Dispar Bali Wacanakan BaliGuard untuk Perkuat Layanan Darurat Wisatawan

Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali tengah mematangkan konsep perlindungan terpadu bagi para pelancong melalui inisiasi sistem BaliGuard. Platform ini dirancang sebagai pusat informasi kepariwisataan sekaligus kanal penanganan kondisi darurat yang terintegrasi secara digital guna memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan selama berada di Pulau Dewata.

Gagasan strategis tersebut dimatangkan dalam forum rapat koordinasi perlindungan wisatawan yang berlangsung di Ruang Etna, Kantor Dispar Bali. Pertemuan yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dispar Bali, A.A. Made Anggia Widana, secara khusus menghadirkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) serta instansi terkait demi menghimpun masukan konstruktif atas infrastruktur digital yang sedang dikembangkan.

Transformasi Digital dan Integrasi Lintas Sektor

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya, mengungkapkan bahwa proyek BaliGuard saat ini masih berada dalam fase perancangan teknis. Pemerintah daerah tengah mengkaji format paling efektif untuk diterapkan, baik dalam bentuk aplikasi gawai pintar berbasis mobile maupun sistem dasbor interaktif yang mudah diakses publik.

Fokus utama platform ini adalah menghadirkan keterbukaan informasi yang komprehensif serta mempercepat waktu tanggap terhadap setiap kendala yang dialami wisatawan di lapangan.

“Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kita perlu ada informasi yang lebih lengkap bagi wisatawan. Untuk memberikan informasi yang lebih lengkap ini tentu tidak bisa secara manual saja, tetapi menggunakan digitalisasi,” ujar Sumarajaya.

Sumarajaya menggarisbawahi bahwa sistem perlindungan pelancong tidak dapat dijalankan secara parsial oleh satu instansi saja. Ketika wisatawan menghadapi insiden darurat menyangkut keselamatan jiwa, gangguan kesehatan, bencana alam, hingga persoalan keamanan kriminalitas, penanganan operasional berada di bawah wewenang instansi yang berbeda-beda.

“Makanya kami melibatkan semuanya ini. Bagaimana layanan itu bisa langsung sampai ke OPD yang menangani,” tuturnya menegaskan.

Sinergi Kewenangan Tanpa Tumpang Tindih

Pihak Dispar menegaskan bahwa kehadiran BaliGuard tidak bertujuan untuk mengambil alih tugas pokok dan fungsi instansi penegak hukum, medis, maupun tim SAR. Sebaliknya, Dispar memosisikan diri sebagai penyedia informasi kepariwisataan terpadu dan jembatan penghubung yang meneruskan laporan darurat secara cepat ke instansi berwenang.

Adapun pilar utama yang disasar dalam implementasi BaliGuard meliputi:

• Akses Informasi Resmi: Menghadirkan panduan destinasi, regulasi lokal, dan panduan keselamatan terverifikasi.
• Respon Cepat Darurat: Memfasilitasi penerusan laporan insiden ke dinas kesehatan, kepolisian, atau BPBD secara real-time.
• Interkoneksi Antar-OPD: Menciptakan alur koordinasi lintas instansi yang solid tanpa hambatan birokrasi berbelit.

Tingginya mobilitas jutaan wisatawan domestik maupun mancanegara yang terus mengalir ke Bali menjadikan kehadiran instrumen proteksi digital kian mendesak. Melalui kesiapan sistem tanggap darurat yang terpadu, citra pariwisata Bali diharapkan semakin kokoh sebagai destinasi internasional yang aman, nyaman, dan berdaya saing tinggi.