DKI Siapkan Rp99,9 Miliar untuk Beasiswa S2-S3 ke 11 Negara

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan alokasi anggaran senilai Rp99,9 miliar untuk program beasiswa penuh jenjang magister dan doktor yang akan mulai diberangkatkan pada tahun 2027. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, dalam rapat koordinasi perencanaan pendidikan yang digelar di Balai Kota pada Senin (27/7/2026). Sebanyak 100 mahasiswa terpilih akan dikirim ke 11 negara tujuan melalui skema Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang kini diintegrasikan dengan program beasiswa daerah. Langkah ini menjadi komitmen tegas Pemprov DKI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ibu Kota agar mampu bersaing di tingkat global.

Rencana Strategis dan Skema Pembiayaan

Dalam paparannya, Nahdiana menyatakan bahwa anggaran Rp99,9 miliar tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Dana itu akan dipergunakan secara bertahap mulai tahun 2027 dengan mekanisme pembiayaan utuh yang mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, asuransi kesehatan, tunjangan riset, serta biaya transportasi pulang-pergi bagi para penerima beasiswa. "Kami tidak hanya membiayai uang kuliah, tetapi juga memastikan bahwa para mahasiswa dapat menjalani studi dengan tenang tanpa terkendala kebutuhan dasar selama di luar negeri. Ini adalah investasi jangka panjang bagi Jakarta," ujar Nahdiana.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dari total 100 mahasiswa, komposisi penerima beasiswa akan dibagi menjadi 70 mahasiswa program magister (S2) dan 30 mahasiswa program doktor (S3). Prioritas bidang studi yang ditetapkan meliputi tata kelola perkotaan, transportasi dan logistik, teknologi informasi dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, ekonomi hijau, serta kebijakan publik. Penetapan bidang-bidang tersebut, menurut Nahdiana, disesuaikan dengan kebutuhan strategis Jakarta sebagai kota global yang tengah bertransformasi menuju pusat bisnis dan pemerintahan berkelas dunia. "Kita tidak bisa hanya mengandalkan talenta dari luar. Jakarta harus mencetak pemikir dan pemimpin sendiri yang memahami kompleksitas kota ini," tegasnya.

Seleksi Ketat dan 11 Negara Tujuan

Proses seleksi akan dilaksanakan pada periode Oktober hingga Desember 2026 melalui kerja sama dengan tim independen yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan perwakilan pemerintah. Nahdiana menegaskan bahwa seleksi akan mengedepankan transparansi dan meritokrasi. Peserta harus memenuhi persyaratan dasar seperti indeks prestasi kumulatif minimal 3,25 untuk jenjang sarjana, kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor IELTS minimal 6,5 atau TOEFL iBT minimal 90, serta proposal riset yang relevan bagi pelamar program doktor. "Tidak ada jalur khusus atau titipan. Semua akan melalui uji kompetensi dan wawancara mendalam," katanya.

Ke-11 negara tujuan yang ditetapkan terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, Belanda, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Kanada, Prancis, dan Swiss. Pemilihan negara-negara ini didasarkan pada pemeringkatan universitas yang masuk dalam 500 besar dunia versi QS World University Rankings 2026 serta ketersediaan program studi yang sesuai dengan kebutuhan Jakarta. Penerima beasiswa diwajibkan untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi dan mengabdi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau lembaga publik yang ditunjuk selama minimal 2 tahun untuk lulusan S2 dan 3 tahun untuk lulusan S3. Ketentuan ini diatur dalam perjanjian yang akan ditandatangani sebelum keberangkatan.

Tahapan Implementasi dan Pengawasan

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Nahdiana turut mengundang perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), serta tim dari Biro Hukum Sekretariat Daerah. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa regulasi teknis berupa Keputusan Gubernur tentang Pedoman Beasiswa Luar Negeri akan diterbitkan paling lambat September 2026. "Kami bergerak cepat karena proses administrasi dan pendaftaran ke universitas luar negeri membutuhkan waktu panjang. Jika terlambat, keberangkatan 2027 bisa mundur," jelas Nahdiana.

Berdasarkan data yang dipaparkan, dari alokasi Rp99,9 miliar, sekitar 65 persen dialokasikan untuk biaya kuliah dan dana penelitian, sementara sisanya untuk biaya hidup dan dukungan lainnya. Setiap mahasiswa magister diperkirakan akan memperoleh dana sekitar Rp800 juta hingga Rp1,1 miliar untuk keseluruhan masa studi, sedangkan mahasiswa doktor mendapat alokasi Rp1,3 miliar hingga Rp1,8 miliar per orang tergantung negara dan durasi studi. Angka ini telah memperhitungkan eskalasi biaya dan inflasi tahunan di masing-masing negara tujuan.

Sebagai langkah pengawasan, Dinas Pendidikan akan membentuk tim monitoring yang bertugas memantau perkembangan akademik penerima beasiswa setiap semester. Laporan kemajuan studi wajib dikirimkan secara daring melalui sistem yang terintegrasi. "Kami tidak ingin ada mahasiswa yang gagal di tengah jalan karena persoalan adaptasi atau kedisiplinan. Dukungan psikososial juga kami siapkan," ujar Nahdiana. Ia menambahkan bahwa program serupa pernah dijalankan melalui skema beasiswa unggulan daerah sejak 2018, namun kali ini skalanya diperbesar dan diintegrasikan dengan standar LPDP nasional untuk menjaga kualitas.

Kebijakan ini mendapatkan dukungan dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PDI Perjuangan dalam pembahasan APBD Perubahan. Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta agar mekanisme pengembalian investasi dalam bentuk pengabdian diperkuat melalui sanksi hukum yang tegas jika penerima tidak kembali. Menanggapi hal tersebut, Nahdiana menyatakan bahwa sanksi administratif dan pidana perdata telah dituangkan dalam rancangan peraturan gubernur. "Kontrak ini mengikat secara hukum. Jika melanggar, penerima wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan ditambah denda," pungkasnya. Dengan keputusan ini, Jakarta menjadi provinsi pertama yang mengalokasikan dana sebesar itu untuk beasiswa luar negeri secara mandiri, menandai era baru pembangunan manusia Ibu Kota.