Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Ditangkap KPK dalam OTT

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa malam (11/3/2025). Penangkapan tersebut mengejutkan publik karena Ade baru sekitar 10 bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Kabupaten Bekasi setelah dilantik pada Mei 2024.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam konferensi pers dini hari tadi, menyatakan bahwa operasi senyap dilakukan setelah pihaknya menerima laporan masyarakat mengenai dugaan transaksi mencurigakan yang melibatkan kepala daerah. “Tim penindakan mengamankan sejumlah pihak di kediaman resmi Bupati Bekasi dan beberapa lokasi lain, termasuk uang tunai dalam jumlah besar yang diduga sebagai barang bukti suap,” ujarnya.

Kronologi dan Barang Bukti

Berdasarkan informasi yang dihimpun, OTT bermula dari pengembangan laporan adanya permintaan sejumlah uang oleh Bupati Ade kepada seorang pengusaha yang tengah mengurus perizinan proyek infrastruktur strategis di wilayah selatan Kabupaten Bekasi. Tim KPK yang telah melakukan pengintaian selama sepekan akhirnya bergerak saat terjadi pertemuan antara perantara dan pihak swasta di sebuah restoran di bilangan Cikarang.

Dari operasi itu, penyidik mengamankan uang tunai sekitar Rp1,2 miliar dalam pecahan mata uang rupiah dan dolar Singapura, serta dokumen kontrak proyek dan catatan aliran dana. Selain Bupati Ade, turut diamankan seorang kepala dinas yang diduga sebagai perantara, seorang ajudan pribadi, dan dua pihak swasta. Mereka langsung digelandang ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif 1x24 jam.

“Uang yang ditemukan dalam bungkusan kardus bertuliskan dokumen dinas menjadi bukti kuat dugaan penerimaan gratifikasi atau suap yang melanggar Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kami masih mendalami keterkaitannya dengan proyek peningkatan jalan dan jembatan senilai Rp78 miliar yang masuk dalam APBD Perubahan 2024,” kata Nurul Ghufron menambahkan.

Rekam Jejang Politik yang Pendek

Ade Kuswara Kunang belum genap setahun mengisi kursi Bupati Bekasi. Ia dilantik pada 20 Mei 2024 sebagai pemenang Pilkada 2023 yang diusung koalisi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Sebelum menjadi bupati, Ade merupakan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019–2024, di mana ia dikenal sebagai legislator vokal yang kerap mengkritisi lambannya pelayanan publik.

Dalam pidato pelantikannya, Ade menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia bahkan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi di lingkungan pemkab pada bulan ketiga masa jabatannya. Kini, ironi tersebut menjadi catatan hitam bagi pemerintahan daerah yang baru pulih dari kasus korupsi pendahulunya.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Rizal, menilai penangkapan Ade sebagai “pukulan telak bagi regenerasi politik lokal.” Ia menjelaskan bahwa Ade adalah simbiol anak muda potensial dari partai berlambang pohon beringin yang diproyeksikan naik ke tingkat provinsi. “Publik Bekasi sebenarnya memberi mandat dengan harapan perubahan. Penangkapan ini memperburuk citra partai pengusung dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap institusi pemerintahan,” ujar Rizal.

Dampak Terhadap Pemerintahan Kabupaten Bekasi

Pasca penangkapan, Plt. Bupati Bekasi yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat melalui mekanisme Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah langsung mengambil alih roda pemerintahan untuk mencegah kekosongan kekuasaan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, I Gusti Ngurah, yang ditetapkan sebagai pelaksana harian, memastikan pelayanan publik dan proyek-proyek pembangunan tetap berjalan normal.

“Kami menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Seluruh perangkat daerah sudah diinstruksikan untuk tetap bekerja sesuai tupoksi. Tidak ada penundaan program strategis akibat kejadian ini,” tegas I Gusti dalam keterangan pers di kantor pemda.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bekasi akan menggelar rapat pleno internal untuk menyikapi status kader mereka yang ditetapkan sebagai tersangka. Sekretaris Fraksi, Dedi Rustandi, mengaku kaget dan akan menunggu perkembangan resmi dari KPK sebelum memutuskan sanksi partai. “Jika terbukti, tentu akan ada sanksi tegas, termasuk pemecatan,” ujarnya singkat.

Langkah Hukum Selanjutnya

Saat ini, Ade Kuswara Kunang masih berstatus sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status tersangka dan mengumumkan pasal yang disangkakan secara lengkap. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menyampaikan bahwa konstruksi perkara akan diumumkan kepada publik setelah gelar perkara selesai.

“Tim penyidik sedang melakukan pendalaman terhadap keterangan para pihak yang diamankan dan menyita sejumlah barang bukti elektronik, termasuk ponsel dan laptop. Kami akan menyampaikan rilis resmi setelah proses pemeriksaan rampung,” kata Ali Fikri melalui pesan singkat.

Penangkapan Bupati Bekasi menjadi catatan kelam bagi Kabupaten Bekasi yang pernah mengalami kejadian serupa pada 2022, ketika Bupati sebelumnya terlibat kasus gratifikasi. Kini publik menanti sejauh mana KPK akan mengembangkan kasus ini dan apakah akan menjerat pihak lain.