BPDP Diganjar Medbun Awards 2026 atas Pemberdayaan UMKM Sawit

Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) menerima penghargaan dalam ajang Medbun Awards 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (10/3). Lembaga ini dinobatkan sebagai penerima penghargaan kategori Excellence Institution in Empowering Micro, Small, and Medium Palm Oil Enterprises atas kiprahnya dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor sawit nasional.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Juri Medbun Awards 2026, Prof. Hendri Saputra, kepada Direktur Utama BPDP, Doni Rachmadi, dalam seremoni yang dihadiri oleh para pelaku industri, asosiasi, dan perwakilan kementerian. Doni menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari strategi kolaboratif yang telah dijalankan BPDP selama beberapa tahun terakhir.

“Penghargaan ini menjadi penegasan bahwa program pemberdayaan UMKM sawit yang kami jalankan telah berada di jalur yang tepat. Mulai dari pendampingan teknis, akses permodalan, hingga fasilitasi sertifikasi, semua kami lakukan untuk mengangkat skala usaha para pekebun dan pelaku UMKM di rantai pasok sawit,” ujar Doni Rachmadi.

Apresiasi terhadap Transformasi UMKM Sawit

Medbun Awards 2026 merupakan ajang penghargaan independen yang menilai kinerja institusi di sektor agribisnis, khususnya sawit. Dewan juri yang terdiri dari pakar ekonomi pertanian, akademisi, dan praktisi industri menetapkan BPDP sebagai pemenang setelah melalui proses penilaian yang mencakup dampak program, inovasi pendekatan, serta keberlanjutan skema pemberdayaan. Prof. Hendri Saputra menjelaskan bahwa BPDP dinilai berhasil menciptakan ekosistem yang memungkinkan UMKM sawit naik kelas.

“Kami melihat bahwa BPDP tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga mendesain intervensi yang komprehensif. Dari hulu seperti peremajaan kebun, hingga hilir dengan pelatihan pengolahan produk turunan, semua terintegrasi. Ini yang membuat mereka unggul,” kata Hendri dalam sambutannya.

Ia menambahkan, transformasi UMKM sawit dari sekadar pemasok tandan buah segar menjadi unit usaha yang mampu memproduksi minyak goreng kemasan, sabun, biodiesel skala kecil, dan produk oleokimia lainnya menjadi indikator kemajuan yang signifikan.

Program Pemberdayaan yang Tersistem

BPDP selama ini mengelola dana pungutan ekspor sawit yang sebagian dialokasikan untuk program kemitraan dan pemberdayaan. Salah satu program unggulan adalah pendanaan peremajaan kebun sawit rakyat yang telah menjangkau lebih dari 230.000 hektare lahan di 21 provinsi. Dalam skema ini, pekebun mendapatkan bantuan senilai Rp30 juta per hektare yang digunakan untuk penanaman bibit bersertifikat, pupuk, dan pendampingan teknis hingga tanaman menghasilkan.

Selain itu, BPDP juga menginisiasi program akses pasar melalui kemitraan dengan perusahaan besar. Hingga akhir 2025, tercatat 1.200 UMKM sawit telah difasilitasi untuk mengikuti pameran perdagangan, lokakarya ekspor, dan program pendampingan legalitas usaha. Doni Rachmadi menyebut, pada tahun 2025 BPDP mengucurkan dana sebesar Rp1,2 triliun khusus untuk program kemitraan dan pemberdayaan UMKM sawit.

“Kami ingin memastikan bahwa manfaat industri sawit tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar. UMKM sawit harus menjadi bagian dari rantai nilai global. Oleh karena itu, kami terus mendorong agar mereka memiliki kapasitas produksi dan akses permodalan yang setara,” tegas Doni.

Dampak pada Perekonomian Daerah

Penghargaan ini juga mencerminkan dampak nyata program BPDP terhadap perekonomian daerah. Sebuah studi yang dilakukan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia pada akhir 2025 menunjukkan bahwa penerima program pendampingan BPDP mengalami peningkatan pendapatan rata-rata 40% dibandingkan sebelum mengikuti program. Selain itu, terbukanya akses kredit perbankan bagi UMKM sawit meningkat 25% karena adanya jaminan pasar dan pendampingan manajemen keuangan.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Ahmad Fauzi, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengapresiasi konsistensi BPDP. Menurutnya, di Riau saja terdapat lebih dari 1,8 juta hektare kebun sawit rakyat, dan sebagian besar dikelola oleh petani skala kecil.

“Bantuan dana peremajaan dan pelatihan dari BPDP sangat membantu petani kami. Banyak yang sekarang tidak lagi menjual buah sawit mentah, tetapi sudah dalam bentuk minyak mentah atau produk setengah jadi. Nilai tambahnya signifikan,” ujar Ahmad.

Komitmen Keberlanjutan dan Sertifikasi

Tak hanya fokus pada peningkatan kapasitas produksi, BPDP juga mendorong UMKM sawit untuk mengadopsi praktik berkelanjutan. Program fasilitasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) gratis bagi pekebun swadaya menjadi salah satu inisiatif yang diapresiasi dewan juri. Hingga 2025, sebanyak 3.500 pekebun dan kelompok tani telah mendapatkan sertifikat ISPO melalui program ini.

Sertifikasi ISPO menjadi persyaratan mutlak untuk memenuhi standar pasar global yang semakin ketat terhadap isu deforestasi dan lingkungan. Doni Rachmadi menekankan bahwa keberlanjutan adalah kunci masa depan industri sawit Indonesia, dan UMKM tidak boleh tertinggal dalam agenda ini.

“Kami tidak hanya bicara produksi, tetapi juga bagaimana produk sawit UMKM bisa diterima di pasar global. Sertifikasi ISPO menjadi pintu masuknya. Ini adalah komitmen kami untuk membawa UMKM sawit Indonesia menuju pasar dunia dengan standar tinggi,” ujarnya.

Dengan raihan Medbun Awards 2026 ini, BPDP menegaskan akan terus memperluas jangkauan program pemberdayaan. Pada tahun 2026, lembaga tersebut menargetkan penambahan peserta program kemitraan hingga 30% serta membuka pusat inkubasi bisnis sawit di tiga provinsi baru, yaitu Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua.

Acara penghargaan ditutup dengan diskusi panel yang menyoroti masa depan industri sawit Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan kebijakan energi terbarukan. Namun, pengakuan terhadap BPDP ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan UMKM sawit bukan hanya jargon, melainkan gerakan yang memberikan dampak konkret bagi ekonomi kerakyatan.