BNPB Perkuat Koordinasi Penanganan Gempa di NTT

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi Nasional penanganan dampak gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (20/5/2024) di Gedung Pusat Pengendalian Operasi, Jakarta. Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB tersebut dihadiri oleh Gubernur NTT, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta perwakilan Fraksi-fraksi Komisi VIII DPR RI untuk menindaklanjuti evaluasi kebijakan mitigasi dan penanganan darurat pascabencana di wilayah rawan sesar aktif tersebut. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah keputusan strategis ditetapkan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, termasuk alokasi anggaran darurat sebesar Rp75 miliar untuk rehabilitasi fasilitas publik dan relokasi pengungsi di tiga kabupaten terdampak.

Penetapan Kebijakan dan Status Tanggap Darurat

Dalam rapat pleno yang berlangsung selama empat jam, Kepala BNPB menyatakan bahwa penanganan bencana gempa di NTT harus mengedepankan prinsip cepat, terkoordinasi, dan berkeadilan. Beliau menegaskan bahwa status tanggap darurat untuk tiga wilayah kabupaten telah disahkan melalui Keputusan Kepala BNPB Nomor 123/KEP/BNPB/2024 guna mempercepat alur distribusi bantuan dan mobilitas personel gabungan. Status tersebut ditetapkan setelah tim terpadu melakukan assessment cepat di lapangan dan memastikan bahwa lebih dari 12.500 unit rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat, sementara akses jalan provinsi di dua kecamatan utama terputus akibat longsor susulan.

"Penetapan status tanggap darurat ini bukan sekadar administrasi, melainkan instrumen hukum yang memungkinkan pemerintah daerah dan pusat menyalurkan sumber daya secara efisien. Kami menindaklanjuti temuan lapangan dengan komitmen zero backlog dalam distribusi logistik," ujar Kepala BNPB usai memimpin Rapat Koordinasi.

Kebijakan tersebut juga mengatur mekanisme pengawalan distribusi bantuan oleh aparat TNI-Polri serta relawan bersertifikat guna mencegah tumpang tindih dan memastikan akuntabilitas. Selain itu, Fraksi-fraksi yang hadir dalam rapat menyepakati perlunya revisi anggaran postur APBN untuk penanganan bencana alam pada masa sidang berlangsung.

Koordinasi Lintas Instansi dan Pemerintah Daerah

Gubernur NTT yang turut hadir secara langsung dalam Rapat Koordinasi menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan 45 lokasi titik kumpul pengungsian yang tersebar di tiga kabupaten prioritas. Lokasi-lokasi tersebut telah diverifikasi tim gabungan BNPB, Kementerian PUPR, dan Dinas Sosial Provinsi NTT untuk memastikan kelayakan sanitasi, akses air bersih, dan ketahanan struktur bangunan pengungsian. Gubernur juga menyatakan bahwa Pemprov NTT telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Gempa yang berkoordinasi harian dengan Pusat Komando, Pengendalian, dan Komunikasi (Puskomkogab) BNPB.

"Kami menyambut baik keputusan pusat. Koordinasi vertikal dan horizontal ini menjadi tulang punggung operasi di lapangan. Pemerintah daerah siap menjalankan peran sebagai garda terdepan dengan dukungan anggaran dan logistik yang telah ditetapkan bersama," tutur Gubernur NTT dalam keterangan resmi.

Kementerian PUPR melalui Direktur Jenderal Cipta Karya menyampaikan bahwa pihaknya telah mengerahkan 180 personel teknis dan 32 unit alat berat untuk membuka kembali akses jalan nasional dan memperbaiki jaringan air minum. Sementara itu, BMKG melaporkan bahwa aktivitas sesar aktif di wilayah NTT masih berpotensi menimbulkan gempa susulan magnitudo sedang dalam periode evaluasi dua pekan ke depan, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap berada di pengungsian yang telah ditetapkan hingga kondisi struktur bangunan dinyatakan aman oleh tim ahli.

Rehabilitasi Infrastruktur dan Pemulihan Ekonomi

Langkah konkret berikutnya yang disahkan dalam rapat adalah program rehabilitasi infrastruktur vital dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. BNPB bersama Kementerian Desa, PDTT, dan Kementerian Sosial menetapkan peta jalan pemulihan selama enam bulan dengan fokus pada perbaikan 28 unit sekolah, 15 puskesmas, dan 7 jembatan penghubung antarkecamatan. Seluruh proyek rehabilitasi akan diawasi oleh tim auditor internal BNPB dan Inspektorat Jenderal Kementerian terkait untuk menjamin kualitas sesuai standar ketahanan gempa yang berlaku.

Di sektor ekonomi, pemerintah menyiapkan bantuan stimulan usaha mikro sebesar Rp3,5 miliar yang akan disalurkan melalui lembaga keuangan daerah kepada 700 pelaku usaha yang kehilangan aset produktif. Skema bantuan tersebut ditetapkan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BNPB mengenai pendanaan penanganan pascabencana. Kepala BNPB menegaskan bahwa transparansi penyaluran akan dipantau melalui dashboard digital yang dapat diakses publik secara real-time.

"Pemulihan tidak boleh berhenti pada rekonstruksi fisik semata. Kami berkomitmen untuk memastikan roda ekonomi di NTT kembali berputar dengan memperhatikan ketahanan sosial dan psikologis korban. Setiap keputusan yang diambil hari ini harus terukur manfaatnya bagi masyarakat langsung," tegas Kepala BNPB menutup Rapat Koordinasi.

Rapat Koordinasi tersebut diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara BNPB, pemerintah provinsi, dan tujuh pemerintah kabupaten/kota di NTT. Dokumen kesepahaman menjadi landasan operasional bagi seluruh instansi terkait dalam menjalankan tugas penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi hingga target pemulihan tercapai sesuai mandat peraturan perundang-undangan yang berlaku.