BMKG Tegaskan Gempa NTT Tak Berpotensi Tsunami

Direktur Gempabumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Wijayanto, menyatakan dalam konferensi pers di Kantor Pusat BMKG, Jakarta, pada Senin (16/6/2024) pukul 16.00 WIB, bahwa gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada pukul 14.35 Wita tidak memicu ancaman tsunami. Gempa tersebut tercatat berpusat di koordinat 8,38 derajat Lintang Selatan dan 124,38 derajat Bujur Timur pada kedalaman 10 kilometer. Wijayanto menegaskan bahwa hasil analisis waveform dan parameter hiposenter menunjukkan aktivitas subduksi di tepi Palung Banda dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Parameter Gempa dan Dampak Kerusakan

Berdasarkan data rekaman seismograf jaringan BMKG, gempa utama diikuti oleh dua kali gempa susutan dengan magnitudo 4,8 dan 4,5 yang masing-masing terjadi pada pukul 14.48 Wita serta 15.02 Wita. Wijayanto menyatakan bahwa intensitas guncangan maksimum mencapai skala V MMI (Modified Mercalli Intensity) di wilayah pusat gempa, yang berarti dirasakan oleh hampir seluruh penduduk, menyebabkan barang-barang ringan jatuh, dan menimbulkan keretakan parsial pada sejumlah bangunan berdinding batu bata. Tim survei cepat BMKG mencatat sedikitnya 127 unit rumah warga di Kecamatan Teluk Mutiara dan Kecamatan Kabola mengalami kerusakan ringan hingga sedang.

"Hasil pemodelan shakemap menunjukkan wilayah terdampak signifikan berada di zona pesisir utara Kabupaten Alor dengan populasi terpapar sekitar 12.400 jiwa. Kami terus memantau perkembangan aktivitas sesar aktif di bawah permukaan laut Flores," ujar Wijayanto.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG tersebut menambahkan bahwa hingga pukul 16.00 WIB, tidak ada laporan korban jiwa akibat gempa bumi tersebut. Namun, sebanyak tiga orang mengalami luka-luka ringan akibat tertimpa reruntuhan dinding rumah saat berusaha menyelamatkan diri. Wijayanto menindaklanjuti temuan lapangan dengan menerbitkan rekomendasi teknis kepada pemerintah daerah terkait kondisi struktur bangunan yang rentan di wilayah bertektonik aktif.

Rapat Koordinasi dan Respons Pemerintah Daerah

Dalam rapat koordinasi darurat yang digelar melalui telekonferensi pada Senin malam, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, bersama Gubernur NTT Viktor Laiskodat, menyepakati penempatan tim reaksi cepat di lokasi bencana. Rapat Koordinasi tersebut memutuskan pengaktifan posko tanggap darurat di tingkat kabupaten dan penyerahan bantuan logistik darurat senilai Rp1,2 miliar. Keputusan tersebut ditetapkan setelah menerima laporan verifikasi dari BPBD Kabupaten Alor yang menyatakan 11 desa masuk kategori terdampak.

"Kami telah memerintahkan satuan tugas BNPB untuk berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan Dinas Pekerjaan Umum dalam mengevakuasi warga yang tinggal di bangunan retak parah. Prioritas utama adalah keselamatan jiwa dan pencegahan dampak lanjutan," tegas Suharyanto dalam keterangan resmi.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat menyatakan bahwa Pemprov NTT menyiagakan dana tak terduga untuk rehabilitasi rumah warga. Menurutnya, tim gabungan dari Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat telah diturunkan ke lokasi untuk melakukan assessment teknis kerusakan infrastruktur. Wijayanto dari BMKG turut hadir dalam Rapat Koordinasi virtual tersebut untuk memberikan paparan rekomendasi mitigasi gempa susulan yang berpotensi terjadi dalam jangka waktu dekat.

Rekomendasi Mitigasi dan Imbauan kepada Masyarakat

Wijayanto menegaskan bahwa masyarakat pesisir dan pegunungan di NTT harus tetap waspada terhadap potensi gempa susutan berkekuatan lebih kecil selama satu minggu ke depan. BMKG menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi dan geofisika untuk wilayah NTT hingga kondisi dianggap stabil. Sebanyak 15 unit seismograf tambahan telah diaktifkan untuk memperketat pemantauan aktivitas tektonik di sekitar Laut Banda dan Laut Flores.

"Kami menghimbau agar masyarakat tidak terpancing isu tsunami yang beredar di media sosial. Berdasarkan hasil perhitungan model tsunami numerik BMKG, parameter gempa ini tidak memenuhi syarat untuk memicu gelombang pasang. Namun, tetap lakukan protokol evakuasi standar jika terjadi gempa susulan yang lebih kuat," jelas Wijayanto.

Pemerintah Kabupaten Alor, dalam Pleno penanggulangan bencana yang digelar pada Selasa (17/6/2024) dini hari, menetapkan pembentukan tim verifikasi bersama yang terdiri dari unsur Fraksi DPRD, TNI, Polri, dan unsur masyarakat adat. Tim tersebut bertugas memvalidasi data kerusakan rumah warga sebelum bantuan disalurkan. Wijayanto menyatakan BMKG akan terus menyediakan data seismisitas real-time kepada seluruh stakeholder terkait guna mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan kesiapannya untuk melakukan pemeriksaan struktur pada jembatan dan jalan provinsi yang berada di radius 50 kilometer dari episentrum. Wijayanto menambahkan bahwa peta kerentanan gempa NTT perlu direvisi mengingat kompleksitas sesar lokal yang belum terekam secara lengkap dalam peta sebelumnya. Langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan publik dan ketahanan infrastruktur strategis nasional di wilayah timur Indonesia.