DPR Minta Kemenkeu Segera Cairkan Anggaran Karhutla Rp 290,9 Miliar

Jakarta — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Rajiv, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mencairkan anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar Rp 290,9 miliar pada tahun anggaran 2026. Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi penanganan karhutla yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2026), menyusul meningkatnya titik panas di sejumlah provinsi rawan kebakaran.

Dalam rapat tersebut, Rajiv menegaskan bahwa percepatan pencairan dana menjadi syarat utama agar seluruh instrumen pencegahan dapat dioperasikan sebelum puncak musim kemarau berakhir. Ia menilai keterlambatan penyaluran anggaran berpotensi memperluas area terdampak serta memperberat beban petugas di lapangan.

“Saya meminta Kemenkeu menindaklanjuti segera pencairan anggaran sebesar Rp 290,9 miliar. Penanganan yang cepat dibutuhkan agar kualitas udara dan kesehatan warga di daerah rawan tetap terjaga,” ujar Rajiv di hadapan para pejabat terkait.

Urgensi Percepatan Pencairan Anggaran

Rajiv menjelaskan, pagu anggaran tersebut dirancang untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional penanggulangan karhutla. Cakupannya antara lain patroli terpadu di kawasan rawan, pembangunan serta pemeliharaan sekat kanal di lahan gambut, penguatan satuan tugas pemadam kebakaran di tingkat kabupaten dan kota, hingga pengadaan peralatan pendukung di lapangan.

Ia menambahkan, proses administrasi kerap menjadi kendala dalam penyaluran dana penanggulangan bencana. Padahal, kemunculan titik api tidak dapat diprediksi secara pasti dan kerap melonjak pada puncak kemarau. Karena itu, Rajiv mendorong percepatan koordinasi antara Kemenkeu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah melalui mekanisme Rapat Koordinasi lintas sektor.

Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu segera melengkapi dokumen administratif yang menjadi prasyarat pencairan. Kesiapan data dan kelengkapan dokumen di daerah, kata Rajiv, akan menentukan kelancaran transfer dana dari kas negara ke rekening pelaksana kegiatan.

Rajiv juga mengingatkan agar proses pencairan tidak terhambat oleh persoalan teknis antarkementerian. Ia berharap seluruh dokumen perjanjian dan petunjuk operasional kegiatan dapat dituntaskan dalam waktu dekat, sehingga satuan kerja pelaksana langsung dapat bergerak sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Dampak terhadap Kualitas Udara dan Kesehatan

Dalam keterangannya, Rajiv menekankan bahwa dampak karhutla tidak hanya menyentuh sektor lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Kabut asap yang ditimbulkan kebakaran lahan dapat memicu gangguan saluran pernapasan, iritasi mata, hingga penyakit paru-paru, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita asma.

Ia mengingatkan bahwa sejumlah wilayah pernah mengalami penurunan kualitas udara secara signifikan akibat asap lintas batas. Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar, transportasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat apabila tidak dicegah sejak dini.

Rajiv menilai pencegahan jauh lebih efisien dibandingkan pemadaman setelah api meluas. Dengan ketersediaan anggaran yang tepat waktu, operasi pemadaman udara, penyemaian awan, dan penguatan posko siaga dapat berjalan serentak di seluruh wilayah rawan.

Langkah Lanjutan yang Diharapkan

Rajiv menyatakan bahwa DPR akan terus mengawal realisasi anggaran tersebut melalui fungsi pengawasan. Ia meminta Kemenkeu menyampaikan jadwal pencairan yang jelas serta laporan berkala mengenai penyerapan anggaran kepada komisi terkait di DPR.

Selain itu, ia mendorong seluruh pihak untuk menjadikan pengalaman musim kemarau sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Perbaikan mekanisme, kecepatan respons, dan ketepatan sasaran, menurutnya, harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla tahun ini.

“Kita tidak ingin anggaran yang telah ditetapkan justru mengendap dan tidak termanfaatkan. Semua pihak harus bekerja cepat, karena keselamatan dan kesehatan warga menjadi prioritas utama,” tegas Rajiv.

Dengan pencairan anggaran yang tepat waktu, lanjut Rajiv, upaya pencegahan karhutla diharapkan mampu menekan luas lahan terbakar serta menjaga kualitas udara tetap dalam ambang batas sehat. Ia optimistis koordinasi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah akan menghasilkan penanganan yang lebih efektif sepanjang musim kemarau tahun ini.