Zainal Abidin Syah, Sultan Ternate Peraih Gelar Pahlawan Nasional

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Ternate ke-47, Zainal Abidin Syah, bersama sembilan tokoh lainnya dalam upacara peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (10/11). Penganugerahan melalui Keputusan Presiden Nomor 115/TK/Tahun 2024 itu menegaskan kontribusi Sultan Zainal dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, khususnya perjuangannya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketetapan itu diumumkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf seusai rapat pleno Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. “Sultan Zainal Abidin Syah diusulkan atas peran historisnya yang sangat kuat dalam memobilisasi dukungan politik, diplomatik, dan militer untuk memastikan Irian Barat kembali ke NKRI. Beliau adalah simbol perlawanan terhadap kolonialisme,” ujar Mensos.

Dari Istana Kesultanan ke Pentas Nasional

Zainal Abidin Syah lahir di Ternate pada 5 Agustus 1912. Ia naik takhta sebagai Sultan Ternate pada 1947, melanjutkan garis keturunan yang telah berabad-abad memimpin Maluku Utara. Pendidikan modernnya di Sekolah Teknik di Surabaya dan keterlibatannya dalam pergerakan nasional sejak usia muda menjadikannya sosok istana yang fasih memadukan tradisi dengan nasionalisme kebangsaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia segera mengintegrasikan Kesultanan Ternate ke dalam Republik Indonesia dan menyerahkan otoritas tradisionalnya untuk memperkuat pemerintahan pusat.

Namun, panggung sejarah yang paling besar justru hadir ketika Belanda masih bercokol di Irian Barat pasca Konferensi Meja Bundar. Sultan Zainal melihat langsung bagaimana ekspansi kolonial di timur mengancam keutuhan republik. Pada 1957, ia mendirikan Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) bersama tokoh masyarakat dan ulama Maluku Utara. Organisasi itulah yang menjadi tulang punggung mobilisasi massa, penggalangan dana, dan pengiriman sukarelawan untuk operasi militer yang kemudian dikenal sebagai Trikora.

Diplomasi dan Mobilisasi: Kunci Pengembalian Irian Barat

Catatan rahasia Kementerian Luar Negeri yang dibuka pada 2022 menunjukkan Sultan Zainal berperan sebagai penghubung tidak resmi antara Jakarta dan para pemimpin Papua yang menolak Belanda. Pada 1961, ia diundang Presiden Sukarno untuk bergabung dalam delegasi Indonesia ke Majelis Umum PBB. “Saya masih ingat bagaimana Sultan dengan suara lantang di depan Sidang PBB menyatakan bahwa Papua adalah darah dan daging Maluku Utara, tidak bisa dipisahkan dari Indonesia,” ujar sejarawan Universitas Indonesia, Dr. Andi Rahman, dalam wawancara eksklusif dengan Apaberita, Senin (11/11).

Di tingkat domestik, Sultan Zainal memanfaatkan jaringan kekesultanan untuk membentuk 15 posko perjuangan di pulau-pulau sekitar Halmahera dan Seram. Posko-posko itu memasok logistik, intelijen, dan pejuang untuk Operasi Mandala yang dipimpin Panglima Komando Mandala, Mayor Jenderal Soeharto. Dokumen arsip yang dikelola Arsip Nasional RI mencatat sedikitnya 2.300 pemuda dari Maluku Utara mendaftar sebagai sukarelawan tempur melalui jalur yang dikomandoi langsung oleh Sultan. “Beliau bukan hanya pemimpin simbolis, tetapi langsung turun tangan menyiapkan perbekalan dan rute penyusupan,” tambah Andi Rahman.

Puncaknya, setelah Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 dan penyerahan Irian Barat kepada Indonesia melalui Otoritas PBB pada 1 Mei 1963, Sultan Zainal diutus pemerintah untuk menjadi anggota tim transisi di Jayapura. Tugasnya meyakinkan masyarakat Papua agar menerima pengintegrasian secara damai. Laporan Misi PBB yang dipublikasikan pada 1964 menyebutkan “kehadiran Sultan Ternate yang dihormati secara luas di kawasan timur sangat meredakan ketegangan dan mendorong partisipasi dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang direncanakan.”

Warisan Abadi bagi Kedaulatan Bangsa

Zainal Abidin Syah wafat di Jakarta pada 4 Juli 1967. Namanya selama ini lebih dikenal sebagai simbol kejayaan Kesultanan Ternate dibanding perjuangan nasionalnya. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo dinilai mengoreksi kelupaan sejarah. “Bapak tidak pernah meminta pengakuan. Beliau hanya menjalankan amanat sebagai Sultan untuk menjaga tanah dan rakyat. Tapi sudah saatnya bangsa ini mencatat dengan tinta emas jasanya,” ujar Ketua Dewan Adat Kesultanan Ternate, Hi. Mudaffar Syah, yang mewakili keluarga saat upacara di Istana.

Pemerintah Kota Ternate, di bawah Wali Kota Tauhid Soleman, langsung merespons dengan menggelar rapat koordinasi pembangunan monumen perjuangan Sultan Zainal di kawasan benteng Orange. “Kami akan membangun museum kecil yang tidak hanya menceritakan Kesultanan Ternate, tapi juga peran Sultan Zainal dalam panggung nasional. Generasi muda harus tahu,” kata Tauhid.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara bahkan mengusulkan agar tanggal kelahiran Sultan Zainal, 5 Agustus, dijadikan hari kedaulatan timur. Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, Abdul Rahim Marsaoly, menyatakan usulan itu akan dibawa ke Rapat Paripurna pekan depan. “Ini bukan hanya soal Ternate, tapi pelajaran bahwa kedaulatan Indonesia di Papua tidak bisa dilepaskan dari peran para tokoh timur sendiri. Sultan Zainal adalah bukti bahwa NKRI adalah harga mati bagi kami,” tegasnya.

Dengan pengakuan ini, nama Zainal Abidin Syah kini sejajar dengan sembilan Pahlawan Nasional baru lainnya: Ida Dewa Agung Jambe dari Bali, Abdul Muis dari Sumatera Barat, dan tujuh tokoh lain dari berbagai daerah. Pemerintah menetapkan 10 November 2024 sebagai momen koreksi sejarah dan peneguhan bahwa perjuangan mempertahankan kedaulatan dari ancaman disintegrasi tidak pernah berhenti, sejak masa revolusi hingga kini.

Baca juga:

• Irjen Pol. Yan Fitri Halimansyah: Profil dan Kinerja Kapolda Kepulauan Riau
• Profil Singkat Laksamana Sukardi