Dasco Pertemukan Perwakilan TikTok dan Menaker Luruskan Isu PHK

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengambil langkah mediasi dengan mempertemukan perwakilan manajemen TikTok dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam sebuah pertemuan tertutup. Agenda utama dari dialog tersebut adalah meluruskan berbagai isu dan polemik terkait gelombang pemecatan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di lingkungan grup bisnis TikTok-Tokopedia.

Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Nusantara III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/7/2026). Menurut pantauan Apaberita.com, suasana pertemuan berlangsung intensif yang kemudian dilanjutkan dengan konferensi pers oleh Dasco selaku fasilitator.

DPR RI mengambil inisiatif menghadirkan langsung pemangku kepentingan dari dua level berbeda. Tidak hanya mengundang jajaran direksi TikTok yang ada di Indonesia pasca-akuisisi Tokopedia, Dasco juga turut mengundang perwakilan langsung dari kantor pusat TikTok di China untuk memastikan tidak ada miskomunikasi dalam pengambilan kebijakan internal perusahaan.

"Pada hari ini saya memfasilitasi pertemuan, kami mengundang perwakilan dari baik TikTok di China maupun perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia," kata Dasco dalam konferensi pers usai pertemuan.

Dalam fasilitasi tersebut, DPR berupaya menjembatani kepentingan dunia usaha dengan perlindungan hak-hak pekerja yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan nasional. Kehadiran Menteri Yassierli menjadi krusial untuk menyelaraskan langkah korporasi TikTok agar sejalan dengan aturan yang berlaku di Indonesia, khususnya menyangkut hak pesangon dan prosedur pemberhentian karyawan.

Integrasi TikTok-Tokopedia sejak proses akuisisi rampung memang terus menyedot perhatian publik dan regulator. Isu efisiensi dan restrukturisasi organisasi yang memicu potensi PHK massal menjadi titik kritis yang mendorong intervensi legislatif. Langkah cepat Dasco ini diharapkan mampu mendinginkan ketidakpastian yang melanda ribuan pekerja di ekosistem perdagangan digital tersebut.

Apaberita.com merangkum, DPR menekankan pentingnya transparansi dan dialog berkelanjutan antara perusahaan teknologi multinasional dengan pemerintah. Komisi terkait di DPR berkomitmen untuk terus mengawal implementasi hasil pertemuan ini guna memastikan tidak ada PHK sepihak yang merugikan tenaga kerja lokal di tengah transformasi bisnis digital raksasa ini.

Hingga berita ini diturunkan, forum komunikasi antara legislatif, eksekutif, dan pelaku usaha tersebut tengah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menciptakan iklim usaha yang sehat tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.