Wamensos dan Bappenas Rapat Koordinasi Penanganan Bencana dan Sekolah Rakyat

Jakarta – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar rapat koordinasi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026). Pertemuan tingkat pimpinan itu membahas tiga agenda utama, yaitu penanganan bencana, pengembangan Sekolah Rakyat, serta program permakanan bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Rapat koordinasi tersebut digelar dalam rangka menyelaraskan perencanaan pembangunan nasional dengan kebijakan perlindungan sosial yang dijalankan Kementerian Sosial. Bappenas, sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, memandang program-program Kementerian Sosial sebagai bagian dari strategi pengurangan kemiskinan dan penguatan jaring pengaman sosial. Berdasarkan keterangan resmi, Jumat (28/8/2026), kedua instansi sepakat memperkuat sinergi perencanaan agar program berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.

Wamensos menegaskan bahwa keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan menjadi prasyarat utama keberhasilan program sosial. “Kami memastikan setiap program memiliki dasar perencanaan yang kuat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar Agus Jabo Priyono dalam rapat tersebut.

Penanganan Bencana Menjadi Prioritas Perencanaan

Pada agenda penanganan bencana, Wamensos dan Kepala Bappenas membahas mekanisme percepatan respons serta pemulihan pascabencana bagi masyarakat terdampak. Pembahasan itu menindaklanjuti arahan pemerintah agar penanganan bencana tidak hanya bersifat tanggap darurat, tetapi juga mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana. Kedua pihak menyepakati perlunya integrasi data kependudukan dan data kebencanaan guna mempercepat penyaluran bantuan. Selain itu, dibahas pula penyediaan logistik serta dukungan anggaran tanggap darurat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Rapat tersebut juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang semakin meningkat.

“Penanganan bencana harus terintegrasi sejak tahap kesiapsiagaan hingga pemulihan. Kami berkomitmen memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” kata Wamensos dalam keterangan yang disampaikan usai rapat.

Sekolah Rakyat Diselaraskan dengan Target Pembangunan

Mengenai pengembangan Sekolah Rakyat, rapat koordinasi tersebut membahas perluasan jangkauan sekolah bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Bappenas dan Kementerian Sosial membahas skema pembiayaan, kurikulum, serta kesiapan sarana dan prasarana dalam kerangka perencanaan pembangunan. Sekolah Rakyat dirancang sebagai bagian dari upaya pemutusan rantai kemiskinan melalui pendidikan dengan pendekatan menyeluruh terhadap kebutuhan peserta didik. Rencana pengembangan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, termasuk penyediaan asrama, tenaga pendidik, serta pendampingan psikososial bagi peserta didik. Pemerintah juga akan memastikan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat sipil dalam pendampingan Sekolah Rakyat.

Dalam kesempatan itu, Wamensos menyatakan bahwa pengembangan Sekolah Rakyat akan disinkronkan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. “Kami ingin memastikan Sekolah Rakyat berjalan berkelanjutan, bukan program yang bersifat sementara,” tegasnya.

Program Permakanan Bagi Lanjut Usia dan Disabilitas

Agenda ketiga yang dibahas dalam rapat koordinasi adalah program permakanan bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas. Program ini ditujukan untuk menjamin pemenuhan gizi kelompok rentan yang belum terjangkau bantuan pangan reguler. Dalam pembahasan tersebut, kedua instansi menyoroti perlunya pendataan yang akurat serta mekanisme distribusi yang efisien hingga tingkat desa dan kelurahan. Pendataan akan melibatkan pemerintah daerah dan pendamping sosial yang tersebar di seluruh wilayah. Kedua pihak juga membahas kemungkinan perluasan cakupan program secara bertahap seiring dengan ketersediaan anggaran.

Wamensos menegaskan bahwa sasaran program permakanan akan diprioritaskan kepada lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas berat. “Pelaksanaannya akan dilakukan bersama pemerintah daerah agar tepat sasaran,” ujarnya.

Tindak Lanjut Rapat Koordinasi

Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi tersebut, Kementerian Sosial dan Bappenas akan membentuk tim kerja bersama untuk menyusun peta jalan ketiga program. Tim kerja bersama tersebut akan bertugas menyinkronkan data, merumuskan indikator keberhasilan, serta menyiapkan mekanisme evaluasi berkala. Hasil pembahasan akan dituangkan dalam dokumen perencanaan yang menjadi rujukan pelaksanaan di daerah. Dokumen perencanaan tersebut ditargetkan rampung sebelum penyusunan anggaran tahun berikutnya. Kedua instansi juga sepakat melakukan rapat koordinasi lanjutan secara berkala guna memantau perkembangan pelaksanaan program.

Dengan kesepakatan tersebut, Wamensos berharap penanganan bencana, pengembangan Sekolah Rakyat, dan program permakanan dapat berjalan sinergis serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Sinergi ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial nasional,” tutup Agus Jabo Priyono.