Kemenkes Terjunkan Tenaga Medis Tangani ISPA Akibat Karhutla

JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan tenaga medis segera diturunkan ke lapangan untuk menangani lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang meningkat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepastian itu mengemuka di tengah memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah terdampak asap, dan dibenarkan oleh kalangan legislatif di Komisi IX DPR RI. Dalam waktu yang bersamaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan akan melakukan kunjungan kerja ke dua provinsi terdampak untuk memeriksa langsung kondisi masyarakat serta kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di lapangan.

Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir memicu penyebaran asap dalam skala luas. Kondisi itu berdampak langsung pada meningkatnya jumlah warga yang mengalami gangguan pernapasan, khususnya ISPA. Kemenkes menilai penanganan tidak dapat dilakukan semata-mata melalui pelayanan di rumah sakit, sehingga diperlukan kehadiran tenaga kesehatan secara langsung di tengah masyarakat terdampak untuk mempercepat penanganan dan mencegah meluasnya gangguan kesehatan.

Penurunan Tenaga Medis dan Logistik Kesehatan

Kemenkes menyatakan kesiapannya mengerahkan tenaga kesehatan, obat-obatan, serta alat kesehatan ke daerah-daerah terdampak karhutla. Penurunan tenaga medis tersebut akan difokuskan pada pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, pos kesehatan, dan lokasi pengungsian. Langkah ini ditempuh untuk memastikan warga yang terdampak asap tetap memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dan memadai.

"Kami pastikan tenaga medis akan segera turun ke lapangan untuk menangani lonjakan kasus ISPA. Kehadiran mereka diperlukan agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin di tengah masyarakat," demikian disampaikan pihak Kemenkes dalam keterangan resminya.

Selain penanganan medis, Kemenkes juga menekankan pentingnya langkah pencegahan, antara lain pembagian masker kepada masyarakat, sosialisasi kesehatan, serta pemantauan kualitas udara di wilayah terdampak. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama diminta menyiagakan ruang perawatan bagi pasien ISPA, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta penderita penyakit paru dan jantung kronis.

Kunjungan Kerja DPR ke Dua Provinsi Terdampak

Menindaklanjuti kondisi di lapangan, DPR menyatakan akan melakukan kunjungan kerja ke dua provinsi terdampak karhutla. Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung kondisi masyarakat, memeriksa kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, serta mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil kunjungan diharapkan menjadi bahan masukan bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

"Kami akan turun langsung ke dua provinsi terdampak untuk memastikan penanganan berjalan sesuai ketentuan. Kami juga ingin mendengar langsung keluhan warga dan memastikan akses layanan kesehatan tetap berjalan," ujar anggota Komisi IX DPR RI.

Legislator menilai kunjungan kerja tersebut penting dilakukan untuk memastikan tidak ada warga yang tidak tertangani akibat terdampak kabut asap. Selain itu, DPR akan meninjau ketersediaan obat, alat kesehatan, serta kesiapan rumah sakit rujukan dalam menangani pasien dengan gangguan pernapasan. Evaluasi di lapangan akan ditindaklanjuti melalui rapat kerja dengan kementerian terkait.

Koordinasi Pusat dan Daerah serta Imbauan Masyarakat

Kemenkes menegaskan perlunya koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan dampak kesehatan akibat karhutla. Rapat koordinasi lintas sektor diminta digelar secara berkala untuk memastikan data kasus ISPA terkini, distribusi logistik kesehatan, dan penempatan tenaga medis berjalan efektif. Pemerintah daerah terdampak juga diminta mengaktifkan posko kesehatan dan menyiagakan tim gerak cepat di tingkat kecamatan.

Kepada masyarakat, Kemenkes mengimbau agar mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala gangguan pernapasan. Warga dengan penyakit penyerta diminta lebih waspada dan mematuhi anjuran tenaga kesehatan. Imbauan tersebut disampaikan menyusul peningkatan kasus ISPA yang dipicu memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan.

Penanganan dampak kesehatan akibat karhutla menjadi perhatian serius pemerintah. Selain aspek kesehatan, pemerintah menekankan pentingnya upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran agar dampak asap tidak meluas. Seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum, diminta menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, sehingga risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat dapat ditekan secara berkelanjutan.