Arsul Sani, Politikus yang Kini Duduk di Mahkamah Konstitusi

Jakarta — Arsul Sani resmi memangku jabatan sebagai Hakim Konstitusi pada 18 Januari 2024. Pengucapan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, menandai peralihan peran dari seorang politikus senior menjadi penjaga konstitusi. Arsul menggantikan Wahiduddin Adams yang masa tugasnya berakhir setelah mengabdi selama satu periode di Mahkamah Konstitusi.

Kehadiran Arsul di lingkungan MK bukan tanpa alasan. Ia telah menjalani seluruh tahapan seleksi yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi III DPR mengusulkan namanya setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan pada 24 November 2023. Sidang Paripurna DPR kemudian mengesahkan pencalonannya, dan Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi sebagai dasar hukum pelantikan.

Profil Singkat Arsul Sani

Arsul Sani lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 23 Februari 1964. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, sebelum meraih gelar magister hukum dari Universitas Indonesia. Tak berhenti di situ, Arsul kemudian menempuh program doktor ilmu hukum di universitas yang sama dan berhasil mempertahankan disertasinya. Latar belakang akademik yang kuat di bidang hukum menjadi fondasi yang membawanya ke berbagai profesi, mulai dari advokat, akademisi, hingga pembentuk undang-undang.

Sebelum menginjakkan kaki di ranah politik praktis, Arsul dikenal sebagai advokat yang kerap menangani perkara-perkara konstitusional. Ia tergabung dalam sejumlah organisasi profesi hukum dan aktif menulis serta memberikan pandangan terhadap isu-isu ketatanegaraan. Karakter intelektualnya inilah yang kemudian mempertemukannya dengan Partai Persatuan Pembangunan, partai yang menaungi karier politiknya selama lebih dari satu dekade.

Karier Politik dan Rekam Jejak

Di Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani menjabat sebagai Sekretaris Jenderal selama dua periode. Posisi strategis itu mengukuhkan perannya sebagai salah satu figur kunci dalam pengambilan keputusan partai. Pada pemilihan umum 2019, Arsul terpilih sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII. Selama bertugas di Senayan, ia duduk di Komisi III yang menangani bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan—sebuah posisi yang selaras dengan kompetensi hukumnya.

Lebih jauh, Arsul dipercaya menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, menangani bidang Pengkajian dan Aspirasi Daerah. Di lembaga tinggi negara itu, ia turut mengawal amendemen terbatas UUD 1945 dan berbagai kajian strategis ketatanegaraan. Rekam jejak legislasi yang ia miliki meliputi pembahasan sejumlah undang-undang penting, termasuk revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengalaman inilah yang menjadi nilai tambah saat ia dicalonkan menjadi hakim konstitusi.

Proses Pengangkatan yang Ketat

Pencalonan Arsul Sani oleh DPR diawali dengan mekanisme internal Fraksi PPP yang mengajukan namanya sebagai calon tunggal. Komisi III lantas menggelar uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka, di mana Arsul memaparkan visinya tentang penegakan konstitusi. Dalam sesi tersebut, Arsul menegaskan komitmennya untuk melepaskan seluruh atribut politik dan fokus menjalankan fungsi yudisial. "Saya akan menjadi hakim yang independen dan tidak membawa kepentingan partai politik. Ini adalah amanah konstitusi yang harus saya jaga," ujarnya di hadapan anggota Komisi III.

Setelah melalui proses internal, Komisi III membawa hasil uji kelayakan ke Sidang Paripurna DPR. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DRI saat itu, Puan Maharani, menyetujui pemberhentian Wahiduddin Adams dan pengangkatan Arsul Sani sebagai pengganti. Keputusan ini kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11/P Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Seluruh proses berlangsung kurang dari tiga bulan, sebuah jadwal yang padat namun tetap mengedepankan aturan yang berlaku.

Makna Kehadiran Politikus di MK

Pengangkatan Arsul Sani kembali memantik diskusi publik tentang jejaring politikus di lingkungan peradilan konstitusi. Sebelum Arsul, beberapa hakim konstitusi juga memiliki latar belakang politik, seperti Hamdan Zoelva yang juga berasal dari PPP dan bahkan Mahfud MD yang sempat berkarier di partai politik. Perdebatan yang muncul biasanya berkisar pada potensi konflik kepentingan dan netralitas hakim. Namun, para pendukungnya menilai bahwa pengalaman politik justru memperkaya wawasan hakim dalam memahami konteks sosial dan proses legislasi yang kerap diuji di MK.

Arsul sendiri menyadari persepsi publik ini. Selepas pelantikan, ia menyatakan akan menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang dipercaya publik. "Latar belakang saya sebagai politikus tidak akan mewarnai putusan-putusan saya. Konstitusi adalah panglima tertinggi," katanya. Ia juga telah mengundurkan diri dari seluruh jabatan di PPP dan DPR, menandakan pemisahan tegas antara masa lalu politiknya dengan tugas barunya sebagai negarawan penjaga konstitusi.

Kini, bersama delapan hakim konstitusi lainnya, Arsul Sani memikul tanggung jawab mengawal konstitusi di tengah dinamika politik yang kian kompleks. Publik menanti bagai­mana ia akan menjalankan fungsi kontrol yudisial secara imparsial, terutama dalam menghadapi perkara-perkara yang berdimensi politik tinggi. Masa depan konstitusionalisme Indonesia, setidaknya sebagian, berada di pundak mantan Sekjen PPP itu.

Baca juga:

• Greenland: Misteri Pulau Terbesar yang Terselimuti Es Abadi
• Bambang Suherman Perkuat Kolaborasi Filantropi Nasional