DPR Minta Evaluasi Data Desil untuk Lindungi Akses Kuliah

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bonnie Triyana meminta pemerintah mengevaluasi pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) karena berpotensi tidak mencerminkan kondisi ekonomi keluarga secara akurat dan dapat memengaruhi akses masyarakat miskin terhadap pendidikan tinggi. Permintaan tersebut disampaikan untuk memastikan penetapan penerima bantuan sosial serta dukungan pendidikan dilakukan berdasarkan keadaan terbaru setiap rumah tangga, dengan menyediakan mekanisme sanggah yang mudah diakses dan ditindaklanjuti.

Evaluasi Pengelompokan Ekonomi

Bonnie menyoroti penggunaan desil sebagai instrumen pemetaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan berbasis DTSEN, desil digunakan untuk mengelompokkan rumah tangga berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Pengelompokan itu menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan bantuan yang berkaitan dengan pendidikan.

Menurut dia, klasifikasi tersebut perlu dievaluasi secara berkala agar tidak tertinggal dari perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Kondisi ekonomi keluarga dapat berubah akibat kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, kenaikan biaya hidup, bencana, masalah kesehatan, atau kebutuhan pendidikan anggota keluarga. Karena itu, data yang pernah sesuai pada waktu tertentu belum tentu menggambarkan keadaan rumah tangga pada saat program bantuan ditetapkan.

“Data desil harus dievaluasi agar benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat dan tidak menutup akses keluarga yang membutuhkan,” kata Bonnie Triyana, anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Evaluasi, kata dia, perlu dilakukan dengan menggabungkan pembaruan data lapangan dan pemeriksaan terhadap informasi administrasi. Pemerintah juga perlu memastikan proses pemutakhiran tidak hanya bergantung pada data lama, melainkan memperhitungkan perubahan kemampuan ekonomi keluarga secara nyata.

Risiko terhadap Pendidikan Tinggi

Bonnie menyatakan ketidakakuratan pengelompokan desil dapat menimbulkan dampak langsung terhadap keluarga berpenghasilan rendah. Salah satu risiko yang perlu diperhatikan ialah terhambatnya akses anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apabila sebuah keluarga ditempatkan pada kelompok ekonomi yang lebih tinggi daripada kondisi sebenarnya, anggota keluarganya dapat dinilai tidak memenuhi kriteria penerima program dukungan pendidikan.

Situasi tersebut menjadi persoalan penting karena biaya pendidikan tinggi tidak hanya mencakup uang kuliah. Keluarga juga harus menanggung biaya transportasi, tempat tinggal, buku, perlengkapan belajar, serta kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi rumah tangga dengan pendapatan terbatas, beban tersebut dapat menyebabkan mahasiswa menunda pendaftaran, mengurangi beban studi, atau menghentikan pendidikan.

Penetapan sasaran bantuan berdasarkan data yang tidak mutakhir juga berisiko menimbulkan ketidakadilan. Keluarga yang secara administratif terlihat lebih mampu dapat tetap menghadapi kesulitan ekonomi, sementara keluarga lain yang kondisi ekonominya telah membaik berpotensi masih tercatat sebagai penerima. Oleh sebab itu, pembaruan dan verifikasi DTSEN perlu menempatkan ketepatan sasaran sebagai prioritas.

Bonnie menegaskan bahwa kebijakan perlindungan sosial harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Program pendidikan, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan, perlu dijaga agar tidak terhambat oleh kesalahan klasifikasi. Pemerintah juga diminta memperhatikan keluarga yang berada di wilayah dengan akses layanan administrasi terbatas.

Saluran Sanggah Harus Diperkuat

Selain evaluasi data, Bonnie meminta pemerintah memperkuat saluran sanggah bagi warga yang menilai status ekonominya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Saluran tersebut harus memungkinkan masyarakat mengajukan keberatan, menyampaikan dokumen pendukung, serta memperoleh informasi mengenai perkembangan penyelesaian laporan.

Mekanisme sanggah tidak cukup hanya tersedia secara formal. Pemerintah perlu memastikan saluran itu dapat digunakan melalui layanan digital maupun layanan tatap muka di tingkat daerah. Pendampingan juga diperlukan bagi warga yang tidak memiliki perangkat, koneksi internet, atau kemampuan teknis untuk mengajukan permohonan secara daring.

Setiap keberatan, lanjut Bonnie, perlu diperiksa oleh petugas yang memiliki kewenangan dan mengikuti prosedur yang jelas. Hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada pemohon dalam batas waktu yang terukur. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui apakah datanya diperbaiki, tetap dipertahankan, atau memerlukan verifikasi lanjutan.

“Saluran sanggah harus benar-benar berfungsi, mudah dijangkau, dan memberikan kepastian bagi warga yang datanya belum mencerminkan kondisi ekonomi mereka,” ujar Bonnie Triyana.

Koordinasi Pemutakhiran Data

Perbaikan DTSEN memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang menangani bantuan sosial serta pendidikan. Dalam Rapat Koordinasi dan proses Pleno yang membahas pemutakhiran data, setiap lembaga perlu menyamakan indikator, prosedur verifikasi, dan tanggung jawab penanganan pengaduan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting karena aparat di tingkat lokal lebih dekat dengan kondisi warga. Informasi mengenai perubahan pekerjaan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, maupun kebutuhan khusus dapat menjadi bahan dalam proses verifikasi. Namun, pembaruan tersebut harus dilakukan dengan standar yang seragam agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan antarwilayah.

Pengelolaan data juga wajib memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi. Informasi mengenai status sosial ekonomi keluarga harus digunakan untuk kepentingan pelayanan publik dan tidak disebarluaskan tanpa dasar hukum. Setiap tahapan, mulai dari pendataan hingga keputusan pemberian bantuan, perlu memiliki dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bonnie menilai langkah evaluasi dan penguatan saluran sanggah merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti kebutuhan masyarakat. Berdasarkan UU dan ketentuan yang berlaku, keputusan mengenai penerima program pemerintah harus didukung data yang akurat, mutakhir, serta dapat diuji. Perbaikan tersebut diharapkan mencegah keluarga miskin kehilangan kesempatan memperoleh bantuan, terutama untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.