Yoon Suk Yeol Hadiri Langsung Sidang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

SEOUL, APABERITA.COM — Untuk pertama kalinya sejak dugaan upaya pemberlakuan darurat militer mengguncang semenanjung Korea, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol hadir langsung dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Kehadirannya pada Kamis (9/1/2025) ini menjadi yang pertama sepanjang sejarah modern negeri ginseng, sekaligus babak baru dalam pusaran krisis politik yang mengancam masa depan kepemimpinannya.

Sidang tersebut merupakan bagian dari proses pengadilan terhadap permohonan pemakzulan yang diajukan Majelis Nasional setelah deklarasi darurat militer kontroversial pada 3 Desember 2024 lalu. Saat itu, Yoon mengumumkan status darurat militer dengan dalih melindungi tatanan konstitusional dari ancaman kekuatan anti-negara, namun langkah itu justru memicu krisis politik terdalam dalam satu dekade terakhir.

Kehadiran Penuh Tegang di Tengah Pengamanan Ketat

Yoon tiba di gedung Mahkamah Konstitusi di kawasan Jongno, Seoul, sekitar pukul 09.30 waktu setempat dengan pengawalan konvoi pengamanan presidensial. Ratusan personel kepolisian dan petugas keamanan dikerahkan untuk mensterilkan area sekitar kompleks pengadilan. Massa pendukung dan penentang Yoon telah berkumpul sejak subuh, saling berhadap-hadapan di dua sisi jalan yang dipisahkan barikade polisi.

Mengenakan setelan jas biru gelap dan dasi merah, Yoon duduk di kursi tergugat bersama tim kuasa hukumnya yang dipimpin Kim Hong-il, mantan jaksa senior yang pernah menangani kasus korupsi besar. Raut wajah Yoon tampak tegang namun tetap menunjukkan gestur tubuh yang tegap sepanjang sesi pembukaan yang berlangsung hampir tiga jam.

Bantahan dan Argumen Hukum Tim Yoon

Dalam pembelaan awal, kuasa hukum Yoon menegaskan bahwa keputusan darurat militer diambil dalam kapasitasnya sebagai panglima tertinggi untuk meredam gejolak yang dinilai dapat melumpuhkan pemerintahan. “Presiden bertindak berdasarkan Pasal 76 Konstitusi yang memberikan kewenangan presiden untuk mengambil langkah luar biasa dalam keadaan darurat nasional. Langkah tersebut sah secara konstitusional,” ujar Kim di hadapan majelis hakim.

“Presiden tidak pernah berniat mengkhianati demokrasi. Semua keputusan diambil demi menyelamatkan negara dari kekacauan. Tuduhan pemberontakan adalah konstruksi politik yang tidak berdasar,” tegas Kim.

Namun, pihak Majelis Nasional yang diwakili tim jaksa penuntut menyatakan bahwa Yoon telah melampaui batas kewenangan konstitusionalnya. Mereka menuding deklarasi darurat militer tersebut tidak memenuhi syarat ancaman nyata dan justru digunakan untuk membungkam parlemen serta oposisi.

Ancaman Tuduhan Pemberontakan

Selain proses pemakzulan, Yoon juga berpotensi menghadapi tuduhan pemberontakan, sebuah kejahatan serius yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korea Selatan dan dapat berujung pada hukuman penjara seumur hidup. Lembaga Kejaksaan Agung telah membentuk tim investigasi khusus yang menyelidiki apakah keputusan Yoon memenuhi unsur makar terhadap negara.

Sumber di lingkungan kejaksaan mengonfirmasi bahwa penyidik tengah menelusuri jejak komunikasi antara Kantor Kepresidenan dan komando militer pada jam-jam kritis sebelum pengumuman darurat militer. “Kami mengumpulkan bukti apakah ada instruksi untuk mengerahkan pasukan ke gedung parlemen dan menahan sejumlah tokoh oposisi,” ungkap sumber tersebut.

Jika terbukti, Yoon akan menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang didakwa dengan tuduhan pemberontakan. Kasus serupa pernah menjerat mantan Presiden Park Geun-hye dan Lee Myung-bak, namun dengan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, bukan pemberontakan.

Dampak Politik dan Gejolak Publik

Sidang ini disiarkan langsung oleh seluruh jaringan televisi nasional dan menjadi trending topic di media sosial. Hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan polarisasi tajam: 52% responden mendukung pemakzulan Yoon, sementara 39% menolaknya, dengan 9% belum memutuskan. Angka partisipasi pemilih dalam demonstrasi harian di Gwanghwamun Square pun terus meningkat.

Para analis politik menyoroti bahwa apa pun hasil putusan Mahkamah Konstitusi nantinya, luka demokrasi yang ditimbulkan peristiwa Desember 2024 akan membekas lama. Profesor Park Sung-min dari Universitas Nasional Seoul menilai krisis ini sebagai ujian terberat bagi sistem demokrasi Korea Selatan sejak transisi dari otoritarianisme pada akhir 1980-an.

Proses Hukum yang Masih Panjang

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan apakah akan mengabulkan pemakzulan atau menolaknya. Diperlukan suara bulat dari setidaknya enam hakim untuk memberhentikan seorang presiden. Saat ini mahkamah hanya berisi delapan hakim dari sembilan kursi yang seharusnya, setelah satu hakim pensiun bulan lalu dan penggantinya masih menunggu persetujuan parlemen. Situasi ini menambah kerumitan proses pengambilan keputusan.

Sidang lanjutan dijadwalkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi kunci dari kalangan mantan penasihat keamanan nasional dan perwira tinggi militer yang diduga menerima instruksi langsung dari Yoon pada malam 2 Desember. Publik menantikan apakah Yoon akan kembali hadir atau memilih memberikan keterangan secara tertulis.

Yang pasti, kehadiran Yoon kali ini telah mencatatkan tinta tebal dalam buku sejarah konstitusi Korea Selatan—sebuah momen yang mencerminkan rapuhnya keseimbangan kekuasaan di tengah badai ambisi politik dan ketakutan akan kembalinya masa kelam militer.