelombang Pencari Kerja Luar Daerah

DENPASAR — Wacana penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali menjadi perhatian serius jajaran perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali memperingatkan agar kenaikan upah pekerja dihitung secara cermat dan terukur. Pasalnya, lonjakan UMP yang terlalu signifikan dikhawatirkan dapat menjadikan Pulau Dewata sebagai magnet migrasi pencari kerja dari berbagai wilayah sekitar, yang berisiko memperketat persaingan pasar kerja lokal.

Kekhawatiran tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih—yang akrab disapa Ajus Linggih—usai menggelar rapat kerja bersama pemangku kepentingan di Kantor DPRD Bali pada Selasa (15/9/2026). Pertemuan tertutup tersebut dihadiri oleh Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, serta jajaran pengurus asosiasi dunia usaha.

Analisis Risiko Migrasi Tenaga Kerja dan Ketimpangan Regional

Menurut Ajus Linggih, UMP Bali saat ini secara nominal sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di sekitarnya. Kesenjangan nilai upah minimum antarwilayah ini berpotensi memicu disparitas daya tarik pasar tenaga kerja di kawasan Nusa Tenggara maupun Jawa bagian timur.

"UMP Bali itu sudah lebih besar dibandingkan provinsi-provinsi sekitar. Kekhawatirannya adalah ketika UMP Bali naik secara signifikan, terjadi kedatangan tenaga kerja dari provinsi sekitar untuk kembali mencari pekerjaan," ungkap Ajus Linggih.

Masuknya gelombang pencari kerja dari luar daerah dikhawatirkan menekan ketersediaan lowongan kerja lokal. Terlebih lagi, Bali memiliki keterbatasan kapasitas penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor tertentu di luar pariwisata dan jasa pendukungnya.

Kesepakatan Kenaikan Terukur dan Fungsi Jaring Pengaman

Kendati menyampaikan peringatan mengenai persaingan tenaga kerja, DPRD Bali menegaskan bahwa dunia usaha tidak menolak kebijakan penyesuaian upah. Seluruh peserta rapat sepakat bahwa UMP perlu mengalami penyesuaian demi menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika inflasi kawasan.

Meski demikian, penetapan angka UMP harus realistis dan berlandaskan data ekonomi yang sahih. UMP pada hakikatnya dirancang sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja pemula (fresh graduate) yang masih berstatus lajang, sehingga formasinya tidak boleh mengganggu kesinambungan operasional dunia usaha.

Berikut beberapa rekomendasi utama yang dihasilkan dalam rapat koordinasi Komisi II DPRD Bali:

1. Kalkulasi Berbasis Data Makro: Penyesuaian upah wajib memperhitungkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi resmi dari BPS serta Bank Indonesia.
2. Perlindungan Tenaga Kerja Lokal: Pemerintah daerah diminta memperkuat kompetensi pencari kerja lokal agar mampu bersaing secara sehat.
3. Menjaga Iklim Investasi: Besaran upah yang ditetapkan tidak boleh memberatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui formulasi yang terukur dan berimbang, pemerintah daerah diharapkan mampu menetapkan UMP Bali yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus memelihara stabilitas iklim usaha regional.