DBH Terancam Dipangkas, Pemprov DKI Pilih Kurangi Belanja Nonprioritas

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat merespons ancaman pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Sejumlah strategi efisiensi anggaran telah disusun, dengan fokus utama pada rasionalisasi pos-pos belanja yang dinilai tidak memiliki urgensi tinggi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Apaberita.com, Pemprov DKI menempatkan pemotongan belanja nonprioritas sebagai langkah pertama dan utama untuk menjaga stabilitas postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan pengalaman sebelumnya saat pemangkasan DBH berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program-program daerah.

“Kami memahami kekhawatiran DPRD DKI terkait kemungkinan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) lagi, sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya dan berdampak pada postur APBD,” ujar Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, dalam keterangan yang diterima Apaberita.com, Selasa (23/6/2026).

Lebih lanjut, Chico menjelaskan bahwa jajaran Pemprov DKI tidak tinggal diam menghadapi sinyal pemangkasan tersebut. Proses identifikasi anggaran telah dilakukan secara internal dengan pendekatan yang lebih terukur. Setiap program kerja dievaluasi berdasarkan tingkat prioritasnya terhadap kebutuhan mendasar masyarakat Jakarta.

Langkah efisiensi ini disebut akan menyasar belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, pengadaan aset yang belum mendesak, serta sejumlah program pendukung yang dapat ditunda pelaksanaannya. Pemprov DKI menegaskan komitmennya untuk tetap memastikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir tidak akan terdampak oleh kebijakan penghematan ini.

DPRD DKI Jakarta sebelumnya menyampaikan kegelisahan mereka melalui forum resmi, mengingat DBH merupakan salah satu komponen vital dalam struktur pendapatan daerah. Ketergantungan APBD DKI terhadap transfer dari pusat cukup tinggi, sehingga perubahan sekecil apapun pada alokasi DBH langsung terasa pada kapasitas fiskal provinsi.

Saat ini, tim anggaran Pemprov DKI disebut tengah menyusun skenario penyesuaian APBD yang akan dikonsultasikan dengan DPRD. Proses ini diharapkan berlangsung cepat agar tidak mengganggu momentum pelaksanaan program prioritas yang sudah berjalan di triwulan kedua tahun ini.