Wamensos Agus Jabo dan Legislator Yogyakarta Bahas Fleksibilitas DTSEN untuk Akurasi Data Daerah

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima audiensi sejumlah legislator dari Daerah Istimewa Yogyakarta di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin (22/6/2026). Audiensi ini secara khusus membahas dinamika kewilayahan dalam implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang saat ini tengah memasuki fase transisi.

Dalam pertemuan tersebut, Wamensos Agus menyoroti pentingnya penyesuaian indikator kemiskinan agar benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Ia menjelaskan bahwa desil kemiskinan dalam DTSEN dapat berbeda antardaerah karena setiap wilayah memiliki struktur ekonomi dan sosial yang khas. Untuk itu, pemerintah mempertimbangkan dua konsep utama.

"Memang kemudian ada dua konsep, satu yang pusat, satu yang disesuaikan dengan tingkat sosial ekonomi di wilayah masing-masing. Dan itu bisa menggunakan payung hukum atau peraturan daerah dan DTSEN ini masih dalam transisi," ujar Agus dalam keterangan yang diterima Apaberita.com, Senin (22/6/2026).

Perda Jadi Instrumen Penyesuaian Desil yang Tepat

Pendekatan dua jalur ini berarti daerah diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan ambang batas desil melalui peraturan daerah, dengan tetap mengacu pada kerangka data nasional. Langkah ini dinilai krusial bagi Yogyakarta yang memiliki karakteristik unik, seperti proporsi penduduk lanjut usia yang tinggi dan dominasi sektor informal. Para legislator yang hadir menyampaikan bahwa indikator nasional seringkali kurang menggambarkan kondisi kemiskinan tersembunyi di wilayah mereka. Dengan adanya kewenangan penyesuaian, diharapkan program seperti Program Keluarga Harapan dan BPNT dapat disalurkan lebih tepat sasaran.

Agus menambahkan bahwa masa transisi DTSEN saat ini dimanfaatkan untuk menyempurnakan mekanisme integrasi data antara pusat dan daerah. Kementerian Sosial, bersama kementerian teknis lain, tengah menyusun petunjuk pelaksanaan agar daerah dapat mengajukan penyesuaian tanpa merusak integritas data tunggal secara nasional. "Kami ingin DTSEN tetap menjadi satu data yang kredibel, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan setiap daerah. Sinergi dengan legislator dan pemda sangat diperlukan agar regulasi pendukung bisa segera disiapkan," ungkapnya.

Para legislator Yogyakarta menyambut positif wacana ini dan berkomitmen mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penyusunan peraturan daerah terkait. Sementara itu, Kementerian Sosial terus memperkuat validasi data di lapangan melalui pendamping sosial. Kedua pihak sepakat bahwa DTSEN yang adaptif akan menjadi fondasi penting bagi kebijakan perlindungan sosial yang lebih adil dan tepat guna di masa mendatang.