Akhmad Wiyagus Resmi Jabat Wamendagri: Jejak Karier dari Perwira Polri

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melantik Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) di Istana Negara, Senin (21/10). Pelantikan ini merupakan bagian dari penyempurnaan susunan Kabinet Merah Putih yang menekankan sinergi lintas sektor. Akhmad Wiyagus menjadi wakil dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga berlatar belakang kepolisian, sehingga memperkuat kolaborasi antara Kemendagri dan institusi penegak hukum.

Dengan pengangkatan ini, Akhmad Wiyagus mencatatkan diri sebagai salah satu dari sedikit perwira tinggi Polri yang menduduki jabatan wakil menteri setelah memasuki masa purnatugas. Ia dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih, yang dibacakan oleh Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya.

Rekam Jejak dan Karier di Kepolisian

Akhmad Wiyagus lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 1 Januari 1967. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1989. Jenjang kariernya di Korps Bhayangkara terbilang lengkap, mulai dari perwira pertama di satuan reserse hingga menduduki posisi strategis di tingkat pusat dan daerah. Sejumlah jabatan penting yang pernah diembannya antara lain Kapolrestabes Makassar (2013), Wakapolda Kalimantan Timur (2016), serta Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran (Rojianstra) Srena Polri pada 2018.

Puncak karier kepolisiannya terjadi saat ia dipercaya sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada April 2020. Di tengah pandemi COVID-19, ia memimpin penegakan protokol kesehatan sekaligus pengungkapan sejumlah kasus besar, termasuk peredaran narkotika jaringan internasional. “Pendekatan preemtif dan preventif harus tetap kita kedepankan, namun penindakan hukum tidak boleh tumpul,” ujar Akhmad Wiyagus kala itu dalam konferensi pers di Medan.

Setelah 16 bulan bertugas di Sumut, ia dimutasi menjadi Kapolda Sulawesi Selatan pada Agustus 2021, kembali ke tanah kelahirannya. Di sana, ia memperkuat deteksi dini terhadap potensi konflik sosial menjelang Pemilu 2024 dan membentuk satuan tugas pengawasan dana desa bersama inspektorat daerah. Langkah itu dianggap sebagai model kolaborasi antara Polri dan pemerintah daerah yang kemudian menjadi perhatian di tingkat nasional.

Dari Purnawirawan Polri ke Jajaran Pemerintahan

Akhmad Wiyagus memasuki masa pensiun pada awal 2023 setelah menjalani serah terima jabatan Kapolda Sulsel kepada penggantinya. Tidak lama setelah purnatugas, namanya mencuat dalam sejumlah diskursus tentang penempatan tokoh keamanan di posisi sipil strategis. Puncaknya, pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinet yang menempatkannya sebagai Wamendagri.

Penunjukan ini dinilai bukan sekadar apresiasi terhadap rekam jejak, melainkan bagian dari strategi memperkuat koordinasi antara kementerian teknis dan aparat keamanan di bawah komando Kemendagri. “Beliau memahami karakteristik daerah, dinamika sosial, dan pola pengelolaan pemerintahan dari perspektif keamanan dan ketertiban,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Pangi Syarwi Chaniago, saat dimintai tanggapan melalui sambungan telepon.

Dalam jabatannya, Akhmad Wiyagus akan membantu Mendagri dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Ruang lingkupnya mencakup otonomi daerah, pembinaan wilayah, kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengelolaan keuangan daerah. Pengalaman panjang di kepolisian diyakini akan memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, terutama dalam menjaga stabilitas politik lokal menjelang Pilkada Serentak 2024 dan 2025.

Tantangan dan Prioritas Ke Depan

Agenda terdekat yang menanti Wamendagri baru adalah memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak yang akan digelar di 545 daerah pada 27 November 2024. Kemendagri, melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, bertanggung jawab atas pembinaan ketentraman dan ketertiban, sedangkan aspek keamanan operasional tetap berada di bawah Polri. Sinergi ini membutuhkan koordinasi erat yang diharapkan dapat dikelola oleh Akhmad Wiyagus berkat jaringan dan pemahamannya tentang pola kerja kepolisian.

Selain itu, penataan kelembagaan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjadi isu sentral. Evaluasi terhadap kinerja kepala daerah, percepatan digitalisasi layanan administrasi kependudukan (Adminduk), serta pengelolaan dana transfer pusat ke daerah yang mencapai lebih dari Rp 700 triliun dalam APBN 2025 memerlukan pengawasan ketat. Akhmad Wiyagus, dengan latar belakang reserse dan perencanaan anggaran, dinilai memiliki modal teknis untuk memperkuat sistem pengawasan tersebut.

Usai pelantikan, Akhmad Wiyagus menegaskan komitmennya untuk langsung bekerja menyelaraskan program Kemendagri dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo. “Kami akan segera melakukan rapat koordinasi dengan seluruh direktorat jenderal untuk memastikan bahwa setiap langkah tepat sasaran dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ujarnya di hadapan wartawan. Ia menambahkan, penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa hingga provinsi akan menjadi prioritas awal, termasuk melanjutkan program pembinaan yang telah dijalankan oleh pejabat sebelumnya.

Dengan demikian, kehadiran Akhmad Wiyagus di posisi Wamendagri bukan semata transisi dari seragam cokelat ke kemeja putih, melainkan wujud konkret pemanfaatan kompetensi teknis dan pengalaman lapangan untuk menopang jalannya pemerintahan dalam negeri yang stabil, responsif, dan akuntabel.