Zainal Abidin Syah, Pejuang Irian Barat, Jadi Pahlawan Nasional

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu, 10 November 2024. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Presiden yang dibacakan oleh Menteri Sosial. Salah satu nama yang mendapat kehormatan adalah Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore yang memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan integrasi Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penganugerahan gelar ini disaksikan oleh keluarga para penerima, pimpinan lembaga tinggi negara, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Prosesi berlangsung khidmat sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan. Pemberian gelar kepada Sultan Zainal Abidin Syah menegaskan pengakuan negara atas kiprah tokoh asal Maluku Utara itu dalam salah satu episode krusial sejarah diplomasi dan pertahanan Indonesia.

Jejak Panjang Sang Sultan dari Tidore

Zainal Abidin Syah lahir di Tidore pada 5 Agustus 1921. Ia dinobatkan sebagai Sultan Tidore ke-40 pada tahun 1947, di tengah gejolak revolusi fisik dan proses konsolidasi negara muda Republik Indonesia. Tidak hanya berperan sebagai pemimpin adat dan keagamaan, ia juga terjun langsung ke panggung politik nasional. Pada periode 1950-an hingga 1960-an, Sultan Zainal Abidin Syah aktif dalam berbagai forum perundingan yang membahas status Irian Barat, wilayah yang saat itu masih dikuasai Belanda dan menjadi sengketa internasional.

Sebagai pemimpin Kesultanan Tidore, Zainal Abidin Syah memiliki legitimasi historis dan kultural atas wilayah yang secara tradisional termasuk dalam lingkup pengaruh Kesultanan Tidore, mencakup sebagian Papua Barat. Ia memanfaatkan posisi ini untuk menggalang dukungan rakyat di wilayah timur Indonesia dan menegaskan bahwa Irian Barat adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Dalam sejumlah kesempatan, ia menyatakan bahwa "Tidore tidak akan pernah melepaskan tanggung jawab sejarahnya terhadap Irian Barat sebagai wilayah yang memiliki ikatan darah dan budaya dengan Kesultanan."

Sultan Zainal Abidin Syah juga tercatat sebagai anggota delegasi Indonesia dalam beberapa misi diplomatik ke PBB dan forum internasional lainnya. Ia turut memperkuat argumen kedaulatan Indonesia atas Irian Barat dengan menyertakan bukti-bukti historis dan yuridis. Kehadirannya menjadi penegasan bahwa tuntutan Indonesia bukan semata-mata kepentingan pemerintah pusat di Jakarta, melainkan juga aspirasi sah masyarakat adat dan kesultanan di kawasan timur Nusantara.

Mobilisasi Politik dan Pengakuan Kenegaraan

Peran Zainal Abidin Syah menonjol pada masa konfrontasi dengan Belanda yang memuncak di awal 1960-an. Ia menginisiasi serangkaian pertemuan dengan tokoh adat dan politik di Sulawesi, Maluku, dan Papua untuk menyamakan sikap dalam menghadapi propaganda Belanda yang berusaha memisahkan Irian Barat dari Indonesia. Politisi senior dari Maluku Utara yang pernah mendokumentasikan gerakan tersebut menyebut Sultan Zainal Abidin Syah sebagai "simpul penting yang menggabungkan pendekatan kultural dan politik dalam perjuangan merebut Irian Barat."

Di tingkat lokal, Sultan Zainal Abidin Syah juga membentuk barisan sukarelawan yang siap dikerahkan membantu operasi pembebasan Irian Barat. Langkah ini memperlihatkan bahwa Kedaulatan Negara atas Irian Barat tidak hanya diperjuangkan di meja perundingan, tetapi juga didukung oleh kesiapan rakyat di garis depan. Setelah Irian Barat resmi kembali ke pangkuan NKRI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969, Sultan Zainal Abidin Syah tetap aktif dalam pembangunan daerah hingga akhir hayatnya pada 24 Oktober 1979.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam keterangannya usai upacara, menegaskan bahwa gelar Pahlawan Nasional bagi Zainal Abidin Syah merupakan bentuk penghormatan negara atas perjuangan tanpa pamrih. "Kami menilai jasa beliau dalam mempersatukan Irian Barat dengan NKRI sangat strategis dan belum banyak tercatat dalam narasi arus utama. Penganugerahan ini menjadi koreksi sejarah dan pengakuan yang layak," ujar Menteri Sosial.

Sepuluh Tokoh dalam Satu Dekrit

Selain Zainal Abidin Syah, Presiden Prabowo juga menganugerahkan gelar serupa kepada sembilan tokoh lainnya dari berbagai latar belakang. Mereka adalah para pejuang kemerdekaan, tokoh pendidikan, dan pemuka masyarakat yang dinilai memberikan kontribusi luar biasa bagi pembentukan dan kemajuan Indonesia. Seluruh nama tersebut telah melalui proses verifikasi dan kajian Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta direkomendasikan dalam Rapat Koordinasi yang digelar beberapa bulan sebelumnya.

Keputusan Presiden yang menetapkan sepuluh nama tersebut dibacakan dalam suasana yang khidmat. Pihak keluarga almarhum Sultan Zainal Abidin Syah yang hadir menerima langsung penghargaan, di antaranya adalah keturunan dan perwakilan adat Kesultanan Tidore. Mereka menyambut penetapan ini dengan rasa syukur dan haru. Salah seorang perwakilan keluarga menyampaikan, "Keluarga besar Kesultanan Tidore mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah bentuk pengakuan yang sudah lama dinantikan, bukan hanya bagi keluarga, tetapi bagi seluruh masyarakat Maluku Utara."

Dengan penetapan ini, gelar Pahlawan Nasional kini resmi disandang oleh Zainal Abidin Syah, menempatkan namanya sejajar dengan tokoh-tokoh besar lain yang telah diakui jasanya oleh negara. Proses pengusulan gelar tersebut sejatinya telah diajukan sejak beberapa tahun lalu oleh pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan, namun baru mendapat penetapan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Upacara berakhir dengan prosesi penghormatan dan doa bersama untuk para pahlawan bangsa. Penganugerahan ini menegaskan komitmen negara untuk terus menelusuri dan mengakui perjuangan putra-putri bangsa dari berbagai penjuru Nusantara yang selama ini mungkin luput dari perhatian publik. Pemerintah juga berencana memperkuat kurikulum sejarah agar rekam jejak para pahlawan seperti Sultan Zainal Abidin Syah dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.