Bambang Pacul: Stabilitas Papua di Bawah Kendali Wapres, Otsus Jadi Landasan Khusus

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto yang akrab disapa Bambang Pacul, memberikan tanggapan tegas terkait eskalasi situasi keamanan di wilayah Papua. Politikus senior PDIP itu menekankan bahwa seluruh dinamika yang terjadi di Bumi Cenderawasih, termasuk insiden tragis yang merenggut nyawa seorang ibu hamil akibat peluru nyasar, merupakan tanggung jawab langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan Pacul saat ditemui awak media Apaberita.com di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/7/2026).

Status Otsus Jadi Dasar Yuridis Tanggung Jawab Wapres

Dalam keterangannya, Pacul menyoroti status yuridis formal Papua yang tidak bisa disamakan dengan provinsi lain di Indonesia. Menurut penilaiannya, posisi Papua sebagai daerah penyandang status Otonomi Khusus (Otsus) mengamanatkan perlakuan dan mekanisme pemerintahan yang berbeda. Ia merujuk pada regulasi yang telah ada yang secara eksplisit menempatkan tanggung jawab pengelolaan daerah otonomi khusus di pundak Wakil Presiden.

Papua kan wilayah otonomi khusus. Pasti diberlakukan secara khusus. Nah, kekhususannya itu sesungguhnya dalam undang-undang sudah ada, itu menjadi tanggung jawab Wapres.

Pacul menjawab pertanyaan Apaberita.com mengenai gelombang eskalasi yang kembali menghangat dan menimbulkan korban sipil di beberapa distrik. Insiden peluru nyasar yang menewaskan seorang ibu hamil beberapa waktu lalu menjadi salah satu titik perhatian serius yang memantik reaksi dari berbagai kalangan. Pacul menegaskan bahwa dalam konteks penanganan konflik dan percepatan kesejahteraan di tanah Papua, seluruh kewenangan telah terpusat di bawah koordinasi Wapres sebagai representasi pemerintah pusat yang paling bertanggung jawab secara langsung.

Konsistensi Politik dan Mekanisme Pengawasan

Lebih lanjut, pernyataan Pacul ini sekaligus menegaskan pembagian beban kerja antara Presiden dan Wakil Presiden dalam struktur kabinet pemerintahan saat ini. Dengan ditempatkannya isu Papua sebagai domain khusus Wapres, Pacul berharap setiap gejolak berpotensi ditangani lebih cepat tanpa menunggu eskalasi yang lebih luas. Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah ini mendorong agar implementasi undang-undang Otsus tidak hanya berjalan normatif, melainkan benar-benar mampu menghadirkan solusi perdamaian berkelanjutan di kalangan masyarakat akar rumput.

Terlepas dari panasnya dinamika politik terkait isu Papua, laporan Apaberita.com mencatat bahwa pernyataan Pacul ini muncul di tengah fokus publik yang terbelah dengan sejumlah isu nasional lainnya. Meski demikian, penegasan tanggung jawab Wapres diyakini akan memperjelas rantai komando penanganan konflik dan evaluasi pelaksanaan Otsus di masa mendatang. Para pengamat menilai bahwa pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi pimpinan nasional untuk memastikan bahwa "kekhususan" Papua yang diamanatkan undang-undang benar-benar direalisasikan dalam bentuk perlindungan maksimal terhadap warga sipil.