BADUNG — Bupati Adi Arnawa Minta Program Desa Selaras Kebijakan Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat konsolidasi internal demi memastikan roda pembangunan bergerak dalam satu irama yang harmonis. Langkah strategis ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Badung, yang menghadirkan jajaran pengambil kebijakan tingkat kecamatan hingga desa. Pertemuan tersebut menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan arah kebijakan pemerintah kabupaten dengan eksekusi program di tingkat desa.

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menggarisbawahi pentingnya linieritas program antara pemerintah daerah dan desa. Hal ini dilakukan agar seluruh potensi ekonomi lokal tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi secara utuh dalam mendukung pariwisata Badung yang berkualitas dan berkelanjutan, selaras dengan filosofi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Rapat koordinasi yang berlangsung dinamis tersebut turut dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Luh Suryaniti, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta seluruh camat dan perbekel se-Kabupaten Badung. Sinergi lintas sektoral ini dipandang sebagai fondasi utama dalam menciptakan sistem pemerintahan daerah yang responsif dan efektif.

Transformasi Ekonomi Desa: Dari Penonton Menjadi Pelaku Utama

Dalam arahannya yang tegas, Bupati Adi Arnawa menekankan bahwa desa tidak boleh lagi diposisikan hanya sebagai objek atau penonton di tengah pesatnya laju industri pariwisata Badung. Desa harus tampil sebagai subjek aktif yang mampu mengelola sumber daya dan potensi ekonominya sendiri secara mandiri dan kreatif.

Pemerintah Kabupaten Badung mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengembangan sektor ekonomi kreatif, serta penguatan desa wisata. Strategi ini dirancang agar perputaran nilai ekonomi dari sektor pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat tapak.

"Desa harus menjadi bagian penting dari ekosistem pembangunan dan bukan sekadar menjadi penonton pertumbuhan pariwisata. Kita ingin masyarakat desa tidak hanya menjadi penonton dari pertumbuhan pariwisata, tetapi menjadi pelaku utama yang memperoleh manfaat dari perkembangan ekonomi daerah," ujar Bupati Adi Arnawa.

Inventarisasi Aspirasi dan Pembagian Kewenangan yang Presisi

Guna memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara tepat sasaran, Bupati asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini memerintahkan penyerapan dan pendataan seluruh aspirasi perbekel secara cepat dan sistematis. Aspirasi tersebut mencakup berbagai bidang vital yang menjadi fondasi kesejahteraan warga desa.

Pendataan ini menjadi pijakan bagi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa untuk memetakan pembagian kewenangan secara jelas, sehingga respons penanganan dapat dilakukan secara efisien tanpa tumpang tindih.

Landasan Budaya dan Keberlanjutan Pembangunan Badung

Penyelarasan kebijakan ini tidak semata-mata berfokus pada capaian angka ekonomi, melainkan juga berakar kuat pada nilai-nilai kearifan lokal Bali. Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi pedoman utama agar pembangunan pariwisata dan ekonomi desa tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan kebudayaan lokal.

Para perbekel dan camat diminta untuk bertindak selayaknya manajer pembangunan wilayah yang memiliki pandangan visioner. Dengan kolaborasi terstruktur antara OPD dan pemerintah desa, Kabupaten Badung optimistis mampu menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, di mana kemajuan pariwisata kabupaten berbanding lurus dengan peningkatan taraf hidup warga desa.