Aktivis Pakistan Dibui Seumur Hidup, Tuai Kritik dan Kekhawatiran

Islamabad, Apaberita.com — Pengadilan anti-terorisme Pakistan resmi menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada dua aktivis hak sipil terkemuka pada 25 Juni lalu. Putusan ini mencuat setelah keduanya dinyatakan bersalah atas kematian seorang prajurit paramiliter dalam bentrokan saat aksi protes besar-besaran di Balochistan pada Juli 2024.

Profil Aktivis dan Latar Belakang Kasus

Dua terdakwa yang dijatuhi hukuman seumur hidup itu adalah Mahrang Baloch, 33 tahun, dan Sibghatullah Shahji. Mahrang Baloch selama ini dikenal sebagai figur sentral dalam kampanye nasional melawan dugaan praktik penghilangan paksa yang marak terjadi di Provinsi Balochistan. Ia memimpin Komite Persatuan Balochistan, sebuah organisasi yang vokal menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di wilayah barat daya negara itu. Kasus ini bermula dari gelombang protes yang menuntut keadilan bagi korban penghilangan paksa. Aksi damai itu berubah rusuh dan mengakibatkan tewasnya seorang anggota pasukan paramiliter Frontier Corps. Jaksa penuntut menuding kedua aktivis tersebut sebagai dalang di balik kekerasan yang terjadi.

Sikap Tegas Terdakwa

Sejak awal persidangan, Mahrang Baloch dan Sibghatullah Shahji mengambil sikap tegas dengan memboikot seluruh proses hukum. Mereka menolak untuk mengakui legitimasi pengadilan dan dengan keras membantah semua pasal yang disangkakan. Melalui tim kuasa hukumnya, Israr Jattak, kedua aktivis itu menyatakan tetap berada dalam kondisi fisik dan mental yang prima meski situasi penjara penuh tekanan. Pihak pembela mengonfirmasi akan segera mengajukan banding ke pengadilan tinggi.

"Putusan ini adalah bukti nyata bahwa hukum di Pakistan digunakan sebagai alat untuk membungkam aktivisme dan suara kritis. Akan tetapi, semangat kami tidak akan pernah padam," ujar Mahrang Baloch dalam pernyataan yang disampaikan melalui pengacaranya, dikutip Apaberita.com.

Respons dan Implikasi

Vonis seumur hidup ini sontak menuai gelombang kritik sekaligus kekhawatiran dari komunitas hak asasi manusia nasional maupun internasional. Banyak pihak menilai hukuman tersebut terlalu keras dan sarat muatan politis. Mereka menduga adanya kriminalisasi terhadap kerja-kerja advokasi kemanusiaan di Pakistan, khususnya yang menyentuh isu sensitif seperti penghilangan paksa di Balochistan. Organisasi-organisasi hak asasi manusia meyakini putusan ini berpotensi menciptakan efek dingin yang melumpuhkan ruang kebebasan berekspresi bagi para pembela hak sipil di seluruh negeri. Laporan dari jaringan pemantau Apaberita.com mencatat, pengadilan itu sendiri tidak memberikan ruang yang cukup bagi pembelaan yang adil, terlebih setelah kedua aktivis memilih membiarkan kursi terdakwa kosong selama sidang berlangsung. Kini, perhatian publik tertuju pada upaya hukum tingkat banding sebagai harapan terakhir untuk meralat vonis kontroversial tersebut.