BGN Pecat 261 Pegawai akibat Pelanggaran Disiplin Berat

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi memberhentikan 261 orang pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Keputusan tegas itu diumumkan langsung oleh Kepala BGN Sudaryono dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/07/2026).

Dalam keterangannya, Sudaryono yang didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Trenggono, menegaskan bahwa langkah pemberhentian ini merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk menegakkan integritas dan profesionalisme di tubuh organisasi. "Ini adalah keputusan yang tidak mudah, namun harus kami ambil demi menjaga marwah lembaga dan kepercayaan publik," ujar Sudaryono.

Hasil Audit Internal

Keputusan pemecatan massal tersebut didasarkan pada hasil audit internal yang dilakukan BGN selama triwulan kedua tahun 2026. Audit menyeluruh ini menyasar seluruh unit kerja, mulai dari kantor pusat hingga satuan pelaksana di daerah. Sudaryono menyatakan bahwa audit dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat dan temuan awal Inspektorat Jenderal BGN.

"Kami telah memeriksa lebih dari 3.000 pegawai. Dari jumlah tersebut, 261 pegawai terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat yang tidak dapat ditoleransi. Mereka telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, namun bukti yang kami miliki tidak terbantahkan," jelas Sudaryono.

Pelanggaran yang Ditemukan

Berdasarkan paparan yang disampaikan, pelanggaran yang dilakukan para pegawai tersebut beragam. Kategori pertama adalah ketidakhadiran tanpa keterangan dalam jangka waktu yang lama, dengan jumlah kasus mencapai 112 pegawai. Kategori kedua adalah penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, melibatkan 87 pegawai. Sementara itu, 62 pegawai sisanya diberhentikan karena terlibat praktik gratifikasi dan pemalsuan dokumen.

"Beberapa di antaranya bahkan terbukti menerima suap dari vendor penyedia bahan pangan untuk program bantuan gizi. Ini adalah pengkhianatan terhadap misi kemanusiaan yang diemban BGN," tegas Agustina Arumsari. Ia menambahkan bahwa seluruh bukti pelanggaran telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan pidana yang berlaku.

Langkah Penataan Organisasi

Pemberhentian besar-besaran ini bukan sekadar tindakan represif. Trenggono menjelaskan bahwa BGN sedang menjalankan program penataan organisasi secara menyeluruh. "Kami tidak hanya memberhentikan, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan internal dan memperbaiki mekanisme rekrutmen agar kejadian serupa tidak terulang," katanya.

Sebagai bagian dari penataan tersebut, BGN juga akan membuka rekrutmen terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh para pegawai bermasalah. Rekrutmen tersebut akan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan melibatkan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia. "Kami ingin memastikan bahwa pegawai yang masuk nanti adalah individu yang berintegritas tinggi dan kompeten di bidangnya," ucap Trenggono.

Keputusan BGN ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Wijaya, menilai langkah tersebut sebagai terobosan penting dalam reformasi birokrasi di sektor gizi. "Pemberhentian massal ini mengirim sinyal kuat bahwa pemerintah serius membersihkan lembaga-lembaga strategis dari praktik koruptif," ujarnya dihubungi terpisah.

Dampak terhadap Program Gizi Nasional

Dengan berkurangnya jumlah pegawai, BGN memastikan bahwa program bantuan gizi nasional tidak akan terganggu. Sudaryono menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan rencana kontinjensi, termasuk redistribusi tugas kepada pegawai yang tersisa dan optimalisasi teknologi informasi dalam pendistribusian bantuan.

"Kami memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak. Pemberhentian ini justru akan membuat lembaga kami lebih gesit dan efisien dalam melayani masyarakat," kata Sudaryono.

Berdasarkan data yang dirilis BGN, program bantuan gizi saat ini menjangkau lebih dari 18 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dengan struktur organisasi yang lebih ramping, BGN menargetkan peningkatan efisiensi anggaran hingga 15 persen pada tahun anggaran berikutnya, yang akan dialihkan untuk perluasan jangkauan program.

Langkah tegas BGN ini diharapkan menjadi preseden bagi lembaga pemerintah lainnya dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.