Airlangga Sebut Investor Siap Bangun Pusat Data 1,3 GW di Indonesia

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi adanya ketertarikan dari sejumlah investor global untuk membangun infrastruktur pusat data berkapasitas total 1,3 gigawatt di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (27/1), seusai rapat terbatas yang membahas percepatan investasi digital.

Langkah ini dinilai sebagai respons atas lonjakan kebutuhan komputasi awan dan layanan kecerdasan buatan di Asia Tenggara. “Beberapa investor telah menyampaikan minat serius. Skala proyek ini akan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan,” ujar Airlangga. Proyek tersebut direncanakan menelan investasi lebih dari Rp 40 triliun dan ditargetkan mulai konstruksi pada kuartal ketiga 2026.

Investor Global dan Sebaran Lokasi

Menurut paparan Kemenko Perekonomian, konsorsium investor yang berminat mencakup perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Tiongkok, dan Timur Tengah. Identitas spesifik belum diumumkan karena masih dalam tahap penjajakan dan kesepakatan kerahasiaan. Namun, Airlangga mengindikasikan bahwa dua di antaranya merupakan operator hyperscale yang telah memiliki portofolio pusat data di Singapura dan India.

Pembangunan akan tersebar di tiga lokasi utama, yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park di Batam, kawasan industri Greenland International Industrial Center (GIIC) di Cikarang, Jawa Barat, serta kawasan ekonomi baru di Ibu Kota Nusantara (IKN). Batam diproyeksikan menyerap 800 megawatt dari total kapasitas, memanfaatkan konektivitas kabel bawah laut internasional. Cikarang akan mendapat alokasi 350 megawatt, sementara IKN sebesar 150 megawatt sebagai bagian dari pengembangan ekosistem kota pintar.

“Batam kami posisikan sebagai pintu gerbang trafik data regional. Infrastruktur jaringan yang sudah matang menjadi daya tarik utama,” jelas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, yang turut hadir dalam konferensi pers. Kementerian ESDM akan memastikan pasokan listrik andal, termasuk melalui pengembangan pembangkit gas dan energi terbarukan di sekitar lokasi proyek.

Skema Kebijakan dan Insentif

Pemerintah menyiapkan paket insentif fiskal dan nonfiskal untuk mempercepat realisasi investasi. Airlangga menyebutkan, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pusat Data tengah difinalisasi dan akan diterbitkan pada Februari 2026. Beleid tersebut mengatur kemudahan perizinan, tax holiday, tax allowance, hingga super deduction untuk kegiatan riset terkait pusat data.

“Kita ingin kepastian regulasi menjadi faktor penarik utama. Pemerintah memberikan dukungan penuh, mulai dari ketersediaan lahan, energi, hingga insentif perpajakan,” tegas Airlangga. Dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian pada 22 Januari 2026, disepakati bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan membentuk satuan tugas khusus untuk memfasilitasi proses perizinan investasi strategis ini.

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para investor dalam waktu 30 hari kerja setelah dokumen lengkap. “Kami siap menjemput bola. Satgas ini akan mendampingi investor sejak tahap due diligence hingga konstruksi,” ujar Bahlil via sambungan telepon.

Kebutuhan Energi dan Keberlanjutan

Salah satu tantangan utama yang diantisipasi adalah pasokan energi. Berdasarkan perhitungan awal, proyek 1,3 GW membutuhkan jaminan pasokan listrik sekitar 11,4 terawatt-jam per tahun, setara dengan 3,5 persen dari total konsumsi listrik nasional pada 2025. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, investor diwajibkan memanfaatkan setidaknya 60 persen energi bersih sesuai komitmen keberlanjutan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman.

PT PLN (Persero) telah menyatakan kesiapannya menyediakan suplai melalui jalur transmisi eksisting dan pembangunan infrastruktur baru. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengungkapkan bahwa opsi power wheeling juga akan dibuka untuk memungkinkan investor membangun sumber energi sendiri. “Kami sudah menyusun skenario suplai hingga 2030. Fleksibilitas menjadi kunci agar proyek tidak tertunda,” kata Darmawan dalam kesempatan terpisah.

Dampak Ekonomi dan Serapan Tenaga Kerja

Pembangunan pusat data skala raksasa diperkirakan memberi efek berganda yang signifikan. Kemenko Perekonomian memproyeksikan penciptaan 18.000 lapangan kerja langsung selama tahap konstruksi dan 5.000 pekerjaan permanen untuk operasional. Jumlah tersebut belum mencakup tenaga kerja tidak langsung di sektor pendukung seperti logistik, pendingin, dan keamanan siber.

Selain itu, kehadiran pusat data hyperscale diyakini akan menarik investasi baru di bidang industri komponen elektronik, server, dan perangkat jaringan. “Kami melihat potensi pembentukan ekosistem manufaktur teknologi. Ini sejalan dengan peta jalan Making Indonesia 4.0,” ujar Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang turut dalam rapat koordinasi.

Airlangga optimistis, dengan adanya investasi pusat data 1,3 GW, Indonesia mampu memperkuat posisi sebagai hub ekonomi digital terdepan di Asia Tenggara pada 2030. “Ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan fondasi bagi transformasi ekonomi berbasis teknologi. Pemerintah memastikan seluruh tahapan akan dikawal ketat,” pungkasnya.