Oct 09, 2026
Politik

BMKG Peringatkan Puncak Musim Hujan di Jabodetabek

Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tengah memasuki periode puncak musim hujan. Peringa...

BMKG Peringatkan Puncak Musim Hujan di Jabodetabek

Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tengah memasuki periode puncak musim hujan. Peringatan tersebut disampaikan menyusul pemantauan intensitas curah hujan yang meningkat signifikan dalam sepekan terakhir, dengan curah hujan tercatat mencapai 150 hingga 200 milimeter per hari di sejumlah titik pengamatan.

Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG menyatakan bahwa peningkatan curah hujan ini dipicu oleh aktifnya Monsun Asia serta terbentuknya pola konvergensi awan hujan di sekitar Selat Sunda dan perairan barat Pulau Jawa. Kondisi tersebut diperkirakan bertahan hingga tiga pekan ke depan sebelum berangsur menurun pada awal bulan berikutnya.

"Berdasarkan analisis dinamika atmosfer, potensi hujan dengan intensitas lebat disertai angin kencang dan petir diprediksi terjadi pada sore hingga malam hari. Masyarakat kami imbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya di kawasan rawan genangan dan daerah aliran sungai," ujar pejabat tersebut dalam konferensi pers di Kantor Pusat BMKG, Jakarta.

Pemerintah Daerah Diminta Menyiapkan Posko Kebencanaan

Menindaklanjuti peringatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar segera mengaktifkan posko kebencanaan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Surat edaran itu juga meminta pemerintah daerah melakukan pengecekan berkala terhadap saluran drainase, pompa air, serta fasilitas pengendalian banjir lainnya.

"Kepala daerah bertanggung jawab memastikan kesiapan personel, logistik, dan jalur evakuasi. Rapat koordinasi lintas sektor harus digelar minimal dua kali dalam sepekan selama periode darurat hidrometeorologi," demikian bunyi salah satu poin dalam surat edaran yang ditetapkan pada awal pekan ini.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan telah menyiagakan 267 pompa stasioner dan nearly 200 unit pompa mobile di 44 kecamatan. Selain itu, sebanyak 1.500 personel Tagana serta armada perahu karet dikerahkan ke titik-titik rawan genangan seperti kawasan Cawang, Kalibata, dan Penjaringan.

Dampak Transportasi dan Aktivitas Ekonomi

Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir turut berdampak pada mobilitas warga. PT Kereta Commuter Indonesia mencatat adanya keterlambatan perjalanan rata-rata 10 hingga 25 menit pada lintasan Bogor–Jakarta Kota akibat genangan di jalur rel. Sementara itu, sejumlah ruas jalan arteri mengalami penurunan kapasitas hingga 40 persen pada jam sibuk pagi dan sore.

Pengamat tata kota dari sebuah perguruan tinggi negeri menilai persoalan banjir musiman ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor cuaca. Menurutnya, penurunan daya resap tanah akibat alih fungsi lahan serta kapasitas drainase yang tidak sebanding dengan laju pembangunan turut memperburuk kondisi.

"Penanganan banjir memerlukan pendekatan struktural dan nonstruktural secara simultan. Normalisasi sungai penting, tetapi pengendalian tata ruang dan edukasi masyarakat soal pengelolaan sampah jauh lebih menentukan dalam jangka panjang," tuturnya.

Di sisi lain, Dinas Sosial telah menyiapkan dapur umum dan tenda pengungsian di sejumlah lokasi strategis. Pemerintah provinsi mengalokasikan dana darurat untuk kebutuhan logistik, obat-obatan, serta perbaikan infrastruktur pascabanjir. Warga diminta segera melaporkan melalui kanal pengaduan resmi apabila menemukan indikasi tanggul jebol atau pohon tumbang.

Imbauan bagi Masyarakat

BMKG mengimbau masyarakat untuk memantau informasi cuaca melalui laman dan aplikasi resmi yang diperbarui setiap tiga jam. Warga yang tinggal di bantaran sungai diminta menyiapkan dokumen penting, obat pribadi, dan tas siaga bencana. Pengguna jalan juga diharapkan menghindari menerobos genangan yang berpotensi menutupi lubang atau arus listrik.

Pemerintah menegaskan bahwa koordinasi antara BMKG, BNPB, BPBD, dan aparat keamanan terus dilakukan melalui rapat pleno harian. Sejumlah fraksi di DPRD mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem peringatan dini agar informasi dapat tersampaikan hingga tingkat rukun tetangga. Dengan curah hujan yang masih berpotensi meningkat, kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menekan risiko korban jiwa dan kerugian ekonomi.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
PENULIS tania-sari

Reporter Hukum. Meliput Mahkamah Konstitusi, judicial review, dan dinamika legislasi.

Comments (0)

User