Doli Kurnia Tegaskan Partisipasi Warga Dibutuhkan untuk Pembangunan Nasional

JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (DPP LPM RI) periode 2025-2030 resmi dilantik dalam upacara pelantikan yang digelar di Jakarta. Ketua Umum DPP LPM RI Doli Kurnia Tandjung menegaskan bahwa partisipasi aktif warga merupakan elemen fundamental yang dibutuhkan dalam menyukseskan pembangunan nasional. Pelantikan kepengurusan baru ini menandai dimulainya masa kerja lima tahun ke depan dengan fokus utama pada penguatan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya usai dilantik, Doli Kurnia menyatakan bahwa LPM RI memiliki posisi strategis sebagai wadah yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Ia memandang pembangunan nasional tidak dapat berjalan optimal apabila hanya mengandalkan kerja pemerintah semata tanpa keterlibatan langsung warga.

"Pembangunan nasional membutuhkan partisipasi seluruh warga. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengawasan menjadi kunci agar program pembangunan tepat sasaran dan berkelanjutan," ujar Doli Kurnia.

Kepengurusan Baru Ditetapkan untuk Masa Bakti 2025-2030

Pelantikan pengurus DPP LPM RI periode 2025-2030 ditetapkan berdasarkan keputusan hasil forum permusyawaratan nasional organisasi. Kepengurusan baru ini mengemban mandat untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat daerah, mulai dari dewan pimpinan daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, hingga kecamatan serta desa dan kelurahan.

Doli Kurnia menegaskan, kepengurusan periode ini akan menindaklanjuti agenda penguatan kapasitas lembaga melalui sejumlah program kerja yang telah disahkan dalam rapat pleno organisasi. Program tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus, digitalisasi layanan organisasi, serta perluasan kemitraan dengan berbagai pihak.

"Kepengurusan periode 2025-2030 telah ditetapkan melalui keputusan yang sah. Kami akan menindaklanjuti amanat ini dengan kerja nyata, memperkuat konsolidasi organisasi dari pusat hingga tingkat desa dan kelurahan," tuturnya.

Ia menambahkan, seluruh jajaran pengurus diminta bekerja secara kolektif dan tidak terjebak pada ego sektoral antarprogram. Menurutnya, kekuatan LPM RI terletak pada jaringan akar rumput yang selama ini menjadi tulang punggung aktivitas pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah.

Peran Strategis LPM dalam Pembangunan Nasional

Doli Kurnia menyatakan, lembaga pemberdayaan masyarakat memiliki kedudukan strategis dalam arsitektur pembangunan nasional. Keberadaan lembaga ini diakui dalam regulasi sebagai mitra pemerintah dalam menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, lembaga pemberdayaan masyarakat menjalankan fungsi partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Fungsi tersebut menjadikan LPM sebagai instrumen penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga.

"LPM berperan strategis dalam pembangunan nasional. Lembaga ini menjadi garda terdepan dalam menghimpun aspirasi warga dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di akar rumput," kata Doli Kurnia.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan sekadar program seremonial, melainkan ikhtiar berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam mengelola potensi wilayahnya. Penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan kelembagaan komunitas disebut menjadi prioritas kerja organisasi pada periode kepengurusan baru ini.

Sinergi dengan Pemerintah Jadi Agenda Utama

Dalam kesempatan yang sama, Doli Kurnia menegaskan komitmen DPP LPM RI untuk bersinergi dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sinergi tersebut dinilai penting agar program pemberdayaan masyarakat selaras dengan agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia menyatakan, LPM RI siap menjadi mitra yang kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah. Dukungan akan diberikan terhadap program-program yang pro-rakyat, sementara masukan akan disampaikan secara resmi apabila terdapat kebijakan yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Kami berkomitmen membangun sinergi dengan pemerintah dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Sinergi ini bukan berarti tunduk tanpa sikap, melainkan kemitraan yang setara demi kepentingan warga," ucapnya.

Ke depan, DPP LPM RI merencanakan penyelenggaraan rapat koordinasi nasional sebagai tindak lanjut pelantikan. Forum tersebut akan merumuskan peta jalan kerja organisasi selama lima tahun ke depan, termasuk langkah konkret memperkuat partisipasi warga dalam setiap tahapan pembangunan di daerah.

Doli Kurnia menutup pernyataannya dengan menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian aktif dalam proses pembangunan. Menurutnya, masa depan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh seberapa besar warga bersedia terlibat dan berkontribusi secara nyata.

"Mari kita ambil peran. Sekecil apa pun kontribusi warga, akan menjadi kekuatan besar apabila dilakukan bersama-sama untuk kemajuan bangsa," pungkasnya.