Antisipasi Pemangkasan DBH, Pemprov DKI Fokus Pangkas Belanja Tak Prioritas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyusun strategi untuk menghadapi kemungkinan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang kembali diwacanakan oleh pemerintah pusat. Keputusan efisiensi anggaran menjadi langkah utama, dengan fokus pada pengurangan belanja yang dinilai tidak mendesak atau nonprioritas. Informasi ini diperoleh Apaberita.com dari komunikasi resmi perwakilan Pemprov DKI pada Selasa (23/6/2026).

Kekhawatiran pemotongan DBH bukan hal baru bagi Jakarta. Sebelumnya, kebijakan serupa sempat memberi tekanan signifikan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejumlah program pembangunan dan layanan publik terpaksa disesuaikan karena postur pendapatan yang berubah drastis di tengah tahun anggaran. Kini, dengan sinyal pengurangan alokasi DBH, Pemprov DKI berupaya menghindari dampak yang lebih luas dengan melakukan antisipasi sejak dini.

DPRD Sampaikan Kekhawatiran

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menegaskan bahwa pihaknya memahami keresahan yang disuarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Para wakil rakyat menilai pemangkasan DBH berpotensi mengganggu pelaksanaan program yang sudah direncanakan serta menurunkan kualitas layanan kepada warga ibu kota.

"Kami memahami kekhawatiran DPRD DKI terkait kemungkinan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) lagi, sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya dan berdampak pada postur APBD," ujar Chico dalam keterangan yang diterima media kami, Selasa (23/6/2026).

Chico menjelaskan, sebagai langkah antisipatif, Pemprov DKI akan melakukan rasionalisasi belanja dengan memilah kegiatan yang bukan menjadi kebutuhan mendesak. Efisiensi ini, lanjutnya, tidak akan menyentuh pos-pos pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Sebaliknya, pos belanja operasional dan kegiatan seremonial yang bisa ditunda atau diefisiensikan akan menjadi sasaran utama penghematan.

Skema efisiensi semacam ini diyakini mampu menjaga stamina fiskal daerah tanpa harus mengorbankan kepentingan publik. Di sisi lain, Pemprov DKI tetap membuka komunikasi intensif dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan agar formula pembagian DBH tetap mempertimbangkan kebutuhan riil daerah. Melalui pendekatan kolaboratif, diharapkan risiko pendapatan yang menurun dapat diminimalkan, sementara APBD tetap berjalan sesuai koridor perencanaan fiskal yang sehat.

Apaberita.com mencatat, DBH merupakan instrumen penting bagi Jakarta karena menyumbang porsi besar terhadap total pendapatan daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer semacam ini membuat fluktuasi alokasi langsung berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program strategis. Oleh karena itu, langkah efisiensi dan prioritisasi belanja yang kini disiapkan bukan sekadar respons jangka pendek, tetapi juga bagian dari upaya membangun ketahanan anggaran jangka menengah.