Dirgayuza Resmi Dilantik sebagai Asisten Presiden Bidang Komunikasi

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Dirgayuza sebagai Asisten Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan dalam upacara di Istana Negara, Senin (16/6). Pelantikan dihadiri ...

Jul 12, 2026 - 01:54
0 0
Dirgayuza Resmi Dilantik sebagai Asisten Presiden Bidang Komunikasi

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Dirgayuza sebagai Asisten Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan dalam upacara di Istana Negara, Senin (16/6). Pelantikan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat tinggi negara, serta keluarga inti pejabat yang dilantik. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa pengisian jabatan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat tata kelola komunikasi strategis di lingkungan Istana Kepresidenan.

Presiden Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa figur yang dipilih memiliki kapasitas dan integritas yang dibutuhkan. “Saya menunjuk Dirgayuza karena pengalaman panjangnya dalam dunia komunikasi kebijakan publik. Tugas ini sangat vital untuk menjaga agar seluruh kebijakan yang lahir dari istana ini dapat dipahami publik secara jernih dan tepat,” ujar Presiden dalam pidato singkatnya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Profil dan Rekam Jejak Profesional

Dirgayuza yang akrab disapa Dirga, lahir di Yogyakarta, 12 April 1980. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Gadjah Mada pada 2003, kemudian meraih gelar Magister Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia pada 2008. Karier profesionalnya dimulai sebagai konsultan komunikasi di beberapa lembaga internasional, sebelum akhirnya mendirikan firma konsultan strategis yang banyak menangani klien pemerintahan dan BUMN.

Sebelum ditunjuk sebagai Asisten Presiden, Dirgayuza menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika pada periode 2014–2019. Dalam peran itu, ia terlibat langsung dalam perumusan narasi besar transformasi digital dan penanganan informasi publik di era disrupsi. Jejak digitalnya pun menunjukkan pengalaman panjang sebagai analis kebijakan dan penulis kolom tetap di beberapa media nasional, mengulas isu komunikasi politik dan tata kelola pemerintahan.

Kolega dan mantan atasannya menyebut Dirgayuza sebagai sosok pekerja keras yang mampu menerjemahkan kebijakan kompleks menjadi bahasa sederhana tanpa kehilangan substansi. “Ia adalah perpaduan langka antara analis tajam dan komunikator ulung. Saya tidak ragu dengan kemampuannya,” ujar mantan Menteri Kominfo Rudiantara saat dihubungi terpisah.

Lingkup Tugas dan Ekspektasi

Dalam struktur baru yang ditetapkan, Asisten Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan memiliki kewenangan yang cukup luas. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Presiden yang disahkan pekan lalu, jabatan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertugas: pertama, melakukan analisis mendalam terhadap setiap kebijakan strategis dari perspektif komunikasi publik; kedua, mengoordinasikan penyusunan narasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga; ketiga, memastikan konsistensi pesan politik dan kebijakan dari Presiden kepada media dan masyarakat.

Dalam kesempatan terpisah, Dirgayuza menyampaikan komitmennya. “Ini amanah yang sangat besar. Presiden berharap agar setiap hela napas komunikasi istana bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Saya akan bekerja siang dan malam untuk memastikan tidak ada ruang bagi distorsi informasi,” tegasnya usai pelantikan.

Untuk melaksanakan tugas itu, Dirgayuza akan dibantu oleh tim kecil analis dan tenaga komunikasi yang direkrut dari kalangan profesional. Ia juga akan duduk dalam Rapat Koordinasi Khusus yang dipimpin langsung oleh Presiden setiap pekan, bersama para menteri terkait. Rapat ini, menurut rencana, akan menjadi forum untuk mematangkan isu-isu sensitif sebelum dipublikasikan.

Respons Publik dan Harapan Baru

Pelantikan Dirgayuza mendapat tanggapan positif dari sejumlah kalangan. Dr. Andi Suryanto, pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, menilai bahwa pembentukan jabatan asisten khusus ini merupakan langkah maju dalam menata komunikasi presidensial yang kerap menjadi titik lemah pemerintahan sebelumnya. “Ini menunjukkan kesadaran pemerintah akan pentingnya komunikasi yang terstruktur. Kami berharap tidak ada lagi inkonsistensi narasi antar-lembaga,” katanya di Jakarta, Senin.

Di kalangan awak media, kehadiran Dirgayuza diharapkan mampu membuka akses informasi yang lebih transparan. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyampaikan harapan agar posisi baru ini dapat menjadi jembatan antara narasi istana dan pertanyaan kritis jurnalis. “Kami sudah menyampaikan permintaan audiensi, dan beliau menyambut baik. Ini sinyal positif,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi-fraksi di DPR melalui juru bicara masing-masing menyatakan akan mengawal kinerja jabatan baru ini. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menekankan pentingnya akuntabilitas. “Jangan sampai jabatan ini hanya menjadi corong tanpa dasar analisis yang kuat. Kami akan terus mengawasi,” tegasnya. Sebaliknya, Fraksi Partai Gerindra menyambut antusias karena menilai Dirgayuza sebagai sosok tepat yang akan menjaga citra pemerintah.

Penataan komunikasi strategis ini juga dinilai selaras dengan komitmen Presiden Prabowo untuk membangun pemerintahan yang terbuka dan responsif. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Presiden berulang kali menekankan bahwa kepercayaan publik adalah modal utama pembangunan. Dengan adanya Asisten Komunikasi dan Analis Kebijakan, diharapkan setiap keputusan politik yang diambil di Istana dapat dijelaskan dengan argumentasi yang kokoh dan mudah dicerna oleh seluruh lapisan masyarakat.

Langkah Selanjutnya

Setelah pelantikan, Dirgayuza dijadwalkan akan langsung menggelar rapat kerja internal pada Selasa (17/6) untuk menyusun peta jalan komunikasi 100 hari kerja pertama. Fokus utama yang akan diangkat adalah pengelolaan isu kedaulatan pangan, transisi energi, dan netralitas aparatur sipil negara dalam menghadapi Pilkada serentak 2026. Seluruh perangkat kerja diharapkan sudah beroperasi penuh pada awal Juli 2025.

Dengan pengalaman segudang dan struktur tugas yang jelas, publik kini menanti apakah posisi baru ini benar-benar bisa menjawab tantangan komunikasi pemerintahan yang seringkali tersandung mispersepsi. Jawaban atas pertanyaan itu akan terbukti dalam hitungan bulan mendatang.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User