Bima Arya Instruksikan Daerah Perkuat Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi

JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Instruksi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan yang digelar secara hibrida dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (28/7/2026). Wamendagri menekankan bahwa stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan merupakan fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

Prioritas Nasional di Tengah Dinamika Global

Dalam forum tersebut, Bima Arya menyoroti tekanan inflasi pangan global yang dipicu oleh gangguan rantai pasok dan perubahan iklim. Data Badan Pusat Statistik per Juni 2026 menunjukkan inflasi tahunan nasional berada di level 3,2 persen (year-on-year) dengan andil terbesar dari komponen harga pangan bergejolak yang melesat 5,1 persen. Situasi ini, menurut Wamendagri, menuntut respons cepat dan terukur dari seluruh pemangku kepentingan di level daerah.

“Kita tidak boleh lengah. Inflasi pangan langsung berdampak pada daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Setiap kepala daerah harus memiliki rencana aksi yang terukur dan taktis,” tegas Bima Arya.

Tiga Agenda Strategis untuk Jamin Distribusi dan Pasokan

Wamendagri memaparkan tiga agenda strategis yang wajib dijalankan oleh pemda guna mengamankan distribusi dan pasokan pangan nasional. Pertama, penguatan sistem distribusi pangan antardaerah. Bima Arya mendorong optimalisasi kerja sama antarwilayah (KAD) memanfaatkan mekanisme perdagangan antarpulau untuk memastikan daerah surplus mampu menyuplai daerah defisit secara efisien. “Jangan sampai ada daerah yang kelebihan stok sementara daerah lain mengalami kelangkaan. Ini tugas gubernur dan bupati/wali kota untuk memetakan surplus-deficit di wilayah masing-masing dan segera melakukan langkah penyeimbangan,” ujarnya.

Kedua, peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD). Ia menyebutkan, hingga semester pertama 2026, baru 235 kabupaten/kota dari total 514 yang memiliki CPPD di atas standar minimal yang ditetapkan. Pihaknya menargetkan pada akhir tahun ini setidaknya 60 persen daerah sudah memiliki cadangan pangan yang memadai. “Kami minta dinas pangan dan BUMD pangan diperkuat perannya. Anggaran pengadaan cadangan pangan harus masuk dalam APBD perubahan jika memang belum dialokasikan secara cukup,” instruksinya.

Ketiga, percepatan program tanam dan diversifikasi pangan. Wamendagri meminta dinas pertanian provinsi dan kabupaten untuk mengawal distribusi benih unggul dan pupuk bersubsidi agar tepat sasaran serta mendorong pemanfaatan musim tanam kedua. Selain itu, gerakan diversifikasi pangan lokal berbasis singkong, sagu, sorgum, dan umbi-umbian lokal diperintahkan untuk digalakkan. “Ketahanan pangan bukan hanya soal beras. Setiap daerah harus punya pangan pengganti yang dibudidayakan dan dikonsumsi secara masif. Kami tidak ingin masyarakat hanya bergantung pada satu komoditas,” katanya.

Komitmen Pengendalian Inflasi Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

Wamendagri juga menyoroti peran vital Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang harus diperkuat di setiap wilayah. Ia meminta seluruh kepala daerah untuk rutin memantau harga bahan pokok di pasar tradisional dan segera melakukan intervensi jika terjadi lonjakan harga. “TPID jangan hanya rapat saat inflasi tinggi. Lakukan pemantauan harian, identifikasi akar masalah kenaikan, dan langsung gelar operasi pasar atau kerja sama dengan distributor. Kecepatan respons adalah kunci,” perintahnya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, terdapat 15 kabupaten/kota yang mencatat inflasi pangan di atas 6 persen dalam tiga bulan terakhir. Bima Arya meminta gubernur turun langsung ke daerah-daerah tersebut untuk mencari solusi bersama. “Ini perintah langsung dari Bapak Presiden agar inflasi pangan bisa ditekan di bawah 4 persen pada kuartal ketiga tahun ini. Saya akan mengunjungi beberapa daerah berinflasi tinggi dan kita akan evaluasi bersama,” ungkapnya.

Dukungan Anggaran dan Regulasi

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan, telah menyiapkan insentif fiskal bagi daerah yang berhasil mengendalikan inflasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan. Wamendagri menjelaskan, Dana Insentif Daerah (DID) akan diberikan dalam bentuk tambahan Dana Alokasi Umum kepada pemda berkinerja baik. “Kami ingin memberi apresiasi sekaligus mendorong kompetisi positif antardaerah,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat implementasi program. SEB itu akan mengatur tata kelola distribusi pangan, penggunaan anggaran tidak terduga untuk penanganan darurat pangan, serta penyederhanaan perizinan bagi pelaku usaha pangan skala kecil.

Respons Positif dari Asosiasi Pemerintah Daerah

Instruksi Wamendagri mendapat sambutan positif dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Ketua Umum APKASI yang hadir dalam rakornas menyatakan komitmen seluruh kabupaten untuk menjalankan tiga agenda tersebut. “Kami akan segera menginstruksikan seluruh bupati untuk membentuk satuan tugas ketahanan pangan hingga tingkat kecamatan serta mempercepat penyusunan neraca pangan daerah,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Dalam Negeri terus melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pemda untuk memastikan instruksi Wamendagri berjalan efektif. Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada minggu kedua Agustus 2026 untuk mengevaluasi progres lapangan dan mengatasi kendala yang muncul.