Wayan Koster Bantah Tudingan Hambat Program Makan Bergizi Gratis

DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster secara tegas membantah tudingan yang menyebut dirinya tidak mendukung dan menghambat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Provinsi Bali. Bantahan tersebut disampaikan Koster di Denpasar sebagai respons atas berkembangnya narasi publik yang menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Bali tidak sejalan dengan program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Koster menyatakan, tudingan tersebut tidak berdasar dan cenderung dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali sejak awal telah menyatakan komitmen mendukung seluruh program strategis pemerintah pusat, termasuk penyediaan makan bergizi bagi masyarakat.

"Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menghambat apalagi menolak program Makan Bergizi Gratis. Tudingan itu tidak benar dan tidak berdasar. Pemerintah Provinsi Bali justru berkomitmen penuh menindaklanjuti program prioritas nasional sesuai arahan Bapak Presiden," ujar Koster.

Tanggapan atas Narasi yang Berkembang

Koster menjelaskan, narasi yang menyudutkan dirinya muncul setelah ia menyampaikan sejumlah catatan teknis terkait mekanisme pelaksanaan program di daerah. Catatan tersebut, lanjutnya, semata-mata dimaksudkan agar program berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan baru di tingkat daerah.

Ia menegaskan, masukan teknis dari pemerintah daerah merupakan hal yang wajar dalam tata kelola pemerintahan dan tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk penolakan. Menurut Koster, penyelarasan kebijakan pusat dan daerah justru diperlukan agar anggaran negara yang dialokasikan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Yang saya sampaikan adalah masukan konstruktif agar pelaksanaan program ini berjalan baik di Bali. Masukan teknis jangan dipelintir seolah-olah kami menolak. Itu dua hal yang sangat berbeda," kata Koster.

Komitmen Dukung Program Prioritas Nasional

Lebih lanjut, Koster memastikan Pemerintah Provinsi Bali siap menindaklanjuti pelaksanaan MBG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menyebut jajarannya telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mematangkan persiapan, mulai dari kesiapan dapur satuan pelayanan, sumber daya manusia, hingga pasokan bahan pangan lokal.

Koster juga menekankan pentingnya pelibatan petani, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Bali dalam rantai pasok program tersebut. Dengan pola itu, program MBG dinilai tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga menggerakkan ekonomi kerakyatan di desa-desa.

"Program ini harus berdampak ganda. Gizi masyarakat terpenuhi, ekonomi desa juga bergerak. Itu semangat yang kami bawa dalam mendukung program pemerintah pusat," ucapnya.

Penjelasan Teknis Pelaksanaan di Daerah

Terkait teknis pelaksanaan, Koster mengakui terdapat sejumlah hal yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan kearifan lokal Bali, antara lain pola menu berbasis pangan lokal serta mekanisme penyaluran agar tidak tumpang tindih dengan program serupa yang telah berjalan di daerah. Penyesuaian tersebut, kata dia, telah dikomunikasikan secara resmi kepada pemerintah pusat.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten dan kota serta desa adat, guna memastikan pelaksanaan program berjalan tertib dan akuntabel. Koordinasi lintas tingkat pemerintahan, menurutnya, menjadi kunci agar program tidak terhambat persoalan administratif di lapangan.

Harapkan Informasi Disampaikan Secara Proporsional

Di akhir penjelasannya, Koster meminta seluruh pihak menyampaikan informasi secara utuh dan proporsional agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ia menegaskan, polemik yang tidak perlu hanya akan mengganggu fokus pemerintah daerah dalam bekerja untuk kepentingan rakyat.

"Mari kita kawal bersama program ini dengan niat baik, bukan dengan tudingan yang tidak berdasar. Pemerintah Provinsi Bali tetap satu barisan dengan pemerintah pusat dalam membangun kesejahteraan rakyat," tutur Koster.

Dengan klarifikasi tersebut, Koster berharap polemik mengenai dukungan Bali terhadap program Makan Bergizi Gratis dapat diakhiri, sehingga seluruh pihak dapat berkonsentrasi menyukseskan pelaksanaan program di lapangan.