DPD RI Dorong Solusi Menyeluruh untuk Wujudkan Perdamaian di Papua

Jakarta, Apaberita.com — Serentetan kekerasan yang kembali meletus di Tanah Papua tidak bisa lagi dianggap sebagai gangguan keamanan biasa. Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua, Yorrys Raweyai, menegaskan bahwa situasi ini harus menjadi titik balik bagi negara untuk menghadirkan penyelesaian yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam konferensi pers usai Rapat Pleno Pansus di Kompleks Parlemen, Senin (6/7/2026), ia menyerukan agar semua pihak berhenti memandang tragedi kemanusiaan di Papua sebagai peristiwa berulang tanpa ujung.

Raweyai menyoroti peningkatan eskalasi dalam sepekan terakhir, termasuk tewasnya seorang pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat di Yahukimo dan meninggalnya sejumlah Orang Asli Papua (OAP) di Intan Jaya saat menjalankan aktivitas harian. Menurutnya, setiap nyawa yang hilang adalah kegagalan kolektif dalam merawat keindonesiaan.

“Kami memandang setiap nyawa yang hilang di Tanah Papua adalah tragedi kemanusiaan. Kekerasan yang terus berulang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat Papua dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan bebas dari rasa takut. Papua butuh kedamaian, jadi kekerasan harus dihentikan,” ujar Raweyai dalam keterangan tertulis yang diterima Apaberita.com.

Pansus Desak Pendekatan Dialog dan Kesejahteraan

Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua menilai bahwa pendekatan keamanan semata tidak akan mampu memutus rantai kekerasan. DPD RI mendorong pemerintah untuk mengedepankan dialog inklusif dengan seluruh elemen masyarakat Papua, termasuk tokoh adat, pemuka agama, dan pemuda setempat. Raweyai menekankan perlunya menghadirkan negara dalam wujud pembangunan yang berkeadilan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dari pihak mana pun, serta jaminan perlindungan bagi warga sipil.

“Kekerasan terhadap warga sipil dan pekerja kemanusiaan adalah bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Pilot yang sedang bertugas, warga yang sedang bekerja di ladang—mereka semua berhak atas rasa aman. Kami minta pemerintah segera memperkuat perlindungan di wilayah rawan dan memastikan pelaku diproses secara hukum,” tambahnya.

Pansus yang dibentuk DPD RI itu juga menyoroti akar masalah konflik yang kompleks, mulai dari ketimpangan ekonomi, marginalisasi sosial, hingga warisan sejarah yang belum tuntas. Raweyai menegaskan bahwa Papua tidak hanya membutuhkan bantuan materiel, tetapi juga pengakuan terhadap martabat dan hak-hak politik warga lokal. Ia berjanji akan terus mengawal agar rekomendasi Pansus tidak berhenti di meja rapat, melainkan menjadi peta jalan kebijakan konkret pemerintah.

Konferensi pers tersebut menjadi sinyal kuat bahwa lembaga legislatif akan meningkatkan tekanan politik agar pencarian solusi damai di Papua tak lagi tertunda. Dengan meningkatnya intensitas kekerasan yang merenggut korban dari berbagai kalangan, DPD RI menegaskan bahwa perdamaian adalah syarat mutlak bagi masa depan Papua yang bermartabat. “Kita semua bertanggung jawab. Tidak boleh ada lagi yang tutup mata,” pungkas Raweyai.