Butuh Sinergitas, Waka MPR Ungkap Pendidikan Inklusif Masih Jauh dari Harapan

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti masih jauhnya realisasi sistem pendidikan inklusif dan terjangkau di Tanah Air. Menurutnya, meskipun konstitusi dan berbagai kebijakan telah memberikan pijakan kuat, implementasi di lapangan masih membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa untuk menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Lestari saat membuka forum diskusi daring yang digelar oleh Forum Diskusi Denpasar 12. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa norma dasar dan sejumlah regulasi sebenarnya sudah berpihak pada cita-cita pendidikan yang merata dan tidak diskriminatif. "Sejatinya kita punya Konstitusi dan sejumlah kebijakan yang mendukung pendidikan yang inklusif, tetapi implementasinya masih harus jadi perhatian semua pihak," ujar Lestari dalam keterangan tertulis yang diterima Apaberita.com, Rabu (1/7/2026).

"Sejatinya kita punya Konstitusi dan sejumlah kebijakan yang mendukung pendidikan yang inklusif, tetapi implementasinya masih harus jadi perhatian semua pihak."

Kesenjangan Regulasi dan Implementasi di Lapangan

Lestari menggarisbawahi bahwa celah antara aturan yang telah disusun dengan pelaksanaan teknis di sekolah-sekolah masih menjadi pekerjaan rumah terbesar. Pendidikan inklusif tidak hanya berbicara tentang akses bagi penyandang disabilitas, tetapi juga mencakup keterjangkauan bagi masyarakat kurang mampu serta pemerataan kualitas di daerah tertinggal. Menurut data yang dihimpun, masih banyak anak di pelosok negeri yang sulit menjangkau fasilitas pendidikan yang layak, baik karena faktor ekonomi maupun geografis.

Urgensi penyelarasan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan pun menjadi sorotan utama. Tanpa adanya kolaborasi yang solid, berbagai program yang telah dicanangkan dikhawatirkan hanya berhenti sebagai dokumen di atas kertas. Lestari menilai bahwa upaya membangun sistem yang inklusif bukan hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian, melainkan kerja bersama yang membutuhkan pengawasan dari para pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat.

Sinergi Semua Pihak Jadi Kunci Perubahan

Dalam diskusi tersebut, ditegaskan bahwa percepatan pendidikan inklusif dan terjangkau sangat bergantung pada sinergitas. Wakil Ketua MPR itu mengajak semua pihak, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga dunia usaha dan komunitas, untuk duduk bersama merancang solusi yang aplikatif. Ia berharap agar setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat merasakan layanan pendidikan yang bermutu tanpa harus terkendala biaya atau diskriminasi kondisi fisik dan sosial.

Forum Diskusi Denpasar 12 sendiri menjadi wadah untuk terus mengawal isu-isu strategis kebangsaan, termasuk sektor pendidikan yang menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Dengan melihat realita di mana sistem pendidikan yang benar-benar inklusif masih jauh dari harapan, desakan untuk mempercepat aksi nyata di lapangan menjadi semakin tidak bisa ditunda. Ke depan, diharapkan ada terobosan kebijakan yang lebih konkret dan tepat sasaran demi mewujudkan generasi Indonesia yang unggul dan berkeadilan.