Dasco Sahkan Bahtra Banong Pimpin Panja RUU Pemilu

Jakarta — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sufmi Dasco Ahmad secara resmi mengesahkan Bahtra Banong sebagai Ketua Panitia Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Pengesahan tersebut ditetapkan dalam forum rapat yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, sebagai bagian dari tahapan lanjutan pembahasan RUU Pemilu di lingkungan Dewan.

Penetapan ini menandai dimulainya kerja intensif Panja dalam merumuskan substansi aturan kepemiluan yang akan menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu berikutnya. Menurut Dasco, pembentukan kepemimpinan Panja merupakan keputusan yang diambil berdasarkan mekanisme internal DPR serta mengacu pada tata tertib yang berlaku di lembaga legislatif.

"Penetapan Ketua Panja ini adalah keputusan yang telah kami sahkan dalam rapat. Selanjutnya Panja bekerja sesuai tugas dan fungsi yang ditetapkan," tegas Dasco di hadapan awak media.

Tahapan Pembahasan dan Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, pembentukan panitia kerja merupakan bagian dari proses pembahasan rancangan undang-undang di tingkat komisi atau badan legislasi. Panja dibentuk untuk mempercepat dan memperdalam kajian terhadap materi yang tengah dibahas.

Dalam konteks RUU Pemilu, Panja bertugas menelaah pasal demi pasal, menghimpun masukan dari fraksi, serta menyelaraskan substansi dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan penyelenggaraan pemilu. Dasco menyatakan bahwa kepemimpinan Panja dipegang oleh legislator yang dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman dalam persoalan kepemiluan.

"Penunjukan ini merupakan langkah menindaklanjuti hasil pembahasan di tingkat komisi maupun Badan Legislasi. Kami harapkan Panja bekerja secara terbuka dan akuntabel," ujar Dasco.

Tugas dan Agenda Kerja Panja

Bahtra Banong selaku Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu akan memimpin rangkaian rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta rapat internal fraksi dalam membahas materi RUU. Agenda utama Panja meliputi penyelarasan ketentuan mengenai sistem pemilu, ambang batas pencalonan, metode konversi suara, hingga penataan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, Panja diarahkan untuk memperhatikan aspek kepastian hukum dan efisiensi penyelenggaraan, termasuk implikasi anggaran serta kesiapan penyelenggara. Setiap hasil pembahasan Panja akan dilaporkan kembali ke forum komisi dan selanjutnya dibawa ke rapat paripurna sesuai mekanisme yang berlaku.

Respons dan Dinamika Politik

Pengesahan Ketua Panja RUU Pemilu menjadi perhatian sejumlah fraksi di DPR. Fraksi-fraksi diharapkan menempatkan anggota terbaiknya untuk mengawal substansi aturan yang berdampak luas terhadap kehidupan demokrasi nasional. Sejumlah kalangan menilai pembahasan RUU Pemilu harus mengedepankan partisipasi publik dan transparansi agar menghasilkan produk hukum yang kredibel.

Dalam sejumlah kesempatan, pimpinan DPR menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan dilakukan sesuai prosedur, dengan membuka ruang masukan dari penyelenggara pemilu, akademisi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menindaklanjuti kebutuhan akan regulasi kepemiluan yang komprehensif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Dengan ditetapkannya Bahtra Banong sebagai Ketua Panja, DPR diharapkan segera menggelar rapat perdana guna menyusun jadwal kerja, menentukan target penyelesaian, dan memetakan isu strategis dalam RUU Pemilu. Keputusan akhir atas rancangan undang-undang tersebut tetap berada pada mekanisme persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah.

"Kami akan bekerja sesuai agenda yang ditetapkan, dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara," pungkas Dasco menegaskan.