SEOUL — Korea Selatan Resmi Legalkan Penggunaan Obat Aborsi Medis

SEOUL — Pemerintah Korea Selatan secara resmi mengumumkan langkah bersejarah untuk melegalkan dan memperkenalkan obat aborsi oral ke dalam sistem kesehatan nasional. Kebijakan ini menandai pergeseran monumental dalam hak-hak reproduksi perempuan di negara tersebut, setelah berdekade-dekade menerapkan larangan ketat terhadap tindakan terminasi kehamilan.

Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Bersama Kementerian Keamanan Makanan dan Obat-obatan (MFDS) mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mempersiapkan kerangka kerja hukum dan medis untuk mendistribusikan obat penutup kehamilan seperti mifepristone dan misoprostol. Langkah ini diambil guna memberikan alternatif yang lebih aman dan non-invasif bagi perempuan dibandingkan prosedur bedah.

Kronologi Perubahan Hukum Aborsi di Korea Selatan

Keputusan pemerintah ini tidak terjadi secara mendadak, melainkan hasil dari proses hukum yang panjang dan perdebatan publik yang intens selama beberapa tahun terakhir. Berikut adalah linimasa penting yang mengubah lanskap hukum reproduksi di Korea Selatan:

1. Tahun 1953: Korea Selatan memberlakukan undang-undang pidana yang mempidanakan tindakan aborsi dalam sebagian besar situasi, kecuali untuk kasus pemerkosaan, inses, atau ancaman kesehatan yang parah.
2. April 2019: Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengeluarkan keputusan bersejarah yang menyatakan bahwa undang-undang pelarangan aborsi tahun 1953 bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak otonomi perempuan.
3. Desember 2020: Batas waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi bagi parlemen untuk merevisi undang-undang berakhir, sehingga larangan pidana secara otomatis gugur dari hukum positif.
4. Pengumuman Resmi: Pemerintah mengusulkan revisi Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak untuk secara legal mengizinkan pengguguran kandungan medis menggunakan obat-obatan hingga usia kehamilan 14 minggu secara bebas, dan hingga 24 minggu untuk kondisi khusus tertentu.

Analisis Kebijakan dan Perbandingan Metode Prosedur

Pengenalan obat aborsi medis dipandang oleh para pengamat sebagai langkah pragmatis untuk merespons realitas lapangan. Sebelum regulasi ini digodok, pasar gelap untuk obat penggugur kandungan ilegal berkembang pesat di internet, yang sering kali membahayakan keselamatan pasien karena kurangnya pengawasan medis.

"Legalisasi obat aborsi oral adalah langkah penting untuk menjamin hak kesehatan perempuan dan menghentikan peredaran obat-obatan berbahaya di pasar gelap," ujar Dr. Kim Ji-young, pakar kebijakan kesehatan reproduksi dari Seoul National University.

Berikut adalah perbandingan antara prosedur aborsi bedah tradisional dan aborsi medis berbasis obat yang kini diatur oleh pemerintah Korea Selatan:

Tantangan Pengawasan dan Penolakan Kelompok Konservatif

Meski disambut positif oleh kelompok hak-hak perempuan, kebijakan ini menghadapi penolakan kuat dari asosiasi keagamaan dan kelompok pro-life di Korea Selatan. Mereka menilai kemudahan akses terhadap obat aborsi dapat meningkatkan angka terminasi kehamilan secara signifikan.

"Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan obat medis ini tidak dilakukan secara bebas tanpa resep dan pengawasan ketat dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi untuk mencegah penyalahgunaan." — Pernyataan Resmi Asosiasi Dokter Korea.

Pemerintah Korea Selatan berjanji akan memperketat skema distribusi. Obat aborsi tidak akan dijual bebas di apotek tanpa resep, melainkan harus melalui konsultasi medis ketat dan diberikan langsung oleh fasilitas kesehatan yang terverifikasi. Selain itu, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk memberikan layanan konseling psikologis bagi perempuan yang mempertimbangkan keputusan tersebut.

Dengan langkah ini, Korea Selatan bergabung dengan lebih dari 80 negara di dunia yang telah meresmikan dan mengintegrasikan obat aborsi medis ke dalam sistem layanan kesehatan publik mereka.