Audiensi dengan Legislator Yogyakarta, Wamensos Bahas DTSEN

Jakarta — Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima kunjungan audiensi sejumlah legislator asal Daerah Istimewa Yogyakarta di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin (22/6). Pertemuan tersebut digelar untuk menyerap aspirasi dan membahas berbagai dinamika kewilayahan, dengan penekanan utama pada implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang saat ini masih berada dalam fase transisi.

Dalam kesempatan itu, Agus Jabo menyoroti perlunya fleksibilitas dalam penerapan basis data nasional agar benar-benar mencerminkan realitas sosial ekonomi di masing-masing wilayah. Ia menegaskan bahwa kategorisasi desil yang digunakan oleh pemerintah pusat dapat mengalami penyesuaian sepanjang terdapat landasan hukum di tingkat daerah. Pandangan ini muncul sebagai respons atas masukan dari para legislator Yogyakarta yang menginginkan agar data kemiskinan dan kesejahteraan yang dipakai tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap karakteristik ekonomi lokal.

"Memang kemudian ada dua konsep, satu yang pusat, satu yang disesuaikan dengan tingkat sosial ekonomi di wilayah masing-masing. Dan itu bisa menggunakan payung hukum atau Peraturan Daerah dan DTSEN ini masih dalam transisi," ujar Agus dalam keterangannya seusai pertemuan.

Para legislator dari Yogyakarta menyampaikan bahwa perbedaan struktur ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan di provinsi tersebut memerlukan pendekatan data yang spesifik. Dengan adanya kemungkinan penyesuaian melalui peraturan daerah, diharapkan penyaluran bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran. Agus Jabo mengapresiasi masukan tersebut dan menyatakan bahwa Kemensos membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah guna menyempurnakan basis data sosial ekonomi yang terintegrasi.

Lebih lanjut, Wamensos menekankan bahwa masa transisi DTSEN justru menjadi kesempatan strategis untuk mengharmonisasikan kepentingan pusat dan daerah. Ia memastikan bahwa Kemensos tidak akan mengabaikan kondisi lapangan hanya demi keseragaman angka, melainkan terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk menghadirkan data yang akurat dan responsif. Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian audiensi yang digelar Kemensos dengan berbagai perwakilan daerah dalam rangka memperkuat sistem perlindungan sosial nasional yang berkeadilan.