Anggaran Rp 47,5 Miliar Disiapkan untuk Jembatan Kayu Gadang Sikabu

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Kayu Gadang Sikabu akan segera dimulai, menyusul dialokasikannya dana sebesar Rp 47,5 miliar melalui program Inpres Jalan Daerah. Kepastian itu disampaikan Andre dalam keterangan resmi yang diterima awak media di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Jembatan yang berada di kawasan Kayu Gadang, Kota Padang, Sumatra Barat, itu selama ini menjadi salah satu prasarana yang dinantikan warga setempat untuk memperlancar mobilitas dan arus barang antarkampung. Dengan masuknya proyek ini ke dalam daftar penerima bantuan melalui Inpres Jalan Daerah, pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan di tingkat daerah.

"Kami memastikan pembangunan Jembatan Kayu Gadang Sikabu segera direalisasikan. Dana sebesar Rp 47,5 miliar telah dialokasikan melalui Inpres Jalan Daerah," ujar Andre Rosiade dalam keterangannya.

Andre menjelaskan, dirinya terus mendorong agar proses administrasi dan teknis proyek dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga kontrak pekerjaan dapat diteken dan pengerjaan fisik berjalan sesuai jadwal. Menurut dia, ketersediaan anggaran merupakan syarat utama yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai.

Sebagai bagian dari tugas pengawasan di Komisi VI DPR RI, Andre menilai percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas di daerah harus menjadi prioritas nasional. Menurutnya, banyak daerah masih menghadapi persoalan akses akibat keterbatasan sarana jembatan dan jalan yang menghubungkan kawasan permukiman dengan pusat kegiatan ekonomi.

Kepastian Pembangunan Jembatan Kayu Gadang Sikabu

Dalam keterangan yang sama, Andre memaparkan bahwa pembangunan Jembatan Kayu Gadang Sikabu merupakan tindak lanjut dari program Inpres Jalan Daerah yang dicanangkan pemerintah untuk memperbaiki aksesibilitas wilayah. Ia berharap seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan, dapat berlangsung transparan dan akuntabel.

Jembatan ini dinilai krusial karena menghubungkan permukiman warga dengan pusat kegiatan ekonomi dan fasilitas publik di sekitarnya. Selama ini, warga kerap menghadapi kendala ketika melintas, terutama saat musim hujan. Kehadiran jembatan baru diharapkan mampu memangkas waktu tempuh sekaligus mengurangi risiko kecelakaan pengguna jalan.

Alokasi Anggaran Inpres Jalan Daerah

Inpres Jalan Daerah merupakan kebijakan pemerintah pusat yang mengalokasikan anggaran untuk mendukung perbaikan dan pembangunan jalan serta jembatan di daerah. Melalui skema tersebut, daerah penerima dapat mengoptimalkan peningkatan infrastruktur konektivitas yang selama ini terhambat keterbatasan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Besaran alokasi untuk Jembatan Kayu Gadang Sikabu, yakni Rp 47,5 miliar, dinilai cukup signifikan untuk mendukung kebutuhan konstruksi, termasuk pengadaan material dan pekerjaan struktur utama. Andre menegaskan pentingnya pengawasan agar anggaran yang digelontorkan tepat sasaran dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara langsung.

"Anggaran yang besar harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Kami di DPR akan terus mengawal pelaksanaan proyek ini agar berjalan sesuai ketentuan," tegasnya.

Selain pembangunan fisik, Andre menyoroti perlunya pemeliharaan berkala setelah jembatan rampung. Ia menilai keberlanjutan infrastruktur menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar umur teknis bangunan dapat bertahan lama dan manfaatnya dirasakan dalam jangka panjang.

Manfaat bagi Konektivitas dan Perekonomian Warga

Pembangunan jembatan tersebut diyakini berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Kelancaran akses transportasi akan membuka peluang distribusi hasil pertanian dan produk usaha kecil menengah ke pasar yang lebih luas, sekaligus mendukung kegiatan pendidikan dan layanan kesehatan bagi warga.

Andre juga mengingatkan pemerintah daerah agar menyiapkan dukungan teknis dan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi proyek. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dinilai penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan di lapangan.

Harapan Tindak Lanjut dan Pengawasan DPR

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Barat, Andre berkomitmen terus mengawal realisasi proyek tersebut hingga rampung. Ia menyatakan akan menindaklanjuti perkembangan pelaksanaan melalui rapat koordinasi bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah.

"Kami berharap pembangunan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sehingga warga segera merasakan manfaatnya," pungkas Andre Rosiade.