Agung Gumilar Resmi Jabat Asisten Khusus Presiden Bidang Data Strategis

Jakarta, Apaberita – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Agung Gumilar Saputra sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Analisis Data Strategis di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (8/10/2025). Upacara pelantikan yang digelar pukul 09.30 WIB itu dihadiri oleh sejumlah menteri, kepala lembaga, serta tamu undangan dari kalangan akademisi dan praktisi data nasional. Penunjukan ini dinyatakan sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti dan data terkini.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa posisi Asisten Khusus Presiden Bidang Analisis Data Strategis merupakan jabatan strategis yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan Struktur Organisasi Staf Khusus Presiden. “Pemerintahan membutuhkan kemampuan membaca data secara cepat, tepat, dan terukur untuk menghadapi dinamika global dan domestik. Pak Agung Gumilar adalah sosok yang memiliki kompetensi langka di bidang ini,” ujar Presiden.

Rekam Jejak Agung Gumilar di Ranah Data dan Kebijakan Publik

Agung Gumilar Saputra, pria kelahiran Bandung, 17 Maret 1978, menamatkan pendidikan Sarjana Statistika dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2000. Ia kemudian meraih gelar Master of Science dalam Data Science and Public Policy dari University College London (UCL) pada 2005 dan gelar Doktor di bidang Kebijakan Publik dari Australian National University (ANU) pada 2011. Disertasinya yang berjudul “Integrating Big Data Analytics into National Policy Planning: A Framework for Indonesia” banyak dikutip di forum internasional.

Sebelum dilantik, Agung Gumilar menjabat sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi di Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2020–2025. Di bawah kepemimpinannya, BPS berhasil menginisiasi Sistem Data Sektoral Terpadu (Sidaster) yang menghubungkan 34 kementerian dan lembaga dalam satu platform pertukaran data. Ia juga memimpin tim teknis percepatan Satu Data Indonesia pada 2023–2024, yang langsung melapor kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Selain karir birokratik, Agung Gumilar dikenal sebagai peneliti tamu di berbagai lembaga think tank internasional, termasuk The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Southeast Asia dan International Growth Centre (IGC). Pada 2022, ia menerima penghargaan “Digital Governance Innovator” dari World Bank atas kontribusinya dalam merancang sistem pemantauan kemiskinan berbasis machine learning.

Visi dan Mandat Strategis di Lingkaran Istana

Usai pelantikan, Agung Gumilar menyampaikan pernyataan pers singkat di pelataran Istana.

“Saya berkomitmen untuk menyajikan analisis data yang tidak hanya akurat, tetapi juga actionable—langsung dapat digunakan Presiden dalam pengambilan keputusan. Kami akan membangun real-time policy dashboard yang memuat indikator makro ekonomi, sosial, dan keamanan secara simultan,”

Sesuai dengan mandat yang tertuang dalam Pasal 3 Keputusan Presiden tentang Asisten Khusus Presiden, tugas pokoknya meliputi: (1) menyediakan analisis big data untuk mendukung pidato dan arahan Presiden; (2) mengoordinasikan pengumpulan data lintas kementerian guna memantau capaian program prioritas; (3) melakukan simulasi dampak kebijakan menggunakan model ekonometrika dan artificial intelligence; serta (4) memberi masukan teknis kepada Dewan Pertimbangan Presiden. Seluruh hasil analisis akan dilaporkan langsung kepada Presiden setiap Senin pagi dalam briefing mingguan.

Sumber internal Istana menyebutkan bahwa Agung Gumilar akan bermarkas di Gedung Sekretariat Negara, Lantai 4, dengan tim awal berjumlah 15 analis muda yang direkrut dari dalam dan luar negeri. Rapat Koordinasi pertama dijadwalkan pada Kamis (16/10/2025) bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri PPN/Bappenas, dan Kepala BPS guna menyelaraskan platform data nasional.

Respons Kalangan Akademisi dan Profesional Data

Keputusan Presiden mengangkat Agung Gumilar mendapat sambutan positif dari komunitas data dan sains. Ketua Umum Ikatan Ahli Statistik Indonesia (IASI), Prof. Dr. Dian Handayani, menyatakan,

“Pelantikan ini menandai era baru tata kelola pemerintahan berbasis bukti. Pak Agung memahami seluk-beluk data pemerintah, sekaligus memiliki jejaring riset global. Kami optimistis beliau mampu menurunkan fragmentasi data yang selama ini menghambat perumusan kebijakan.”

Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Riza Pahlevi, menilai posisi ini krusial di tengah tren disinformasi dan polarisasi opini. “Presiden memerlukan laboratorium kebijakan yang cepat membaca denyut publik. Dengan pengalaman Agung Gumilar di BPS dan think tank internasional, ia dapat menerjemahkan data menjadi bahasa kebijakan yang mudah dipahami tanpa kehilangan presisi,” ujarnya.

Di sisi lain, eksekutif teknologi dari perusahaan data analitik nasional, PT Data Sinergi Nusantara, Andi F. Bachtiar, menyebutkan bahwa kehadiran Agung Gumilar diharapkan bisa mempercepat adopsi big data dan AI di sektor publik. “Kami sudah berdiskusi informal dengan tim beliau perihal pilot project sistem early warning untuk bencana alam dan gejolak ekonomi daerah. Semoga kolaborasi ini segera terwujud,” kata Andi.

Meski pujian mengalir, sejumlah pengamat mengingatkan agar jabatan ini tidak menjadi “menara data” yang eksklusif. Transparency International Indonesia, melalui juru bicaranya, meminta agar dashboard kebijakan yang dibangun tetap mengedepankan prinsip keterbukaan dan akses publik terhadap informasi yang tidak rahasia. Pemerintah, dalam keterangannya, memastikan bahwa produk analisis bersifat klasifikasi umum akan dipublikasikan melalui portal satu data.

Dengan latar belakang akademis, pengalaman birokrasi, dan jejaring global yang dimiliki, Agung Gumilar dihadapkan pada ekspektasi tinggi untuk menyulap lautan data menjadi peta jalan strategis bagi kepemimpinan Presiden Prabowo. Efektivitas jabatan barunya ini diprediksi akan menjadi ujian sekaligus tolok ukur keseriusan pemerintah dalam menerapkan tata kelola modern di Indonesia.